Kesepakatan Jaga Hutan di 3 Daerah | Fokus | DW | 26.04.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Fokus

Kesepakatan Jaga Hutan di 3 Daerah

Gubernur tiga provinsi Indonesia menyatakan tekad menjaga hutan di wilayah mereka

default

Ketiganya adalah Gubernur Nanggro Aceh Darusalam Irwandi Yusuf, Gubernur Papua Barnabas Suebu dan Gubernur Papua Barat Abraham Octavian Atururi. Mereka merumuskan tekad itu dalam suatu pertemuan khusus di Nusa Dua, Bali, Kamis kemarin.

Ketiga gubernur sepakat menjalankan kebijakan yang ramah lingkungan, pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Salah satu langkah segera yang akan diambil adalah, mulai bulan mei mendatang ketiga gubernur akan memberlakukan pembekuan penebangan hutan di daerah masih-masing.

Gubernur Papua dan Papua Barat bahkan mengancam akan mencabut ijin HPH yang bermasalah di seluruh papua. Apalagi dari 68 HPH yang ada, hanya 35 pemegang yang aktif dan cuma 5 pemegang HPH yang membangun industri di Papua. Gubernur Papua Barnabas Suebu mengungkapkan setiap pemegang HPH harus membangun industri ditempat dimana dia mengambil kayu. Namun tak banyak yang mematuhinya. karena itu pencabutan HPH memiliki dasar hukum.

Sementara Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menggambarkan, di Aceh persoalannya lebih rumit berkaitan pembangunan kembali Aceh yang hancur lebur oleh tsunami.

Irwandi juga merencanakan merekrut 2000 personil polisi hutan guna menjaga hutan Aceh yang luasnya mencapai 37 juta hektar.

Kesepakatan ini muncul sesudah Australia menjanjikan bantuan sekitar 200 juta dolar Australia untuk membantu kelesatarian hutan Asia Tenggara, terutama Indonesia. Australia menyalurkan dana ini melalui Bank Dunia. Namun masalahnya, program ini merupakan upaya Perdana Menteri John Howard berkelit atas kekukuhannya menolak menandatangani Protokol Kyoto yang dianggapnya bisa membahayakan ekonomi Austral