Kebakaran Hutan dan Lahan Berpotensi Rugikan Ekonomi Indonesia | INDONESIA: Laporan topik-topik yang menjadi berita utama | DW | 25.09.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Lingkungan

Kebakaran Hutan dan Lahan Berpotensi Rugikan Ekonomi Indonesia

Kebakaran hutan dan lahan yang telah beberapa bulan terjadi di Indonesia berpotensi merugikan pertumbuhan ekonomi jika tidak segera dihentikan, kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo.

"Dampak kebakaran hutan dan lahan menyebabkan gangguan asap yang jika terjadi berkepanjangan tentu akan berdampak pada kegiatan ekonomi dan bisnis," kata Waluyo, Rabu (25/09) seperti dikutip dari Bloomberg. "Untuk alasan ini, kami sepenuhnya mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi hal itu."

Kebakaran telah menyebabkan kabut tebal di seluruh Indonesia, Malaysia dan Singapura selama berminggu-minggu, mengubah langit menjadi berwarna merah darah di beberapa bagian, dan merusak sejumlah lahan.

Namun Waluyo mengatakan bank sentral tetap pada perkiraan pertumbuhan, yang diprediksi berada di kisaran 5 hingga 5,4 persen tahun 2019, sebelum naik ke kisaran 5,1-5,5 persen tahun 2020.

"Dampak yang lebih sulit diukur adalah dampak sosial dan lingkungan yang lebih berjangka panjang, termasuk dampak pada kesehatan masyarakat, dampak pada kegiatan pendidikan yang telah terganggu, dan kerusakan lingkungan yang disebabkan," kata dia.

Memang masih terlalu dini untuk mengukur pengaruh kebakaran lahan dan hutan tahun ini terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebuah laporan Bank Dunia yang diterbitkan setelah kebakaran hutan tahun 2015 mengestimasi biaya akibat krisis kabut asap itu mencapai 16 miliar dolar AS, artinya dua kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan untuk membangun kembali wilayah Indonesia yang terkena tsunami pada 2004.

Kesehatan jutaan anak bisa terganggu

Organisasi perlindungan anak-anak di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa, yaitu UNICEF pada Selasa (24/09) memperingatkan risiko gangguan kesehatan terhadap 10 juta anak di bawah usia 18 tahun akibat menghirup asap dari kebakaran lahan dan hutan. Sebelumnya para ilmuwan mengatakan bahwa api yang membakar hutan telah melepaskan sejumlah gas rumah kaca. 

Anak-anak yang masih kecil sangat rentan karena sistem kekebalan tubuh mereka belum berkembang sementara bayi yang lahir dari ibu yang terpapar polusi selama kehamilan mungkin memiliki berat lahir rendah dan dilahirkan prematur, kata UNICEF.

"Kualitas udara yang buruk adalah tantangan yang berat dan terus memberat bagi Indonesia," ujar Debora Comini dari UNICEF.

Atemwegserkrankungen durch giftigen Dunst in ganz Südostasien (AFP/Tri Iswanto)

Seorang warga berusia lanjut di Jambi harus mendapat pertolongan akibat buruknya kualitas udara pada Selasa (24/09).

"Setiap tahun, jutaan anak menghirup udara beracun yang mengancam kesehatan dan menyebabkan mereka meninggalkan sekolah - mengakibatkan kerusakan fisik dan kognitif seumur hidup." Sekolah-sekolah telah ditutup di beberapa wilayah di Indonesia karena kualitas udara yang buruk, dan jutaan anak-anak tidak bisa mengikuti pelajaran.

Di Malaysia, sekolah-sekolah juga terpaksa tutup pekan lalu karena tebalnya kabut asap. Singapura juga diselimuti kabut asap selama balapan motor Formula Satu akhir pekan. Namun kualitas udara di Malaysia dang Singapura pada Selasa dilaporkan telah membaik dan langit lebih cerah.

Penegakan hukum dinilai tidak serius

Sementara organisasi yang bergerak di bidang lingkungan, Greenpeace Indonesia, menyesalkan tidak adanya sanksi signifikan baik perdata maupun sanksi administratif kepada sejumlah perusahaan yang diduga memiliki area lahan yang terbakar.

Berdasarkan analisis pemetaan terbaru Greenpeace Indonesia terdapat sepuluh perusahaan kelapa sawit yang memiliki area lahan terbakar terbesar dari 2015 hingga 2018. Namun Greenpeace menyayangkan pemerintah yang belum mencabut satu pun izin konsesi sawit atas kebakaran hutan dan lahan tersebut.

"Menghentikan krisis kebakaran yang berulang ini seharusnya menjadi agenda utama pemerintah sejak 2015. Tetapi temuan kami menunjukkan hanya kata-kata belaka sementara penegakan hukum masih lemah dan tidak konsisten terhadap perusahaan. Presiden Jokowi dan para menterinya harus segera mencabut izin perusahaan yang di lahannya terjadi kebakaran,” ujar Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia, dalam sebuah pernyataan.

Sejak awal Agustus hingga 18 September, kebakaran telah melepaskan sekitar 360 megaton gas rumah kaca, dibandingkan dengan 400 megaton selama periode yang sama empat tahun lalu, kata layanan Copernicus Atmosphere Monitoring Service, yang merupakan bagian dari program observasi bumi milik Uni Eropa.

ae/hp (Bloomberg, AFP, Greenpeace Indonesia)

Laporan Pilihan