Ketidakpastian Penugasan Pasukan Marinir Di Libanon

Hal ini dilakukan sehubungan dengan keputusan Israel mencabut blokade laut. Dengan begitu persyaratan pemerintah Libanon bisa dipenuhi. Pemerintah di Beirut akhirnya dapat mengajukan permohonan pengiriman misi pasukan marinir internasional dibawah pimpinan Jerman. Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan:

Dujarric : „Ini merupakan penyelesaian sementara sebelum pemegang komando marinir ditetapkan. Kami sangat mengharapakan nantinya komponen Jerman akan tetap dilibatkan. Diskusi dengan pihak jerman akan terus berlangsung“

Juru bicara Perserikatan Bangsa Bangsa menjelaskan bahwa negosiasi ini bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama karena aturan pengerahan pasukan laut belum sepenuhnya dirumuskan.

Dujarric : „Kapal-kapal itu yang berada pada wilayah Libanon adalah undangan dari pemerintah Libanon dan untuk mebantu keamanan perairan negara itu. Secara paralel, kami bekerja dengan penempatan pasukan marinir untuk UNIFIL“

Ini merupakan spekulasi yang tidak mudah. Pengerahan pasukan marinir menjadi alasan baru bagi pasukan helm biru, apalagi berhubungan dengan hukum maritim. Namun sesungguhnya yang mengulur waktu pengerahan adalah keputusan dari kabinet di Beirut sendiri.

Kapal kapal itu baru bisa tiba hanya setelah instruksi pengerahan Libanon, dan berada jauh di perairan internasional. Hal ini tidak sesuai dengan mandat yang diharapkan oleh Jerman dan pasukan darat UNIFIL. Saat ini tidak hanya menteri luar negeri Jerman, Steinmeyer yang melakukan tekanan.

PBB tidak dapat menerima pembatasan jalur komando maupun pembatasan tugasnya. Para pakar di New York memperkirakan pengerahan pasukan Jerman akan mengalami keterlambatan sedikitnya 2 minggu.

Hingga kini, seberapa besar jumlah pasukan dan kapan Jerman akan mengerahkan pasukannya.Yang pasti, Jerman akan memimpin armada lautperdamaian internasional.

Pada pertemuan yang membicarakan penempatan pasukan, siapa yang angkat bicara harus mampu menyatakan kesediaannya. Atase-atase militer di kantor pusat Perserikatan Bangsa Bangsa harus memilih-milih antara penggunaan Korvet, fregat atau speed boat buatan Bulgaria, Norwegia, italia, Perancis, Swedia, denmark atau Jerman. Sehingga armada terbesar PBB dalam sejarah itu bisa berlayar dan bertugas di laut Tengah.