Kisah 50 Negeri termiskin di Dunia | Fokus | DW | 20.07.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Fokus

Kisah 50 Negeri termiskin di Dunia

Milyaran manusia yang hidup di lima puluh negara yang digolongkan paling miskin di dunia, masih jauh dari harapan perubahan nasib.

Perempuan pekerja kasar Bangladesh

Perempuan pekerja kasar Bangladesh

Urbanisasi besar-besaran dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara itu ternyata cuma memberikan kesempatan perbaikan hidup secara terbatas pada sedikit saja warganya. Akibatnya, mereka justru makin menjadi manusia yang lebih rentan di hadapan persaingan yang makin ketat di dunia yang makin kurang toleran ini. Kondisi ekonomi dan pembangunan yang sangat lambat membuat rakyat di 50 negara itu dihadapkan pada bahaya krisis kemanusiaan, bahkan konflik antar warga.

Begitulah salah satu kesimpulan sebuah studi yang dilakukan UNCTAD, Badan PBB untuk urusan Pembangunan dan Perdagangan. Laporan penelitian itu Kamis petang secara bersamaan diluncurkan di sejumlah kantor perwakilan PBB di seluruh dunia, termasuk di Berlin, Jerman.

Sekitar tiga perempat dari negara termiskin, atau dalam bahasa lain, negara paling kurang maju, berada di Afrika. Sisanya berada di Asia dan Pasifik.

Sebagian besar dari 50 negara termiskin itu mengandalkan ekonomi pada sektor tradisional, yakni pertanian. Angkatan kerja yang berkerja di sektor ini mencapai angka 70 persen. Sebagian negara, seperti Bangladesh, Gambia dan Senengal mulai mengembangkan industri melalui produksi barang kelontong dan tekstil. Sejumlah negara, seperti Angola, Ginea Ekuator, Sudan dan Yaman mengandalkan ekonomi pada ekspor minyak bumi. Sementara sebagian besar dari 50 negara termiskin di dunia itu justru merupakan pengimpor minyak bumi.

Yang menarik, sebetulnya sebagian negara-negara termiskin itu mengalami angka pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Di tahun 2004 lalu, angka pertumbuhan rata-rata mencapai 5.9 persen. Masalahnya, sebagian besar pertumbuhan itu berkaitan dengan berlipat-gandanya kucuran bantuan dari negara-negara kaya sepanjang periode 1999 hingga 2004. Sayangnya, menurut Kepala UNCTAD, Supachai Panitchpakdi pertumbuhan ekonomi tinggi itu tidak langsung mengejawantah ke dalam penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Ahli ekonomi Perserikatan bangsa-Bangsa PBB, Michael Hermann menyatakan, pengangguran menjadi masalah sosial terbesar di 50 negeri termiskin itu.

"Lemahnya restrukturisasi di sektor industri dan pelayanan jasa membuat sebagian besar orang gagal menemukan pekerjaan yang sesuai. Mereka rata-rata bekerja di bidang informal, dengan tingkat produktivitas yang rendah dan upah yang murah. Mereka tenaga kasar yang tidak akan mampu bekerja di perusahaan resmi. Mereka hanya bisa membersihkan jalanan ketimbang bekerja di pabrik tekstil misalnya."

Tingkat pendidikan yang sangat rendah, serta keterampilan yang terbatas, membuat penduduk sulit bersaing di pasar kerja, karena produktivitasnya sangat rendah. Dalam hitung-hitungan UNCTAD, lima pekerja di 50 negeri termiskin itu tingkat produktivitasnya sama dengan seorang pekerja di negara berkembang. Dan kalau dibandingkan dengan negara maju, lebih parah lagi. Tingkat produktivitasnya 1 berbanding 94. Artinya, apa yang dihasilkan oleh seorang pekerja di negara maju, menyamai apa yang dihasilkan 94 orang pekerja di negeri termiskin.

Masalahnya, upaya menggerakan roda ekonomi di negara-negara miskin berhadapan pula dengan berbagai perkara lain yang bagai benang kusut. Seperti kerusuhan sosial, korupsi, dan kekuasaan para diktator. Sementara menurut Michael Hermann, bantuan dari negara maju, juga tak terlalu tertuju pada upaya peningkatan kemampuan ekonomi rakyat.

"Seruan untuk menggerakkan roda perekonomian bukan ide yang revolusioner. Tapi dalam konteks politik, seruan itu hampir seperti perubahan paradigma. Karena politik bantuan pembangunan negara barat cenderung diarahkan untuk bidang sosial. Misalnya saja bantuan lebih difokuskan untuk bidang kesehatan dan pendidikan."

Huru-hara, kemiskinan, penindasan, korupsi, tingginya utang luar negeri, langkanya lapangan kerja dan sangat rendahnya upah, membuat banyak warga 50 negara termiskin itu tergerak mengadu nasib ke negara-negara industri maju. Masalahnya, sebagian besar dari arus imigrasi itu berlangsung secara ilegal, dan akhirnya menimbulkan masalah sosial baru. Kembali Michael Hermann:

"Jika negara-negara ini gagal menggerakkan roda perekonomiannya, maka kita akan berhadapan dengan krisis utang yang baru. Lalu krisis lapangan kerja. Sehingga mereka yang tidak punya pekerjaan di negaranya akan bermigrasi ke wilayah seperti Eropa. Itulah yang akan terjadi, kalau kita tidak mendorong perekonomian negara-negara miskin ini."