1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Jalan Panjang Kroasia Ke Uni Eropa

23 Januari 2012

Lewat referendum Minggu (22/1), dengan suara mayoritas mutlak warga Kroasia menyetujui bergabungnya negara itu dengan Uni Eropa. Kroasia akan menjadi anggota ke-28 Uni Eropa, pada 1 Juli 2013 mendatang.

https://p.dw.com/p/13o1D
A banner with Eurosceptic messages is displayed at Zagreb's main square during a demonstration against Croatia's signing of the EU accession treaty January 14, 2012. Croatia holds a referendum on the EU entry on January 22 with some 55 percent of citizens being in the pro-EU camp, according to the recent opinion polls. REUTERS/Nikola Solic (CROATIA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)
Referendum di Kroasia untuk Keanggotan dalam Uni EropaFoto: REUTERS

Jalan Kroasia menuju proses keanggotaan dalam Uni Eropa cukup panjang. 25 Juni 1991 Kroasia dan Slovenia mengumumkan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Hal itu memicu serangan tentara rakyat Yugoslavia ke berbagai kota Kroasia. Negara itu berada dalam situasi perang. Di Uni Eropa yang kala itu masih bernama Perhimpunan Masyarakat Eropa, terjadi perdebatan sengit mengenai tindakan bagaimana yang harus diambil. Apakah lebih baik mengakui kedua negara bagian Yugoslavia itu sebagai negara berdaulat atau tidak.

Jika Perancis dan Inggris menahan diri dan mengupayakan reformasi negara-negara bagian Yugoslavia, Jerman mendukung kemerdekaan Slovenia dan Kroasia. "Kami mengupayakan pengakuan, karena itu adalah hak bagi rakyat untuk menentukan nasib sendiri." Demikian diingat parlemen Uni Eropa asal Jerman Elmar Brok. Justru kami, warga Jerman dari pengalaman mengetahui, bahwa hak menentukan nasib sendiri warga yang juga membawa ke persatuan Jerman, juga harus terbuka untuk negara-negara lain seperti Slovenia dan Kroasia. Demikian ditekankan Brok.

Akhirnya mantan Menlu Jerman Hans-Dietrich Genscher dapat mewujudkan upaya tersebut. Tanggal 15 Januari 1992 Kroasia dan Slovenia diakui secara internasional sebagai negara-negara berdaulat. Tapi itu bukan berarti perang berakhir.

Merdeka dan Dalam Perang

Pada saat itu sepertiga kawasan Kroasia sudah dikuasai pemberontak Serbia, yang didukung penuh oleh militer Yugoslavia. Mereka tidak ingin hidup di negara Kroasia yang merdeka melainkan bersama-sama dengan warga Serbia dari negara bagian Republik Yugoslavia, ingin hidup dalam sebuah negara bersama. Setelah pengakuan kedaulatan memang secara sementara di Kroasia perang berakhir. Tapi kawasan-kawasan yang dikuasai berada di luar otoritas kekuasaan pemerintah pusat di Zagreb.

Warning sign for a minefield in Croatia. Foto: DW/Helen Seeney, 2006
Peringatan bahaya ranjau di KroasiaFoto: DW/Helen Seeney

Hal inilah yang lama menjadi alasan bagi Uni Eropa tidak mau memulai pembicaraan perundingan keanggotaan dengan Kroasia. Tidak akan dilakukan perundingan dengan negara-negara yang sebagian dikuasai. Demikian keterangan dari Brussel. Ketika tahun 1995 Kroasia lewat aksi militer kembali mengintegrasikan kawasan-kawasan yang dikuasai kedalam teritorialnya, hal ini justru menjadi tuduhan bagi pemerintah Kroasia. Selain itu diajukan tuntutan terhadap jenderal-jenderal Kroasia ke hadapan mahkamah kejahatan perang PBB. Tapi Kroasia tidak mau menyerahkan para jenderal ini ke Den Haag, karena mereka memandangnya bukan sebagai penjahat melainkan sebagai pahlawan perang tanah air.

Kroasia Lama Dikesampingkan

Krosia semakin menjauh dari Uni Eropa dan semakin terisolir. Doris Pack yang sejak tahun 1989 menjadi anggota Parlemen Eropa berpendapat, bahwa Uni Eropa untuk waktu lama menempatkan Kroasia di kawasan pinggiran. Baru setelah meninggalnya presiden pertama Kroasia Franjo Tudjman yang di luar negeri juga dikenal sebagai otoriter dan nasionalis, dan setelah pergantian pemerintahan tahun 2000 dimana koalisi tengah-kiri di bawah pimpinan PM Ivica Racan naik ke pucuk pemerintahan, Kroasia kembali menemukan akses ke Eropa.

Oktober 2005 baru dibuka secara resmi proses keanggotaan ke dalam Uni Eropa dan sekitar 6 tahun kemudian, Desember 2011 perjanjian proses keanggotaan ditandatangani di Brussel.

Legovic/Arbutina/Kostermans

Editor: Purwaningsih