Jurnalis Pakistan Hadapi Ancaman | Sosial | DW | 15.11.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Sosial

Jurnalis Pakistan Hadapi Ancaman

Sebuah laporan yang dikeluarkan kelompok media Pakistan memperlihatkan betapa bahayanya profesi wartawan di negara tersebut.

default

Dalam sepuluh bulan terakhir saja, Intermedia Pakistan menyebutkan empat jurnalis terbunuh secara misterius. Selain itu, sekitar seratus kasus penyerangan terhadap media terjadi dalam periode yang sama.

Meskipun kebebasan pers di Pakistan lebih besar dibandingkan di negara-negara Muslim lainnya, wartawan tak diizinkan memiliki sikap berseberangan dengan pemerintah. Banyak pembatasan media dilakukan untuk mengurangi norma-norma demokrasi dalam tatanan politik negara. Mazhar Abbas, Sekretaris Jendral Perserikatan Jurnalis Pakistan menjelaskan:

"Di Pakistan, kebebasan pers dikontrol sejak Presiden Musharraf mengambil alih pemerintahan. Di permukaan mereka memberikan kebebasan pers pada media elektronik, namun masih terdapat hukum-hukum lain yang sangat buruk.“

Laporan-laporan media menunjukan jenis-jenis kekerasan yang dialami media, meliputi pembunuhan, penyiksaan, penculikan, pelecehan, penyerangan disertai penghancuran harta benda, disensor dan dicekal. Pada Maret 2006 terjadi kasus kriminal, pihak otoritas versus koresponden Pakistan saluran televisi terkenal Geo TV, Mukesh Rupeta, dan juru kameranya Sanjay Kumar. Lebih dari tiga bulan mereka ditahan di Jacobabad, sebelah selatan provinsi Sindh Pakistan. Dua jurnalis itu dituduh mengambil film Markas AU Pakistan dan melanggar Undang-Undang Rahasia Pakistan. Jika terbukti bersalah, mereka diancam hukuman penjara beberapa tahun.

Kalangan jurnalis memang mengakui adanya kebebasan pers yang terbatas. Namun merujuk berbagai insiden serupa, mereka mengeluh masih harus berhadapan dengan rezim militer yang hanya mengacu pada aturannya sendiri. Hussein Naqi, jurnalis dari Lahore lebih lanjut mengatakan, "Sebagian besar laporan media masih harus bergantung pada pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat. Media tak diizinkan untuk menginvestigasi sendiri.”

Pada 30 Oktober lalu, Perwakilan Bajaur melarang jurnalis mengunjungi wilayah di mana sehari sebelumnya 83 orang tewas di sebuah sekolah agama dalam serangan militer.

Tampaknya ketika jurnalisme di Pakistan mengambil langkah maju untuk membebaskan diri dari belenggu masa lalu, kaki lain mereka masih tersangkut aturan-aturan otoriter. Banyak analis setuju, bahwa jalan menuju toleransi pers, terletak pada pembangunan masyarakat yang lebih demokratis.