Kepolisian Jamin Situasi Aman Menjelang Aksi 4 November
3 November 2016
Sekitar 18.000 polisi dan personil militer akan dikerahkan pada hari Jumat (4/11) untuk mengamankan pawai jalanan aksi massal yang menuntut agar gubernur Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama diadili.
Kendaraan lapis baja dan pasukan bersenjata terlihat berjaga-jaga di luar kantor gubernur di Balai Kota dan di luar Istana Presiden, yang berada dalam rute pawai jalanan anti Ahok.
Polisi mengatakan, puluhan akun di media sosial telah ditemukan "menerbitkan pernyataan dan gambar-gambar provokatif" dan mengajak massa untuk melakukan tindakan kekerasan atas nama Islam, termasuk panggilan untuk membunuh Ahok.
"Kami melihat ada berita-berita bermuatan ras dan etnis yang sedang menyebar secara online, dan ada indikasi banyak sebagian besarmya yang anti-Cina," kata juru bicara polisi Jakarta, Awi Setiyono.
Sebagian kalangan mengeritik Presiden Joko Widodo yang dinilai membiarkan retorika permusuhan berkembang terhadap Purnama dari kelompok-kelompok Islam garis keras. Akibatnya, ketegangan agama dan etnis menjelang pemilihan kepala daerah tahun depan terus meningkat.
"Drama kebencian ini akan berlanjut jika presiden tidak mengatasinya, dan Indonesia akan menjadi negara yang kehilangan toleransi dan lebih menindas minoritas," kata Andreas Harsono dari Human Rights Watch (HRW).
Beberapa kelompok muslim menuduh Ahok melakukan penghujatan terhadap agama Islam dan menuntut agar dia diajukan ke pengadilan. Presiden Jokowi mendesak para pengunjuk rasa agar melakukan aksi protesnya dengan damai.
Beberapa perusahaan meminta karyawannya untuk tinggal di rumah, sehubungan dengan kekhawatiran munculnya aksi keekrasan. Namun pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq menjamin kepada aparat keamanan, bahwa aksi hari jumat akan berlangsung damai.
"Ini bukan tindakan anti-Cina atau anti-Kristen," katanya.
Tapi FPI selama ini dikenal sebagai kelompok yang sering terlibat aksi-aksi main hakim sendiri dengan kekerasan. FPI juga sering melakukan penghujatan terhadap kelompok minoritas agama, tanpa pernah tersentuh hukum.
Di Internet beredar berbagai seruan atas nama Islam yang menuntut agar Ahok ditangkap dan mengancam, jika tidak mereka akan membunuh Ahok demi membela agama Islam.
Aturan hukum yang berkaitan dengan tuduhan penistaan agama adalah Undang-undang No 1/PNPS dari tahun 1965, dan pasal 156 KUHP.
11 Oktober lalu, organisasi Majelis Ulama Islam (MUI) menyatakan Ahok telah melakukan penistaan agama, sehari setelah yang bersangkutan menyatakan permohonan maaf telah menyebut-nyebut ayat Al Maidah dalam pidatonya di Pulau Seribu.
Selama era Orde Baru, aturan hukum penistaan agama jarang digunakan, Tapi kasus-kasus itu justru makin banyak sejak Soeharto mundur tahun 1998.
Selama periode 1965-1998 hanya ada delapan kasus yang menerapkan aturan hukum penistaan agama. Sedangkan selama era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tercatat ada lebih 250 kasus, kata Andreas Harsono.
"Jika Ahok diadili di pengadilan, itu akan menjadi kasus penghujatan agama yang paling prominen dalam sejarah Indonesia, karena statusnya sebagai pejabat pemerintahan," kata dia.
"Ini bisa menciptakan preseden buruk dam meningkatkan kebencian terhadap minoritas Kristen, Cina dan lainnya."
Menteri Komunikasi Rudiantara mengatakan, pemerintah sedang berupaya melawan berbagai "ujaran kebencian " secara online.
"Memang, media sosial punya kontribusi untuk situasi saat ini," kata Rudiantara.
Presiden Joko Widodo ketika membuka World Peace Forum di Jakarta hari Selasa (01/11) mengatakan, ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia dengan aksi teror seperti bom Bali 2002 dan bom Thamrin di Jakarta awal 2016.
"Namun, dengan semangat kesatuan dan semangat gotong royong yang kami miliki, Indonesia berhasil mengatasi aksi-aksi teror tersebut dan mereka gagal melumpuhkan kita," kata Jokowi.
hp (rtr, afp, dpa)