Jokowi soal Mudik, Pulang Kampung, dan Kebijakan Lockdown | INDONESIA: Laporan topik-topik yang menjadi berita utama | DW | 23.04.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Joko Widodo

Jokowi soal Mudik, Pulang Kampung, dan Kebijakan Lockdown

Presiden Joko Widodo jadi perbincangan hangat setelah pernyataannya yang membedakan mudik dan pulang kampung. Tak hanya itu, Jokowi juga yakin tidak ada negara yang sukses lakukan lockdown.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi fenomena masyarakat yang mencuri start 'mudik'. Menurut Jokowi, mereka pulang kampung, bukan mudik.

"Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang. Karena anak istrinya ada di kampung," ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif di acara Mata Najwa, Rabu (22/04) malam, dikutip dari detiknews, Kamis (23/04).

Menurut Jokowi, pulang kampung berbeda dengan mudik. Jokowi mengatakan mudik dilakukan saat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

"Ya kalau mudik itu di hari Lebaran-nya, beda, untuk merayakan Idul Fitri. Kalau yang namanya pulang kampung itu bekerja di Jakarta, tetapi anak-istrinya ada di kampung," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, mereka yang mencuri start untuk pulang kampung juga berada dalam kondisi berbahaya jika tetap tinggal di Ibu Kota. Saat pulang kampung, kata Jokowi, pemerintah daerah setempat sudah menyiapkan lokasi isolasi.

"Coba dilihat juga di lapangan, ini lapangan yang kita lihat. Di Jakarta, mereka menyewa ruang 3x3 atau 3x4, isinya 8 orang atau 9 orang. Mereka di sini tidak bekerja. Lebih berbahaya mana, di sini, di dalam ruangan dihuni 9, 8 orang, atau pulang ke kampung tapi di sana sudah disiapkan isolasi dulu oleh desa?" ucap Jokowi.

"Saya kira sekarang semua desa sudah menyiapkan isolasi ini, yang pulang dari Jakarta. Lebih bahaya mana? Saya kira kita harus melihat lebih detail lapangannya, lebih detail angka-angkanya," pungkasnya.

Jokowi: tidak ada negara yang berhasil melakukan lockdown

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menjelaskan mengapa ia tidak ingin mengambil kebijakan lockdown untuk memutus rantai penularan virus corona (COVID-19) di Indonesia. Jokowi mempertanyakan negara mana yang berhasil menerapkan kebijakan tersebut.

Jokowi lebih memilih memakai kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga pelarangan mudik Lebaran ketimbang lockdown. Jokowi mengatakan, Indonesia belajar dari negara lain dan menilai tidak ada negara yang berhasil mengatasi wabah corona dengan kebijakan lockdown.

"Bukan karena masalah bujet, kita kan juga belajar dari negara-negara lain. Apakah lockdown itu berhasil menyelesaikan masalah, kan tidak," kata Jokowi.

Jokowi sangat yakin akan data tersebut. "Coba tunjukkan negara mana yang berhasil melakukan lockdown dan bisa menghentikan masalah? Nggak ada menurut saya," kata Jokowi.

Vietnam contoh sukses kebijakan lockdown?

Rupanya Vietnam yang masih sesama negara anggota ASEAN menerapkan kebijakan lockdown dan bisa mencegah penularan virus corona. Mengutip situs John Hopkins, Kamis (23/04), belum ada kasus kematian akibat virus corona di Vietnam. Jumlah kasus positif hingga saat ini tercatat sebanyak 268.

Penanganan COVID-19 di negara itu memang patut diacungi jempol. Vietnam yang berbatasan dengan Cina yang sempat menjadi pusat penyebaran COVID-19 mampu dianggap mampu menekan laju penyebaran virus tersebut. Vietnam sudah memberlakukan lockdown sejak hari Rabu (01/04).

"Memerangi epidemi ini, berarti memerangi musuh," kata PM Vietnam Nguyen Xuan Phuc dalam pertemuan Partai Komunis sebelum pandemi itu menyerang Vietnam, Minggu (12/04).

Karantina dan pelacakan yang ketat

Salah satu kebijakan yang dilakukan untuk melakukan perlawanan terhadap COVID-19 adalah kebijakan karantina yang ketat, dan melakukan penelusuran lengkap semua orang yang kontak dengan pasien COVID-19 tersebut. Langkah-langkah ini dilaksanakan jauh lebih awal dari Cina, di mana penguncian seluruh kota digunakan sebagai upaya terakhir untuk menjaga agar virus tidak menyebar lebih jauh.

Sebagai contoh, pada tanggal 12 Februari, Vietnam menempatkan seluruh kota di dekat Hanoi di bawah karantina selama tiga minggu. Kala itu, hanya ada 10 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di seluruh Vietnam. Pihak berwenang juga secara luas dan cermat mendokumentasikan siapa saja yang berpotensi melakukan kontak dengan virus.

Vietnam juga melacak kontak tingkat kedua, ketiga, dan keempat dengan orang yang terinfeksi. Semua orang ini kemudian ditempatkan di bawah level pergerakan dan pembatasan kontak yang ketat secara berurutan.

Dan sejak awal, siapa pun yang tiba di Vietnam dari daerah berisiko tinggi akan dikarantina selama 14 hari. Semua sekolah dan universitas juga telah ditutup sejak awal Februari.

Warga juga dilarang berkumpul lebih dari dua orang. Setiap orang wajib menjaga jarak setidaknya 2 meter. Semua orang di Vietnam diharuskan memakai masker di tempat umum seperti supermarket, stasiun bus, bandara, dan kendaraan angkutan umum.

Ancaman denda dan pidana bagi pelanggar

Dilansir kantor berita pemerintah Vietnam News Agency (VNA), siapa pun yang melanggar aturan pencegahan COVID-19 akan menghadapi denda berat atau bahkan pidana.

Misalnya saja, bagi warga yang tak mengenakan masker. Mereka didenda maksimal 300.000 Dong atau 200.000 Rupiah.

Kemudian bagi mereka yang melanggar protokol karantina, akan didenda 10 juta Dong atau 7 juta Rupiah dan akan diadili secara pidana. Tempat makan yang tidak mengikuti perintah penutupan juga didenda maksimal 20 juta dong atau Rp 14 juta. (Ed: gtp/rap)

 

Baca artikel selengkapnya di : DetikNews

Jokowi soal Fenomena Masyarakat Curi Start Mudik: Itu Pulang Kampung

Kebijakan Lockdown Dipertanyakan Jokowi, Vietnam Beri Bukti

Laporan Pilihan