280710 D China Menschenrechtsdialog

Pembicaraan mengenai situasi HAM antara diplomat Cina dan Jerman tentu bukan dialog yang menyenangkan. Markus Löning, pejabat urusan HAM pemerintah Jerman, yang untuk pertama kalinya menghadiri putaran perundingan dialog Hak Asasi Manusia antara Cina dan Jerman, mengatakan, "…keinginan politik untuk melanjutkan dialog yang serius mengenai tema ini ada. Juga, keterbukaan untuk membahas cara pandang yang berbeda."

Belum Menunjukkan Kemajuan

Dialog yang digelar di Berlin, Rabu (28/07) ini merupakan pertemuan ke delapan dalam rangka dialog HAM yang digelar secara berkala. Dialog ini digagas tahun 1999 oleh kanselir Jerman saat itu, Gerhard Schröder, dan rekan sejawatnya dari China Zhu Rongji. Marianne Heuwagen dari organisasi HAM Human Rights Watch mengamati dialog Cina dan Jerman di tahun-tahun belakangan dan menilai, "Sampai sekarang dialog HAM ini tidak banyak kemajuannya. Karena itu sangat penting untuk mendorong agar langkah-langkah konkret dibahas yang nantinya bisa diimplementasikan satu per satu."

Salah satu fokus pembahasan kali ini adalah hukuman mati di Cina. Pejabat urusan HAM pemerintah Jerman Löning mengatakan kedua pihak sepakat bahwa hukuman ini akan dihapuskan dalam jangka panjang. Saat ini sedang diupayakan untuk mengurangi jumlah vonis mati, misalnya dengan memeriksa batasan usia bagi terdakwa. Undang-undang melarang hukuman mati dijatuhkan pada terdakwa yang berusia di atas 70 tahun atau masih di bawah umur. Selain itu, pemerintah Cina juga berniat untuk mengurangi jenis tindak kriminal yang dapat diganjar hukuman mati.

Pendekatan Lembut

Agenda bahasan ke dua tahun 2010 ini adalah hak warga minoritas, terutama situasi di kawasan Xinjiang dan Tibet. Di kedua kawasan ini situasi makin tegang tahun-tahun belakangan. Tahun 2008, Tibet rusuh ketika demonstran bentrok dengan polisi. Tahun 2009, eskalasi situasi terhadi di Xinjiang, kawasan yang dihuni warga minoritas Muslim di Cina. Löning menandaskan bahwa Jerman menghormati integritas wilayah Cina. Selain itu, Cina tentu berhak untuk menindak pelaku aksi kriminial dan kekerasan. "Tapi kami juga jelas-jelas mengatakan bahwa perlawanan tanpa kekerasan untuk mencapai tujuan politik tentu tidak boleh dilarang. Menurut kami, pihak berwenang Cina terlalu keras menindak para pegiat dan kami tidak menyetujui sikap itu," ditambahkan Löning.

Secara keseluruhan, Löning yang menjabat petugas urusan HAM Jerman sejak Maret lalu, menjaga nada bicaranya jika berdialog dengan Beijing. Berbeda dengan pendahulunya Günther Nooke yang kerap memperingatkan menteri luar negeri Jerman untuk lebih ofensif membahas situasi HAM di Cina. Löning menegaskan, ia ingin menghormati kemajuan yang berhasil dicapai Cina, misalnya dalam memajukan hak ekonomi dan sosial warga. "Orang yang mati kelaparan atau kehausan tidak akan peduli pada kebebasan berpendapat, itu harus diakui. Ibaratnya orang membahas tata krama saat duduk di meja makan, padahal orang itu tidak memiliki meja."

Pihak Cina tentu senang mendengar penilaian ini. Dalam suatu wawancara dengan mingguan Jerman Die Zeit, wakil menteri luar negeri Cina sempat mengeluhkan bahwa dalam dialog mengenai situasi HAM pihak Barat sering bersikap seperti 'merendahkan' mitra pembicaraan. Putaran pembicaraan tentang situasi HAM di Cina kembali akan digelar tahun 2011 depan

Mathias Bölinger/Ziphora Robina
Editor: Yuniman Farid