Jerman Siapkan Data Hitam Anti Teror | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 04.09.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Jerman Siapkan Data Hitam Anti Teror

Percobaan pemboman yang gagal bulan lalu cukup memicu keresahan di kalangan politisi Jerman. Kini langkah proteksi mulai disiapkan, salah satunya adalah data anti teror

Günther Beckstein

Günther Beckstein

Jika usulan Partai Uni Kristen Demokrat diterima, maka di masa depan Jerman akan memiliki apa yang disebut sebagai data anti teror. Setiap polisi dan agen dinas rahasia berhak mendapat akses luas ke jaringan informasi tersebut.

Namun dapat dikatakan, sang empunya usul, Menteri Dalam Negeri negara bagian Bayern Günther Beckstein dari partai Uni Kristen Demokrat (CDU), tidak akan mampu merealisasikan idenya itu. Meskipun demikian, dengan berbagai kompromi, Beckstein mungkin akan dapat merasa sedikit puas, sebagaimana juga rekan separtainya, Uwe Schünemann dari negara bagian Niedersachsen. Karena selain informasi tentang identitas tersangka pelaku teror, data anti teror tersebut juga akan mencatat informasi lainnya.

Schünemann: Semua data tentang kepemilikan agama, pekerjaan dan domisili di luar negeri akan dicatat. Juga terdapat kemungkinan untuk mencatat potensi bahaya seseorang dalam data identitasnya. Itu semua tentu sangat menggembirakan. Hanya saja patut disesali bahwa usulan itu baru dibahas sekarang, dan tidak dua tahun lalu. Karena jika demikian, maka saat ini kita sudah punya akses kepada data semacam itu.”

Namun akses terhadap data anti teror tersebut cuma bisa didapatkan jika badan yang berwenang mengijinkannya. Pengecualian hanya akan diberikan untuk kasus-kasus tertentu. Misalnya, jika bahaya yang muncul mengancam hidup seseorang.

Jika Partai Uni Kristen demokrat tidak dapat secara penuh menerapkan usulannya itu, maka para menteri dalam negeri yang berasal dari Partai Sosial Demokrat (SPD) harus mengalah dalam beberapa masalah. Contohnya adalah, informasi seperti apa yang diperbolehkan untuk disimpan. Khususnya dalam soal kepemilikan agama, Menteri Dalam Negeri negara bagian Berlin, Erhart Körting, lebih memilih untuk mendukung usulan Uni Kristen Demokrat.

Körting: "Kita tidak berbicara tentang teroris beragama Kristen, kita juga tidak berbicara tentang teroris beragama Budha, tapi kita berbicara mengenai teroris beragama Islam. Saya bisa saja menulis di dalam data anti-teror tersebut, bahwa tersangkanya beragama Islam. Jadi kedua kriteria itu tidak berguna sama sekali.”

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Jerman Wofgang Schäuble mengatakan, kabinet pimpinan Kanselir Angela Merkel diperkirakan baru akan menyelesaikan usulan undang-undangnya pada bulan September.

Dan dengan mayoritas anggota Parlemen yang kebanyakan berasal dari partai Uni Kristen Demokrat dan Partai Sosial Demokrat, pengesahaan undang-undang data anti teror tersebut bukan lagi masalah yang mengganjal. Penolakan diperkirakan hanya akan muncul dari fraksi kiri. Ketua fraksi kiri, Gregor Gysi sendiri menjanjikan perlawanan dengan menempuh jalur hukum.

Gysi: Bagaimanapun juga undang-undang itu akan dihadapkan ke depan mahkamah konstitusi. Dan kami tentu saja akan melakukan sesuatu, jika apa yang diputuskan bertentangan dengan undang-undang dasar.”

Sementara kubu oposisi liberal pimpinan Guido Westerwelle dari Partai Demokrat Bebas (FDP) tampaknya akan menyesuaikan diri dengan kompromi ke dua partai besar itu. Ini dapat terlihat dari sikap Menteri Dalam Negeri negara bagian Nordrhein-Westfallen, Ingo Wolf dari FDP, yang turut mendorong kompromi terhadap usulan data anti teror tersebut.

Iklan