Presiden Jokowi Serukan Akses Berkeadilan Terhadap Obat dan Vaksin COVID-19 | INDONESIA: Laporan topik-topik yang menjadi berita utama | DW | 05.05.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

KTT GNB

Presiden Jokowi Serukan Akses Berkeadilan Terhadap Obat dan Vaksin COVID-19

Dalam KTT GNB, Presiden Joko Widodo serukan akses berkeadilan terhadap obat-obatan dan vaksin COVID-19 dengan harga terjangkau. Kemenlu sebut seruan ini untuk mengingatkan semua pihak dalam menjaga hak akan kesehatan.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) yang diselenggarakan secara virtual hari Senin (04/05), Presiden Joko Widodo mengajak para kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara GNB untuk bersatu melawan COVID-19.

“59 tahun lalu GNB didirikan untuk melawan ‘musuh bersama’ imperialisme dan neokolonialisme. Saat ini ‘musuh bersama’ kita adalah COVID-19,” ujar Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat.

Sedikitnya ada tiga pesan utama yang disampaikan Jokowi dalam KTT virtual yang diselenggarakan bertepatan dengan momentum Peringatan 65 Tahun Dasasila Bandung dan Perayaan 60 Tahun berdirinya GNB.

“Pertama perkuat solidaritas politik antar kita, karena hanya dengan bekerja sama kita dapat memenangkan peperangan ini,” kata Jokowi yang didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Kesehatan Terawan.

Jokowi juga menyerukanakses yang berkeadilan dan tepat waktu terhadap obat-obatan dan vaksid COVID-19 dengan harga yang terjangkau. Selain itu ia menekankan agar rezim paten dan hak kekayaan intelektual terkait obat dapat diterapkan secara fleksibel demi kemanusiaan.

Terakhir, dia mengimbau penguatan kemitraan global negara-negara berkembang. “Kita perlu suarakan dan perjuangkan komitmen bantuan pembangunan dan kemanusiaan, keringanan utang, maupun (agar) kewajiban pembayaran utang dari official creditors dapat dialihkan untuk pembiayaan penanganan COVID-19,” katanya.

Indonesia KTT GNB

(Dari kiri ke kanan) Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Terawan, dan Presiden joko Widodo mengikuti jalannya KTT GNB virtual di istana Bogor, Senin (04/05).

Hak akan kesehatan

Kepada DW Indonesia, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Febrian Alphyanto Ruddyard, menyampaikan bahwa seruan Presiden Joko Widodo akan akses berkeadilan terhadap obat dan vaksin COVID-19 merujuk kepada kemampuan setiap negara yang berbeda-beda dalam memproduksi obat maupun vaksin. Menurutnya negara-negara maju mendominasi produksi obat dan vaksi karena memiliki modal, keahlian, dan teknologi tinggi.

"Sudah selayaknya setiap negara, baik besar maupun kecil, kaya, miskin, maju, dan berkembang bisa mendapatkan akses yg setara dan berkeadilan terhadap vaksin dan obat-obatan tersebut," terang Febrian, Rabu (06/05).

Menurutnya, Indonesia melalui KTT GNB ini mewakili negara-negara berkembang yang ada mengingatkan semua pihak untuk menjaga hak asasi manusia yang tengah terancam, yakni "hak akan kesehatan."

"Jadi tidak ada satu negara atau satu pihak pun yang dapat memonopoli pemenuhan hak dasar manusia tersebut. Semua orang, semua pihak, dan semua negara berhak mendapatkan akses yg berkeadilan terhadap vaksin dan obat tersebut," jelas Febrian.

Untuk menwujudkan hal tersebut, Indonesia pun aktif berdiplomasi dalam mendorong pemanfaatan semua fleksibiltas yang ada dalam rezim HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) internasional yang.

Lebih lanjut, Febrian menekankan peran Indonesia di skala global dalam melawan pandemi COVID-19, salah satunya dengan berpartisipasi dalam Solidarity Trial bersama Badan Kesehatan Dunia (WHO), bertujuan untuk mempercepat penemuan kombinasi dari obat-obatan dan perawatan yang paling efektif bagi COVID-19.

"Selain itu Indonesia juga tergabung dalam COVID-19 International Cooperation Group menghasilkan deklarasi bersama yang berfokus untuk menjaga transportasi, perhubungan udara, logistik esensial, serta pasokan alat pelindung diri (APD)," pungkasnya.

Gugus Tugas GNB

Dalam KTT tersebut, para pemimpin GNB juga menyerukan bentuk kerja sama yang konkret melawan pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers yang ditayangkan di kanal YouTube Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (05/05).

“Para pemimpin GNB juga menyerukan agar kemitraan global untuk melawan COVID-19 diterjemahkan dalam bentuk kerja sama yang konkret seperti bantuan pembangunan dan keringanan hutang terutama bagi low income countries,” papar Retno.

KTT tersebut juga menghasilkan sebuah deklarasi bersama terkait COVID-19. Retno mengatakan pesan utama deklarasi tersebut adalah “keprihatinan terkait penyebaran dan dampak COVID-19.” Seluruh peserta GNB juga sepakat memberi dukungan terhadap multilateralisme dan Badan Kesehatan DUunia (WHO) dalam penanganan COVID-19.

“Deklarasi juga menekankan pentingnya kerja sama untuk memastikan ketersediaan obat dan peralatan medis dan pencegahan dampak negatif COVID-19 teradap ekonomi,” ujar Retno.

Menurut Retno, KTT tak hanya sekedar menghasilkan pernyataan politik tetapi juga menghasilkan sesuatu gagasan konkret yaitu dibentuknya Gugus Tugas Gerakan Non-Blok (GNB).

“Tugas dari gugus tugas ini adalah menyusun database kebutuhan medis dan kemanusiaan negara-negara GNB untuk selanjutnya disampaikan kepada negara dan organisasi donor,” kata Menlu Retno Marsudi.

Turut serta dalam KTT ini antara lain Presiden Azerbaijan selaku Ketua GNB Ilham Aliyev, Presiden Sidang Umum PBB ke-74 Tijjani Muhammed Bande, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ketua Komisi Uni Afrika Mousa Faki Mahamat, PM India Narendra Modi, dan PM Malaysia Muhyidin Yassin. rap/hp

Laporan Pilihan