Konferensi tentang Darfur di Tripolis

Konferensi di Tripolis dihadiri menteri luar negeri Sudan, wakil PBB, Uni Afrika, Uni Eropa, wakil dari AS, serta menteri dari Chad dan Eritrea, yang menjadi negara tetangga Sudan. Dua tema menjadi pokok pembicaraan. Pertama-tama kelompok pemberontak di Darfur harus dibawa ke meja perundingan, agar langkah kedua, yaitu perundingan antara pemberontak dan pemerintah Sudan bisa dilaksanakan.

Jalan Keluar Damai

Negara tuan rumah Libya mengusahakan diadakannya gencatan senjata antara kedua belah pihak, tetapi menolak penjatuhan sanksi. Demikian keterangan negara-negara Barat.

Beberapa pekan belakangan, sejumlah besar diplomat Barat mengunjungi Darfur. Diplomat terakhir yang datang ke daerah krisis itu adalah pemimpin badan PBB urusan pengungsi - UNHCR, Antonio Guterres. Ia juga menilai, jalan keluar konflik hanya dapat ditemukan melalui diplomasi. Guterres mengatakan pada akhir kunjungannya, 100.000 polisipun tidak akan mampu menjaga keamanan di seluruh Darfur, jika perdamaian tidak tercapai.

Kendala Perundingan

Di bulan Mei 2006, sebagian dari pemberontak di Darfur sudah menandatangi kesepakatan perdamaian dengan pemerintah. Sebagian lainnya bersekutu di bawah “Fron Pembebasan Nasional“. Tetapi hingga kini persekutuan tersebut tidak mampu menentukan sikap bersama. Sementara upaya untuk mengadakan perundingan selalu digagalkan oleh serangan udara militer.

Sekarang Presiden Omar Hassan al Bashir berjanji tidak akan mengadakan serangan selama dua bulan, supaya pemberontak dapat berunding. Namun demikian, Khalil Ibrahim, pemimpin “Gerakan untuk Penyamaan dan Kedilan“ langsung menentang. Dikatakannya, pihaknya tidak akan menghentikan perlawanan, sebelum jalan keluar politis ditemukan. Yaitu jalan keluar yang menjamin dipenuhinya tuntutan utama rakyat Darfur.

Krisis Kemanusiaan

Sejauh ini lebih dari dua setengah juta pengungsi di wilayah Darfur sangat tergantung pada bantuan internasional. Tetapi keadaan keamanan kian memburuk, sehingga sebagian besar organisasi kemanusiaan menarik petugasnya dari daerah itu.

Milisi Arab, Janjawid yang mendapat perlengkapan dari pemerintah menyerang sejumlah besar desa di Darfur dan menteror rakyat. Pertengahan bulan April, Presiden Omar Hassan al-Bashir mengijinkan kedatangan 3.000 tentara helm biru PBB. Tetapi ia tetap menolak kedatangan pasukan perdamaian, yang beranggotakan 20.000 tentara PBB dan Uni Afrika. (ml)