Kosovo Harus Dilindungi Secara Internasional

Harian-harian internasional dalam tajuknya masih tetap menyoroti kemerdekaan Kosovo.

Kosovo layak merdeka, menimbang diskriminasi yang dialaminya sebelum dilancarkannya Perang Kosovo oleh NATO. Harian liberal Austria Der Standard yang terbit di Wina dalam tajuknya berkomentar:

Mantan presiden Serbia Slobodan Milosevic melakukan pengejaran dan penekanan terhadap para pimpinan etnis Albania, para intelektual, mahasiswa dan penulis yang kritis di Kosovo. Serbia melecehkan prinsip Yugoslavia di masalalu, yang memandang semua kelompok etnis sebagai memiliki status yang sama. Warga Albania di Kosovo dipandang oleh pimpinan di Beograd sebagai kasta terrendah. Ketika status otonominya dicabut, Serbia memandang warga Albania Kosovo hanya sebagai pecundang yang dapat dihina semaunya. Jika Kosovo yang merdeka dengan dukungan Uni Eropa dan AS benar-benar hendak diciptakan menjadi sebuah negara mandiri, semua pihak harus memandangnya sebagai sebuah zone perlindungan internasional.

Sementara harian Jerman Tageszeitung yang terbit di Berlin mengomentari pengakuan kemerdekaan Kosovo oleh negara-negara Uni Eropa.

Kenyataan bahwa enam dari 27 anggota Uni Eropa menolak kemerdekaan Kosovo, dipandang sebagai kelemahan politik luar negeri Uni Eropa. Akan tetapi kesepakatan bulat Uni Eropa untuk mengirimkan sebuah misi negara hukum, menunjukkan bahwa semua anggota Uni Eropa merasa bertanggung jawab untuk perdamaian di Balkan. Apakah kemerdekaan Kosovo akan menciptakan perdamaian atau justru sebaliknya mengancam perdamaian di Balkan, hingga kini tidak ada yang mampu meramalkannya.

Tema lainnya yang masih disoroti dalam tajuk harian-harian internasional adalah hasil pemilu parlemen di Pakistan. Harian liberal kiri Spanyol El Pais yang terbit di Madrid berkomentar:

Para pemilih di Pakistan melikuidasi presiden Pervez Musharrah lewat pemilu. Kini era partai politik berdetak kembali. Demokrasi harus mendapatkan peluang. Penguasa diktatur Pakistan, Pervez Musharraf yang merupakan salah satu mitra terpenting presiden AS George W.Bush terancam bahaya, untuk dipaksa mundur lewat pintu belakang. Para pemilih di Pakistan juga menolak kelompok Islam fanatik. Selama beberapa dekade Pakistan menjadi negara yang paling tidak stabil di dunia. Korupsi berkembang dan nilai-nilai demokrasi dilecehkan. Karena itu reformasi sosial dan ekonomi yang terlalu lama diabaikan, kini harus dilancarkan dengan cepat.

Terakhir harian konservatif Inggris Daily Telegraph yang terbit di London berkomentar:

Dalam sejarah Pakistan yang terus bergolak dikalahkannya seorang presiden yang berkuasa dalam sebuah pemilu, merupakan sebuah anomali. Dalam sebuah lingkungan yang dipengaruhi kekuasaan sewenang wenang dan maraknya aksi kekerasan serta terorisme, keberanian para pemilih Pakistan harus diberi acungan jempol. Karena mereka memilih partai-partai politik dengan karakter demokrasi. Mereka menolak partai-partai hasil rekayasa Musharraf.