Jadi Sasaran Tembak, Irak Waspadai Imbas Perang Iran

Ketika perang Iran meluas, aroma rivalitas sektarian yang dua dekade lalu nyaris menenggelamkan Irak ke jurang perang saudara kembali tercium. Bukan sekadar bisik-bisik, melainkan percakapan keras di media sosial dan kegelisahan yang terasa di jalanan.

Irak adalah negeri bermayoritaskan muslim Syiah, dan sekitar 40% bermazhab Sunni. "Segmen komunitas Syiah di Irak melihat pertempuran ini sebagai sesuatu yang eksistensial," ujar Wissam Yassin, pemasar digital asal Basra, kepada Deutsche Welle. Menurut dia, pelemahan Iran dipandang sebagai ancaman langsung, bukan hanya emosional, tetapi juga terhadap kekuatan politik yang kini mereka miliki di Irak. "Serangan terhadap Iran dianggap sebagai serangan terhadap mereka."

Sebaliknya, sebagian komunitas Sunni melihat perang sebagai peluang merombak lanskap politik, seiring potensi menyusutnya pengaruh Teheran di Baghdad. "Perpecahan sektarian itulah yang paling berbahaya bagi Irak," kata Wissam, yang juga seorang Syiah.

Jurnalis Irak Kamal Alaash bahkan memperingatkan di media sosial: apa yang terjadi setelah tumbangnya Saddam Hussein bisa jadi tak seberapa dibandingkan dampak yang akan datang setelah kematian Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. "Apa yang akan datang bisa mengubah kawasan, bahkan perbatasan," tulisnya. 

Medan tempur tak resmi

Bagi warga Irak, apa yang terjadi di Iran tak berhenti di seberang perbatasan. Kedua negara berbagi garis demarjasi sepanjang sekitar 1.500 kilometer, serta jejaring dagang, politik, dan militer yang erat.

Irak menjadi satu-satunya negara di kawasan yang diserang oleh kedua pihak dalam konflik ini, kata Renad Mansour dari lembaga pemikir Chatham House. Setelah Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada akhir pekan, Teheran membalas dengan membidik pangkalan AS di berbagai titik Timur Tengah. Di Irak, milisi paramiliter pro-Iran mencoba menyerang target Amerika di dalam negeri sendiri.

Di saat bersamaan, pasukan AS atau Israel, belum jelas pihak mana, mengebom kelompok paramiliter sekutu Iran di wilayah Irak.

Mansour menilai Iran kemungkinan akan berupaya memperpanjang konflik, memanfaatkan minimnya selera Amerika Serikat untuk terjebak dalam perang berkepanjangan. "Iran ingin menaikkan biaya dari keputusan yang diambil Presiden Donald Trump," ujarnya. Irak, tentu saja, akan ikut menanggung ongkos itu.

Risiko ekonomi mengintai

Dampaknya bukan hanya peluru dan ledakan. Perdagangan bilateral Iran–Irak mencapai USD12 miliar pada 2024, menurut Kamar Dagang Bersama kedua negara. Iran memasok sekitar seperlima barang konsumsi Irak dan kerap menggunakan Irak untuk mengakses valuta asing di tengah sanksi AS.

Instabilitas di Iran berpotensi mengguncang relasi dagang itu. Iran juga merupakan pemasok energi utama Irak. Pada 2023, sekitar 29% listrik Irak dihasilkan dari gas Iran, menurut laporan Clingendael Institute.

Musim panas Irak yang menyengat kerap memicu protes saat listrik dan air padam. Jika pasokan energi terganggu, ketegangan sosial bisa kembali membara.

Peneliti independen Hamzeh Hadad menilai warga Irak terbiasa beradaptasi dengan masa sulit, sehingga dampak jangka pendek mungkin terbatas. Namun jika perang berkepanjangan, situasinya bisa berubah drastis.

Irak sangat bergantung pada penjualan minyak. Jika lalu lintas tanker di Selat Hormuz terhambat, pemasukan negara bisa tersendat. Pemerintah Irak menggaji atau memberi tunjangan kepada sekitar 7 juta warga, salah satu sektor publik terbesar di dunia. Pada 2020, saat harga minyak jatuh akibat pandemi, keterlambatan gaji memicu demonstrasi di berbagai kota.

Tarik-ulur politik Baghdad

Pengaruh Iran dalam politik Irak dikenal besar, terutama melalui partai-partai Syiah dan kelompok paramiliter sekutunya. Setelah pemilu November 2025, Irak kini tengah membentuk pemerintahan baru—proses yang selalu sarat negosiasi keras antar-kelompok.

Pembicaraan tersendat bulan lalu terkait calon perdana menteri. Washington mengecam pencalonan mantan PM Nouri al-Maliki karena dianggap terlalu dekat dengan Teheran. Jika pengaruh Iran melemah, kalkulasi politik di Baghdad bisa berubah.

"Proses pembentukan pemerintah akan terdampak perang ini," kata Mansour. Dampaknya bisa berupa penundaan panjang, bahkan pembentukan pemerintahan darurat.

Di sisi lain, sebagian kalangan melihat peluang. Victoria Taylor dari Atlantic Council menilai Iran yang lebih lemah atau perubahan rezim dapat membuka ruang bagi Irak untuk memulihkan kedaulatan dan mengurangi campur tangan asing.

Namun optimisme itu dibayangi ketidakpastian. "Sejarah menunjukkan, biasanya kekacauan dan kekerasan datang lebih dulu sebelum stabilitas tercapai,” ujar Mansour. Bagi banyak warga Irak, itu bukan sekadar analisis, melainkan memori yang belum sepenuhnya sirna.

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

Editor: Yuniman Farid