Komisi Perdamaian PBB | Sosial | DW | 24.06.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Sosial

Komisi Perdamaian PBB

Komisi Perdamaian di Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan langkah besar bagi masyarakat yang baru saja keluar dari kancah peperangan.

Lambang PBB

Lambang PBB

Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menerangkan, Komisi Perdamaian dibentuk dalam upaya membantu negara dalam masa transisi pasca perang.

Kofi Annan: “Pembentukan komisi ini menggarisbawahi segala upaya untuk membantu berbagai negara yang mengalami kesulitan dalam masa peralihan setelah perang.”

Setelah mengalami pergulatan alot dalam pembentukan Komisi Dewan Hak Asasi, pembentukan Komisi Perdamaian ini dapat dinilai sebagai kesuksesan baru mereformasi PBB. Menurut Gunter Pleuger, Duta Besar Jerman PBB, pembentukan Komisi Perdamaian ini sudah seharusya dilakukan. Ia mengimbau, jika masyarakat internasional tidak berpartisipasi dalam upaya sejumlah negara mengatasi masa peralihan setelah perang, maka ada kemungkinan dalam waktu lima sampai sepuluh tahun saja, negara-negara itu akan kembali mengalami perang. Kita lihat saja apa yang terjadi di Timor Leste, dimana terjadi bentrokan berdarah antar pasukan.

Tujuan komisi yang beranggotakan 31 negara ini adalah mengupayakan dana, agar masyarakat internasional dapat lebih lama ikut melibatkan diri dalam masa peralihan di negara yang baru memperoleh kemerdekaanya. Karena sekarang ini, dana yang tersedia sudah menipis. Gunter Pleuger mengemukakan, dana misi PBB meningkat terus.

Gunter Pleuger: “Sekarang ini PBB menjalankan 18 aksi perdamaian di empat benua. Biayanya meningkat dari 3,5 milyar dolar menjadi 5 milyar dolar.”

Biaya masih akan meningkat lagi sekitar 2 milyar, jika PBB menempatkan pasukan perdamaiannya di Darfur. Menurut Duta Jerman itu, mencegah terjadinya perang jauh lebih murah daripada melancarkan perang. Bagi Gunter Pleuger kalau pembentukan Komisi Perdamaian ini ternyata memakan biaya lebih banyak daripada pembentukan Komisi Hak Asasi, itu tidak apa-apa. Oleh karena itu, Komisi Perdamaian ini juga akan diwakili oleh anggota-anggota Komisi Ekonomi dan Sosial PBB. Tugas mereka adalah melobi Bank Dunia dan kalangan perekonomian untuk mendanai masa peralihan setelah perang.

Gunter Pleuger: “Contohnya Afghanistan, di wilayah utara negara itu terdapat dua panglima besar yang berkuasa, dengan 100.000 pengikut setia yang dilengkapi dengan senjata. Mereka baru akan bersedia meletakkan senjata dan upaya mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat baru akan berhasil, jika mereka mendapat pekerjaan. Selama ini mereka hanya hidup dari senjata mereka. Oleh karena itu, seharusnya mereka diberikan alternatif lain untuk dapat menafkahi keluarganya.”

Saat memperingati hari berdirinya Komisi Perdamaian PBB, anggotanya langsung dibagikan tugas. Duta Jerman Gunter Pleuger mengatakan:

“Tugas sebenarnya akan dilaksanakan komisi khusus. Untuk sementara ini yang dikerahkan adalah komisi khusus untuk Sierra Leone dan Burundi.”

Rencananya komisi-komisi ini hanya terdiri dari pakar-pakar yang ahli untuk kawasan yang bersangkutan dan mereka tidak harus berasal dari PBB. Sebuah langkah baru melampaui struktur sebelumnya.