KPU Pastikan Capres Gagal di 2024 Tetap Bisa Maju Pilkada | INDONESIA: Laporan topik-topik yang menjadi berita utama | DW | 26.01.2022

Kunjungi situs baru DW

Silakan kunjungi versi beta situs DW. Feedback Anda akan membantu kami untuk terus memperbaiki situs DW versi baru ini.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Pemilu 2024

KPU Pastikan Capres Gagal di 2024 Tetap Bisa Maju Pilkada

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi mengatakan tidak ada masalah jika capres yang gagal di 2024 mencalonkan diri dalam pilkada, karena undang-undang pun tak mempersoalkan.

Foto ilustrasi baliho kampanye

Hingga saat ini, KPU belum menyepakati tahapan Pileg, Pilpres, dan Pilkada 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan calon presiden dan wakil presiden yang gagal di Pilpres 2024 tetap bisa maju di Pilkada 2024. KPU menegaskan tak ada undang-undang atau peraturan KPU yang melarang.

"Menurut saya, pertama, dari sisi aturan tidak ada UU atau Peraturan KPU yang mengatur atau melarang. Jadi peluang tetap terbuka," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi kepada wartawan, Rabu (26/01).

Selain dari sisi aturan, dari sisi tahapan juga tidak berbenturan. Sebab, jadwal penetapan hasil pilpres meski harus dua putaran, lebih dulu daripada pendaftaran pasangan calon (paslon) kepala daerah.

Berdasarkan simulasi tahapan dari KPU, penetapan hasil perhitungan suara tingkat nasional digelar pada 27 Juni-14 Juli 2024. Sementara pendaftaran paslon kepala daerah, dengan asumsi digelar 27 November 2024, digelar pada 28 Agustus-21 September.

"Kedua, dari sisi tahapan, jika pilkada sesuai jadwal yang direncanakan oleh KPU (pemungutan suara 27 November 2024), maka tidak akan ada irisan antara penetapan hasil Pemilu 2024 (termasuk penetapan pasangan capres/cawapres terpilih) dengan masa pendaftaran paslon Pilkada 2024," ujar Pramono.

Pramono menilai tidak ada masalah jika capres yang gagal di 2024 mencalonkan diri dalam pilkada. KPU, sebut dia, tidak bisa melarang sebab UU pun tak mempersoalkan.

"Dari prinsip good and clean government juga nggak masalah. Masak KPU mau melarang dalam PKPU," katanya.

Terkait tahapan Pileg, Pilpres, dan Pilkada 2024, hingga kini masih belum disepakati. KPU sendiri masih melakukan pengecekan agar setiap tahapan tidak berbenturan dengan hari besar nasional.

"Belum (ada kesepakatan dengan pemerintah dan DPR). Nanti akan kami cek lagi, apakah tanggal-tanggal yang ada sudah sesuai UU, tak tabrakan dengan hari besar nasional atau keagamaan, dan sebagainya," ujarnya. (Ed: ha/pkp)

 

Baca selengkapnya di: Detik News

KPU Pastikan Capres Gagal di 2024 Tetap Bisa Maju Pilkada

Laporan Pilihan