Krisis di Somalia berlanjut

Untuk membentuk kabinet barunya, Perdana Menteri Somalia Mohamed Gedi memecat tiga orang menteri dan mengangkat sejumlah muka baru. Hal ini dilakukan agar komposisi kabinet ini sesuai dengan kesepakatan tahun 2004, dan bisa mengikut sertakan wakil-wakil dari sedikitnya 200 clan yang berpengaruh di Somalia.

Bukannya maju, malahan mundur. Begitu deskripsi situasi di Somalia saat ini menurut Annete Weber dari Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Politik Berlin. Ia menjelaskan,

„Situasi Somalia kembali menunjukan struktur-struktur clans dan panglima perang. Mereka semua merupakan pemain lama, dengan komposisi yang baru. Keamanan dan stabilitas bergantung pada pasukan-pasukan kecil berbasis struktur tersebut. Kondisi ini memberikan peluang yang amat kecil bagi masyarakat Internasional dan Uni Afrika untuk berperan, karena akan kesulitan berhadapan dengan mitra kerjasama yang sangat terpecahbelah seperti itu.“

Perpecahan juga terjadi dalam tubuh Aliansi Pengadilan Islam, UIC yang Juni 2006 merebut kekuasaan dan menduduki sebagian besar wilayah Somalia. Baikdari pihak moderat maupun kelompok radikal, sebagian ada yang telah melarikan diri, atau keluar dari arena politik. Meski begitu mereka tetap berpengaruh.

Sehubungan dengan aksi-aksi teror yang belakangan kembali merebak di Somalia, Annette Weber menilai sulit untuk menghubungkannya dengan organisasi-organisasi teror internasional. Terakhir, pada hari Selasa (06.02) dilaporkan granat meledak di sebuah hotel dekat istana Presiden Somalia. Walaupun begitu menurut Weber, upaya untuk mengaitkan permasalahan Somalia dan organisasi teror seperti yang belakangan dilakukan oleh Amerika Serikat, merupakan jalan pintas yang tidak merefleksi situasi di Somalia sebenarnya.

Di pihak lain, anggota parlemen Jerman, Hartwig Fischer bersikeras bahwa organisasi teror Al Kaidah sudah bercokol di Somalia. Menurut pakar Afrika ini, dinas rahasia internasional melaporkan bahwa Al Kaidah secara terbuka menggunakan kantor sebuah organisasi lokal untuk sejumlah aktifitasnya. Oleh sebab itu, Fischer menilai keterlibatan kelompok moderat dari Aliansi Pengadilan Islam bisa mengimbangi desakan kelompok yang radikal. Hal ini juga merupakan salah satu persyaratan masyarakat internasional untuk membantu mengatasi konflik di Somalia.

Menunjuk kepada Lybia, Fischer menambahkan bahwa negara-negara Arab juga bisa berperan dalam mengatasi konflik yang dikhawatirkan dapat meluas ke seluruh kawasan Tanduk Afrika. Berkaitan dengan saran itu, seorang hadirin asal Somalia menyatakan bahwa bukan negara Arab, dan bukan pula masyarakat internasional yang perlu menyelesaikan masalah di Somalia, melainkan masyarakat Somalia sendiri.