Komisi Anti Korupsi Periksa Kekayaan Takhsin | Fokus | DW | 28.09.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Fokus

Komisi Anti Korupsi Periksa Kekayaan Takhsin

Di ibukota Thailand saat ini sedang tumbuh perlawanan terhadap pemimpin militer yang baru. Para mahasiswa dari berbagai universitas di Bangkok berdemonstrasi di depan markas besar tentara, walaupun ada larangan bagi pertemuan lebih dari 5 orang.

PM terguling Takhsin Sinawatra ketika tiba di London

PM terguling Takhsin Sinawatra ketika tiba di London

Kudeta menghancurkan demokrasi, demikian bunyi spanduk-spanduk yang diusung demonstran. Beberapa hari lalu demonstrasi menentang kudeta militer digelar di halaman universitas, tanpa ada intervensi dari aparat keamanan.

Tampaknya, para pemimpin militer Thailand berupaya menjaga citra positifnya secara luas. Sejauh ini para pelaku kudeta masih bisa mengharapkan dukungan rakyat. Tapi hanya jika, seperti yang mereka umumkan, kekuasaan secepat mungkin diserahkan kepada sebuah pemerintah transisi sipil.

Paling lambat pekan depan, 29 atau 30 September, harus ditetapkan siapa, sebagai PM, yang akan memimpin pemerintahan ad interim.

Sementara itu, komisi nasional anti korupsi yang baru, mulai memeriksa ulang kekayaan PM yang digulingkan Thaksin Shinawatra dan sejumlah mentri kabinetnya. Jika terbukti melanggar UU, kekayaan mereka dapat disita dan untuk beberapa tahun mereka tidak dapat menduduki jabatan politik apapun. Demikian kata ketua Komisi Sawat Chotipanich.

Sawat: "Sampai saat ini kami belum menyatakan ada yang bersalah. Berdasarkan UU, kasus korupsi harus dibuktikan. Kami menyelidiki semua politisi, yang terhitung sangat kaya dan komisi berhak untuk menyita kekayaannya. Tapi sejauh ini belum ada kasus yang kongkrit."

Penyelidikan itu dipusatkan pada penjualan saham perusahaan telekomunikasi Shincorp, milik keluarga Thaksin, kepada perusahaan Temasek di Singapura, awal tahun ini. Keluarga Thaksin meraup keuntungan 2 miliar dolar AS, tanpa membayar pajak.

Masyarakat awam Thailand banyak menyambut apa yang dilakukan komisi anti korupsi yang baru. Seperti yang diutarakan di bawah ini,

"Saya ingin tahu apakah ia menipu atau tidak. Bagus itu kalau sekarang ia diperiksa."

"Jika mereka masih bisa memeriksa semua, ya sebaiknya itu dilakukan. Mungkin penjualan saham Shincorp memang tidak harus dikenai pajak, saya tidak tahu bagaimana peraturan pastinya. Tapi orang-orang merasa sangat tidak puas, karena dia kan PM. Atas dasar pertimbangan etika, semestinya dia membayar pajak."

Merebaknya protes menentang Thaksin yang terpilih kembali sebagai PM dengan perolehan suara mayoritas, awal tahun ini, terutama diakibatkan penjualan saham Shincorp yang tidak dikenai pajak.