Keadaan Darurat di Filipina | Fokus | DW | 25.02.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Fokus

Keadaan Darurat di Filipina

Menjelang peringatan 20 tahun revolusi 'People Power' di Filipina, Presiden Gloria Macapagal Arroyo menyatakan negaranya dalam kedaan darurat.

Presiden Arroyo

Presiden Arroyo

Di Filipina hari Sabtu (25/2), diperingati 20 tahun dilancarkannya revolusi 'People Power' yang berhasil menggulingkan kekuasan diktator Ferdinand Marcos lewat jalan damai. Kejadian tersebut juga mendorong dilancarkannya gerakan demokrasi dinegara Asia lainnya. Menjelang peringatan 20 tahun dilancarkannya revolusi damai di Filipina, kembali terjadi krisis pemerintahan. Dengan adanya petunjuk rencana kudeta beberapa orang perwira, Presiden Gloria Macapagal Arroyo hari Jumat (24/2) menyatakan diberlakukannya keadaan darurat.

Arroyo: "Saya menyatakan kedaan darurat, karena Republik Filipina berada dibawah ancaman. Terdapat beberapa elemen di kalangan angkatan bersenjata yang menentang konstitusi, dan hendak melengserkan pemerintahan sipil. Kita dapat mencegah usaha itu, dan semua anggota tentara dan warga sipil yang terlibat telah ditangkap.“

Sementara itu satuan panser dan tentara bersenjata lengkap mengambil posisi di tempat-tempat strategis. Jalan menunju istana kepresidenan diblokir. Dengan diberlakukannnya keadaan darurat, Presiden Arroyo dapat memerintahkan aparat keamanan untuk setiap saat menahan mereka yang dicurigai, tanpa adanya perintah penangkapan. Meskipun ada larangan, lebih dari sembilan ribu orang melancarkan aksi demonstrasi di Manila, di tempat dimana 20 tahun lalu, dimulai revolusi untuk menggulingkan diktator Ferdinand Marcos.

Isyu kudeta di Filipina telah merebak sejak beberapa hari. Tapi tidak ada yang menanggapinya dengan serius. Meskipun seorang jenderal dari pasukan elit ditangkap, mayoritas tentara Filipina masih tetap setia kepada Presiden Arroyo.

Apakah kejadian 20 tahun lalu, dimana revolusi 'People Power' berhasil menggulingkan diktator Ferdinad Marcos, akan kembali terulang? Sebuah pertanyaan yang banyak dilontarkan di hari-hari belakangan. Hal ini dikaitkan dengan situasi yang dihadapi pemerintahan Presiden Aroyyo saat ini. Ia menghadapi masalah politik dan ekonomi. Ketika perekonomian disejumlah negara Asia berkembang dengan pesat, kondisinya di Filipina malah semakin merosot. Mayoritas warga Filipina merasakan tidak adanya perbaikan dibidang demokrasi dan kebebasan politik. Demikian dikatakan aktivis politik dan mantan pimpinan mahasiswa di Filipina Chito Gascon.

Chito Gascon: "Pembentukan lembaga demokrasi tidak membawa perbaikan bagi mayoritas warga. Sekarang yang muncul adalah pandangan bahwa meskipun selalu dilakukan perubahan di pucuk pimpinan, tapi keadaannya masih tetap seperti yang lama. Banyak yang mengatakan lakukan yang terbaik dengan apa yang kita miliki.“

Titik utama yang menyulut krisis di Filipina, adalah lemahnya lembaga-lembaga politik. Pada awal tahun 2001, Arroyo terpilih sebagai Presiden lewat perlawanan rakyat, dan bukan sebagai hasil pemilihan yang demokratis. Waktu itu dengan meniru revolusi 'People Power' yang dilancarkan 20 tahun lalu, demonstrasi massa menuntut pengunduran diri Presiden Estrada, yang dituduh melakukan korupsi. Meskipun Presiden Arroyo tidak begitu disenangi rakyatnya, tapi 20 tahun setelah revolusi 'People Power', sebagian besar rakyat Filipinan dan Presiden Arroyo mempunyai pandangan yang sama. Pandangan ini adalah, bahwa dalam waktu lama, protes dijalanan dan demonstrasi bukan sebagai pengganti proses politik yang sesuai dengan konstitusi. Dan sekarang dengan diberlakukannya keadaan darurat menunjukkan bahwa Filipina sampai sekarang belum merupakan negara demokrasi yang stabil.