Isu HAM Bakal Sudutkan Kedua Paslon Pada Debat Capres | INDONESIA: Laporan topik-topik yang menjadi berita utama | DW | 16.01.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Pilpres 2019

Isu HAM Bakal Sudutkan Kedua Paslon Pada Debat Capres

Isu pelanggaran HAM diyakini akan menjadi bola panas bagi kedua paslon selama debat capres 2019. Meski demikian format debat yang kaku membuat aktivis HAM pesimis bisa mendapat jawaban yang memuaskan dari kedua paslon

Jika ada satu isu yang bisa membuat canggung Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada debat calon presiden 17 Januari, maka pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah salah satunya. Saat ini sederet masalah HAM diangkat ke permukaan untuk ikut dibahas pada forum debat tersebut. Aktivis HAM berharap bisa mendapatkan jawaban yang konklusif dari kedua paslon.

"ini momentum yang baik untuk bisa menggali hal-hal yang sifatnya lebih substantif," kata pakar hukum dan tata negara, Bivitri Susanti, kepada Deutsche Welle. Karena menurut perempuan yang juga diundang menjadi panelis untuk debat capres pertama itu, selama ini kedua paslon tidak pernah secara serius membahas masalah HAM di Indonesia.

"Selama berpuluh tahun janjinya selalu sama, tapi bagaimana caranya (penuntasan isu HAM) tidak pernah dibahas," imbuhnya lagi.

Empat agenda didahulukan pada debat capres di Hotel Bidakara, Jakarta, yakni Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme. Terutama isu HAM diyakini berpotensi menyudutkan kedua calon presiden.

Beban Moral pada Jokowi

Namun jika pada Pilpres 2014 Prabowo Subianto yang menjadi sorotan, kali ini Joko Widodo yang duduk di kursi panas seputar isu pelanggaran HAM di tanah air. Selama pemerintahan Jokowi, Indonesia mencatat berbagai dugaan pelanggaran, antara lain hukuman mati, intoleransi dan diskriminasi kelompok minoritas, konflik agraria dan Papua.

Khususnya Papua tiga peristiwa berdarah disodorkan oleh aktivis untuk dibahas, yakni insiden di Wasior, 2001, yang mencatat empat orang tewas dan lima masih dinyatakan hilang. Sementara 39 orang mengaku disiksa oleh aparat keamanan. Selain itu ada kasus Wamena pada 2003, di mana penyisiran oleh polisi menyisakan 42 orang tewas dan 15 ditangkap, serta peristiwa Paniai, 2014, yang menyebabkan empat murid SMA meninggal dunia.

"Papua bisa menjadi role model buat penyelesaian permasalahan HAM, karena ketimpangannya kan begitu nyata dan kalau kita bisa menyelesaikan masalah Papua, saya pikir itu akan membuka jalan bagi persoalan ketimpangan lain di Indonesia timur," Kata Direktur LBH Masyarakat, Ricky Gunawan, saat dihubungi DW.

Pencegahan Pelanggaran HAM

Selain masalah HAM masa lalu, pemerintahan Indonesia yang baru kelak juga harus mencegah pelanggaran HAM baru. Prabowo Subianto misalnya harus mempertanggungjawabkan koneksinya dengan ormas-ormas yang selama ini terlibat dalam presekusi minoritas. Adapun Joko Widodo ditengarai kurang berkomitmen menggerakkan aparat negara agar menghormati Hak Asasi Manusia.

Masalah yang mendesak, kata Ricky Gunawan, adalah "memulihkan atau mereparasi relasi antara minoritas dan mayoritas di dalam kehidupan berbangsa," kata dia.  "Tiga tahun terakhir persoalan intoleransi begitu menyeruak dan mengganggu keseimbangan antara mayoritas dan minoritas. Kalau hubungan itu belum pulih, maka kita akan sulit memperkuat komitmen HAM di Indonesia".

Dia juga beharap kedua paslon mau menunjukkan kesungguhan dalam penegakan hukum. Menurutnya ketimpangan pada penegakan hukum menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian. "Sekarang ini kenapa Prabowo muncul dengan manuver yang berlandaskan hoax adalah karena mereka berusaha mengeksploitasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum."

Hal ini terutama menyulitkan penegakan hukum yang melibatkan orang-orang terdekat di kedua kubu paslon. 

Format Debat Menguntungkan Paslon

Namun Bivitri Susanti meragukan debat capres kali ini akan menghasilkan komitmen nyata terhadap isu HAM di dalam negeri. Menurutnya format debat yang diatur secara kaku membuat pembahasan yang mendalam menjadi mustahil.

Sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU), semua pertanyaan yang disiapkan panelis akan diundi oleh kedua paslon. Nantinya masing-masing hanya mendapat dua pertanyaan untuk setiap isu. Secara keseluruhan kedua paslon harus menjawab delapan pertanyaan dalam waktu yang singkat.

"Nah delapan itu mungkin saja yang keluar adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlalu diharapkan banyak orang," kata dia. "Saya kok khawatir mereka akan muter-muter saja jawabnya, padahal kita pengen 'gimana' dan 'bagaimana caranya'," untuk menyelesaikan isu HAM.

rzn/hp

 

Laporan Pilihan