Israel Tunda Rencana Penarikan dari Tepi Barat

Dalam penampilan pertamanya di parlemen sejak berakhirnya serangan di Libanon, Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert mengeluarkan suara yang tegas: "Jika Israel dipaksa untuk berperang melawan Suriah, maka Israel akan bertindak lebih keras daripada yang telah dilakukan di Libanon." Demikian dikemukakan Olmert kepada komisi luar negeri dan pertahanan di parlemen Israel, Knesset.

Komisi tersebut memeriksa kejadian-kejadian yang menimbulkan perang Libanon dan akan menanyai Perdana Menteri Olmert, Menteri Pertahanan Amir Perez, Menteri Luar Negeri Zipi Livni dan Panglima Angkatan Bersenjata Dan Haluz serta pimpinan dinas rahasia Israel.

Di hadapan anggota parlemen, Olmert kembali menyatakan tidak akan berunding dengan Suriah. Meskipun setelah perang Libanon berakhir, anggota kabinet Israel menuntut untuk mengadakan pembicaraan dengan Suriah. Dilaporkan bahwa perdana menteri Israel menilai, belum waktunya untuk berbicara dengan Suriah dan persyaratan untuk memulai perundingan masih belum terpenuhi selama Damaskus mendukung teroris. Sedangkan kepada pemerintahan Libanon, Olmert kembali menawarkan perundingan perdamaian secara meluas. Dia mengatakan ingin berbicara dengan Perdana Menteri Libanon, Fuad Siniora.

Selain itu, di hadapan komisi luar negeri dan pertahanan di Knesset, Olmert menyatakan keinginannya untuk membuka kembali pembicaraan dengan Palestina. Dia menambahkan bahwa tidak ada hal lain yang lebih mendesak daripada perundingan kembali dengan Palestina.

Tahapan penarikan dari Tepi Barat untuk sementara dibekukan dan keadaan telah berubah akibat perang Libanon, tegas Perdana Menteri Israel.

Sementara itu, pemerintah Israel tampaknya akan kembali memperluas permukiman di Tepi Barat. Hari Senin (04/09) kemarin, telah diumumkan tender untuk pembangunan ratusan apartemen di dua permukiman. Ini adalah merupakan proyek permukiman terbesar sejak Olmert memangku jabatannya pada awal Mei yang lalu.

Gerakan perdamaian Israel "Peace Now“ menyatakan bahwa tender itu melanggar rencana perdamaian internasional yang disebut "Roadmap“. Saeb Erekat, juru runding Palestina, mengecam rencana perluasan permukiman tersebut. Dia mengatakan bahwa rencana itu merusak upaya untuk menghidupkan kembali proses perdamaian.