Kampanye Pemberantasan Korupsi Militer Cina

Awalnya, kantor berita pemerintah Xinhua melaporkan bahwa Wang Shouye, wakil komandan angkatan laut, ditahan karena korupsi. Kemudian ‘Renmin Ribao’ atau koran rakyat memberitakan tuntutan pimpinan partai komunis untuk menelusuri korupsi di kalangan tentara. Pihak-pihak yang dekat dengan sumber informasi bahkan mengatakan bahwa dalam rangka kampanye baru tersebut, 1000 pewira mulai dari pangkat kolonel akan kembali diperiksa. Pakar Cina Thomas Heberer, di Universitas Duisburg, Jerman, telah mengenal kasus korupsi di kalangan tentara dan kampanye pemberantasannya.

Thomas Heberer : “Korupsi di kalangan militer bukan hal yang baru. Di tahun 90an ada beberapa kasus yang melibatkan para tentara berpangkat tinggi. Kasusnya waktu itu adalah penyelundupan dan bahkan pembajakan. Juga mengenai penyelundupan obat terlarang di perbatasan Myanmar. Jadi ini bukan hal yang mengejutkan. Yang mungkin mengejutkan adalah bahwa yang ditangkap karena korupsi adalah perwira dengan pangkat tertinggi semenjak tahun 1949, yaitu wakil komandan angkatan laut.”

Yang mengejutkan bagi pusat pakar Cina: kini kampanye anti korupsi di kalangan tentara sangat digembar-gemborkan. Karena bagaimana pun juga, tentara pembebasan rakyat merupakan anak emas pimpinan partai komunis dengan memiliki banyak hak istimewa. Dan semua kasus yang dapat merusak nama baik angkatan bersenjata bagi para pejabat di Cina tetap merupakan masalah yang tertutup. Profesor Eberhard Sandschneider dari Yayasan Jerman Untuk Politik Luar Negeri (DGAP) di Berlin menyorot hubungan khusus antara angkatan bersenjata dan partai komunis.

Eberhard Sandschneider : “Selama bertahun-tahun selalu saja datang keluhan dari tentara sistem bahwa waktu ketika bertugas bagi mereka adalah waktu yang terbuang. Perlu diingat Mao Zedong pernah memuji tentara pembebasan rakyat, bahwa kekuasaan politik datang dari senapan, tetapi pekerjaan itu tidak berpartisipasi dalam modernisasi. Kini pimpinan politik harus kembali memikirkan apa yang lebih penting bagi Cina di politik dunia, angkatan bersenjata sebagai pasukan yang kuat dan profesionel dan bukan sebagai suatu perusahaan. Tidak ada angkatan bersenjata di dunia yang sebelumnya adalah suatu usaha perekonomian kemudian menjadi pasukan tentara.”

Pimpinan partai komunis kini memilki tantangan lain : saat reformasi perekonomian akhir tahun 70an, pimpinan partai komunislah yang mengijinkan tentara pembebasan rakyat untuk membangun jaringan bisnis tersendiri : dari pabrik tekstil hingga taman kanak-kanak, diskotik dan bar. Ini merupakan santapan empuk bagi para koruptor. Akhir tahun 90an, partai komunis berusaha mengakhiri hal tersebut. Namun Gao Xin, pakar militer dari pihak oposisi Cina di Amerika Serikat melaporkan :

Gao Xin : “Sejak dulu sudah dikenal bahwa tentara berpangkat rendah dilarang untuk berbisnis. Jadi larangan ini tidak berlaku bagi tentara berpangkat tinggi. Hotel mewah Wangfu di Beijing masih merupakan milik angkatan bersenjata – semua orang mengetahuinya. Dinas rahasia angkatan bersenjata bahkan juga menjalankan usaha di seluruh dunia. Aktivitas politik juga masih mereka lakukan.”

Kini kampanye melawan tindak korupsi di kalangan tentara tidak mengenai pembatasan aktivitas angkatan bersenjata bermotif politik. Beberapa pihak berbicara mengenai sumbangan dana bagi kampanye pemilu Bill Clinton hingga bisnis senjata dengan Venezuela. Profesor Sandschneider dari DGAP menduga, kampanye terbaru ini ada hubungannya dengan agenda politik dalam negeri, yaitu kongres partai ke 17 partai komunis Cina tahun depan. Di hari itu, pimpinan partai komunis dan Presiden Hu Jintao akan membuktikan diri sebagai orang yang kuat di negeri Cina.

Namun, pemerintahan Cina di bawah Hu Jintao, tidak akan semudah dulu lagi. Kini suara dari para perwira muda tentara pembebasan rakyat semakin terdengar. Mereka misalnya menuntut demokratisasi yang utuh di Cina. Tuntutan ini didengar beberapa kalangan elit politik dan militer. Seperti juga argumen yang mengatakan bahwa tentara pada dasarnya hanya dapat dibebaskan dari korupsi melalui penetapan undang-undang negara.