1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
PolitikKorea Utara

Korea Utara Hapus Reunifikasi dari Konstitusi

6 Mei 2026

Korea Utara mengubah konstitusinya dengan menghapus seluruh tujuan reunifikasi dengan Korsel. Langkah ini merefleksikan kepemimpinan Kim Jong Un yang memandang Korsel sebagai musuh permanen.

https://p.dw.com/p/5DLy6
Keajaiban arsitektur Korea Utara yang paling aneh
Monumen Arch of Reunification di Pyongyang dihancurkan pada Januari 2024 setelah Korea Utara mengubah kebijakannya.Foto: Kin Cheung/AP Photo/picture alliance

Menurut dokumen yang beredar pada Rabu (06/05), Korea Utara telah menghapus semua pasal reunifikasi dengan Korea Selatan dari konstitusinya.

Revisi ini menandai perubahan signifikan dari kebijakan yang telah berdiri sejak 1948. Saat itu, Pyongyang secara resmi berkomitmen untuk mengupaykan penyatuan kedua Korea.

Bagaimanakah perubahan konstitusi Korea Utara?

Perubahan tersebut dilaporkan setelah Kementerian Unifikasi Korsel membagikan sebuah dokumen. Hal tersebut dilihat oleh Yonhap News Agency dan media internasional.

Konstitusi yang diperbarui terlihat pada bulan  Maret. Di situ, terdapat klausul baru yang mendefinisikan wilayah Korea Utara. Wilayahnya mencakup area yang berbatasan dengan Cina dan Rusia di utara. Tertulis juga "dan Republik Korea di selatan,” dengan menggunakan nama resmi Korea Selatan.

Revisi ini juga menetapkan Ketua Komisi Urusan Negara, Kim Jong Un sebagai kepala negara Korea Utara. Bahasa yang digunakan berbeda dengan kesepakatan sebelumnya. Pada saat itu, Kim tertulis sebagai pemimpin tertinggi negara yang mewakili negara.

Selain itu, disebutkan bahwa komando pasukan nuklir Korut berada di tangan Kim Jong Un. Ini mengukuhkan otoritas Kim atas kekuatan nuklir negaranya. Hal tersebut menggambarkan Korea Utara sebagai "negara bersenjata nuklir yang bertanggung jawab.”

Apa arti perubahan ini bagi hubungan Korut dan Korsel? 

Mengutip Yonhap, pakar politik Lee Jung Chul mengatakan bahwa kebijakan baru ini dapat menjadi dasar bagi "hidup berdampingan dengan damai” antara dua negara Korea.

Pakar dari Universitas Nasional Seoul itu mengatakan, penghapusan batas inter-Korea menunjukkan bahwa Korut berupaya menghindari konfrontasi untuk saat ini.

Korut memiliki kebijakan yang keras terhadap Korsel dalam beberapa tahun terakhir. Sekaligus menolak ajakan dialog Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung.

Kedua Pemimpin Korea Capai Kesepakatan Akhiri Perang

Kim mulai mengubah arah kebijakan pada akhir 2023. Ia menyebut Korsel sebagai "musuh utama.” Ia kemudian menghancurkan monumen reunifikasi besar di Pyongyang.

Pada bulan Januari 2024, ia merevisi konstitusi dan menyebut Korea Selatan sebagai "musuh utama yang tak berubah.” Adapun penegasan mengenai batas wilayah kedua Korea.

Kim juga berjanji memperluas kekuatan nuklir. Faktanya, Korut melakukan empat uji coba rudal pada April lalu. Ini adalah jumlah tertinggi dalam lebih dari dua tahun.

Pyongyang, Korea Utara 2026 | Kim Jong Un meresmikan museum peringatan untuk tentara yang gugur di Ukraina
Korea Utara makin mempererat hubungan dengan Rusia.Foto: KCNA/REUTERS

Selain itu, Korea Utara juga semakin mendekat ke Rusia. Terlihat dari Korut yang mengirim pasukan dan artileri untuk mendukung invasi ke Ukraina.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Felicia Salvina

Editor: Ayu Purwaningsih