1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
PolitikAmerika Serikat

Joe Biden dan McCarthy Sepakat Tambah Pagu Utang

29 Mei 2023

Presiden AS Joe Biden menyatakan sudah ada kesepakatan yang dicapai dengan kubu oposisi, setelah pertemuannya dengan ketua parlemen dan pimpinan fraksi Republik Kevin McCarthy. Dunia bisa bernafas lega?

https://p.dw.com/p/4Rvux
Presiden AS Joe Biden (Demokrat) dan Ketua DPR Kevin McCarthy (Republik)
Presiden AS Joe Biden (Demokrat) dan Ketua DPR Kevin McCarthy (Republik)Foto: Jacquelyn Martin-Pool/Getty Images

Presiden Joe Biden hari Minggu (28/5) mengatakan, kesepakatan anggaran sudah dicapai dengan Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy, untuk menyelesaikan masalah pagu utang dan mencegah pemerintahan AS terjerumus ke dalam kondisi gagal bayar, alias bangkrut.

Kesepakatan itu akan memungkinkan negara untuk menghindari gagal bayar menjelang batas waktu 5 Juni 2023. Kondisi bangkrutnya AS bisa berdampak drastis pada perekonomian AS dan dunia.

Berbicara kepada wartawan di Gedung Putih setelah perundingan panjang dengan McCarthy sehari sebelumnya, Joe Biden menggambarkan "kesepakatan bipartisan" yang dicapai itu sebagai "kabar baik" bagi warga Amerika. "Ini menghilangkan ancaman bencana gagal bayar, melindungi pemulihan ekonomi bersejarah, yang kami peroleh dengan susah payah," kata presiden AS itu.

Kesepakatan antara kedua pemimpin politik itu sekarang masih harus oleh disetujui dan disahkan parlemen AS yang dikendalikan oleh Partai Republik, dan oleh Senat yang dikuasai kubu Demokrat. Presiden Biden mengatakan dia "sangat mendesak" kedua kamar untuk segera mengesahkannya. Kevin McCarthy hari Minggu mengatakan, dia yakin dia akan mendapat cukup dukungan dari anggota partainya di DPR untuk meloloskan kesepakatan itu.

Kebuntuan panjang sempat terjadi dalam penyusunan anggaran, karena baik kubu Demokrat maupun Republik bersikeras menolak berkompromi, ketika tenggat waktu 5 Juni semakin mendekat. Seandainya AS jatuh ke dalam kondisi gagal bayar, peringkat kreditnya bisa diturunkan dan negara kemungkinan memasuki masa resesi panjang, yang berpotensi menghilangkan jutaan lapangan kerja.

Apa pagu utang AS dan mengapa penting?

Kongres Amerika Serikat pertama kali memperkenalkan pagu utang—yaitu batas maksimal uang yang dapat dipinjam pemerintah—pada tahun 1917. Dengan aturan pagu utang berarti pemerintah tidak lagi setiap kali membutuhkan persetujuan dari parlemen dan Senat ketika membuat pinjaman. Undang-Undang Utang Publik kemudian disahkan pada tahun 1939 dan 1941.

Selama tujuh dekade terakhir, pagu utang AS telah dinaikkan sebanyak 78 kali, termasuk pada tahun 2011, ketika kesepakatan gagal dicapai dan AS menyatakan kondisi "gagal bayar” (default). Ketika itu AS kehilangan peringkat kredit AAA, yang berarti biaya pinjaman jadi lebih tinggi.

Batas utang saat ini adalah USD31,4 triliun dan telah tercapai pada bulan Januari lalu. Namun Departemen Keuangan mengambil tindakan luar biasa untuk memungkinkannya melanjutkan pembiayaan kegiatan pemerintah. Tenggat waktu utama berikutnya adalah 5 Juni 2023. Tanpa pinjaman baru, AS akan gagal membayar kewajiban utangnya dan/atau membayar gaji para pegawai negeri. Saat ini terjadi perdebatan sengat antara kubu Demokrat dan Republik soal pemotongan belanja publik serta reformasi keuangan lainnya. Situasi makin rumit karena AS akan melakukan pemilihan umum tahun 2024.

Ketua DPRAS,  Kevin McCarthy
Ketua DPRAS, Kevin McCarthyFoto: Kevin Lamarque/REUTERS

Apa isi kesepakatan bipartisan Biden-McCarthy?

Kesepakatan itu akan menangguhkan pagu utang $31,4 triliun hingga 1 Januari 2025, dengan imbalan pembatasan pengeluaran dalam anggaran 2024 dan 2025, di antara pemotongan pengeluaran lainnya. Kesepakatan itu juga mengizinkan pemerintah menambah anggaran keamanan untuk tahun 2024 sampai USD886 miliar, selain anggaran lebih dari USD703 miliar untuk pengeluaran non-keamanan.

Partai Republik AS tadinya menuntut agar pengeluaran tetap negara untuk tahun 2024 tidak bertambah dan pengeluaran untuk 2025 dibatasi. Namun rancangan itu gagal karena tidak memiliki peluang untuk disetujui di Senat, yang dikuasai kubu Demokrat.

Di sisi lain, Demokrat bersikeras bahwa plafon anggaran harus dinaikkan. Tapi DPR yang dikuasaai kubu Republik akhir April lalu justru memotong sekitar USD4,8 triliun yang diusulkan dalam RUU Anggaran Belanja. Pemotongan dana itu menggagalkan rencana pemerintahan Joe Biden memberi keringanan pajak untuk investasi energi bersih dan menghapus utang pinjaman mahasiswa. Presiden Joe Biden sejauh ini menolak bernegosiasi, dengan mengatakan bahwa pagu utang harus dinaikkan tanpa syarat, setelah itu dia akan membahas kemungkinan pemotongan anggaran.

hp/as (ap, afp, rtr)