Ketidakjelasan Penempatan Pasukan PBB di Libanon Selatan | Fokus | DW | 17.08.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Fokus

Ketidakjelasan Penempatan Pasukan PBB di Libanon Selatan

Beberapa resolusi PBB sangat sulit dilaksanakan rinciannya. Namun, keputusan terbaru Dewan Keamanan PBB tentang gencatan senjata di Libanon justru membuat pusing pihak-pihak yang terlibat.

Panser Libanon siap dikerahkan ke wilayah selatan Libanon

Panser Libanon siap dikerahkan ke wilayah selatan Libanon

Masih banyak rincian penting yang tidak tercantum dalam keputusan Dewan Kemanan PBB (DK PBB) ini. Misalnya, apa persisnya yang dilakukan pasukan PBB di Libanon Selatan, dan untuk berapa lama? Wewenang apa yang sebenarnya dimiliki pasukan tersebut yang selama ini paling-paling hanya tercantum di atas kertas? Hal yang juga belum jelas adalah, siapa yang berwenang menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu.

Sementara waktunya kian mendesak, menteri luar negeri dari 4 negara mencoba menyelesaikannya langsung di tempat kejadian. Menlu Perancis, Turki, Malaysia dan Pakistan susul menyusul datang ke Beirut. Keempat negara itu ingin mengirim tentara untuk bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian PBB. Dari pemerintah Libanon, mereka terutama menginginkan jaminan bahwa Hisbullah meninggalkan daerah di selatan sungai perbatasan Litani yang dipandang sebagai zona penyangga.

Kesimpulannya, tak seorangpun mau menerjunkan tentaranya ke medan perang gerilya dengan milisi Syiah. Hisbullah memang mendukung resolusi PBB, tapi tetap ada keraguan, apakah kelompok itu akan betul-betul menarik mundur para pejuangnya dan melucuti senjata mereka.

Mengingat ketidakjelasan akhirnya, bertambah banyak negara yang menuntut resolusi lanjutan DK PBB, dimana wewenang pasukan PBB dan prasyarat penempatannya diterangkan dengan jelas. Jika tidak, demikian pernyataan Turki dan Maroko, mereka tidak bersedia mengirim pasukan.

Satu hal yang semakin jelas, masih diperlukan waktu beberapa minggu sampai pasukan tambahan pertama bagi UNIFIL United Nations Interim Force in Lebanon), tiba di Libanon. Karena waktunya sempit, kini pasukan Libanon lah yang harus lebih dulu memasuki wilayah selatan negara itu. Secara mengejutkan hal itu juga dituntut Israel, yang penarikan lebih lanjut pasukannya tergantung dari kehadiran tentara dari Beirut di Libanon Selatan. Selama ini, Israel menyatakan ingin menunggu tibanya tentara baru PBB.

Kini, pemerintah Libanon menanggung beban besar untuk menghindari pecahnya perang saudara. Menteri Keuangan Libanon Jihad Asur optimis mengatakan:

"Kami yakin, penempatan tentara Libanon di wilayah selatan akan menghasilkan lebih banyak rasa aman dan stabilitas bagi rakyat kami. Sama sekali bukan keinginan kami untuk memperluas konflik antara Israel dan Libanon menjadi konflik internal."

Jika dalam beberapa hari ke depan sekitar 15.000 tentara Libanon ditambah 2.000 pasukan UNIFIL bergerak menuju perbatasan Israel, maka sikap Hisbullah di kawasan yang dipermasalahkan itu akan sangat menentukan, juga untuk kesatuan negara Libanon. Kalau Hisbullah tidak meletakkan senjata, maka itu berarti ia menentang keputusan penting pemerintah di Beirut. Pemerintah yang kemudian harus menyaksikan tanpa daya, bagaimana di satu pihak perang dengan Israel kembali pecah, dan di pihak lain bagaimana sejumlah kelompok perlawanan di dalam negeri bergabung untuk menentang Hisbullah.

Di kalangan Syiah Libanon sendiri berkembang kritik terhadap keputusan para pemimpin Hisbullah yang seolah-olah menyandera negara itu. Sementara milisi radikal Kristen Maronit memang menunggu kesempatan untuk membalas dendam pada kelompok Syiah tersebut.