Inggris Didesak Tekan Indonesia Akhiri Tes Keperawanan | INDONESIA: Laporan topik-topik yang menjadi berita utama | DW | 30.05.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Hak Perempuan

Inggris Didesak Tekan Indonesia Akhiri Tes Keperawanan

Pegiat HAM Inggris mendesak pemerintah menangguhkan kerjasama pertahanan selama tes keperawanan masih marak. Indonesia sebelumnya bersikeras tes dua jari di TNI dan Polri sudah sesuai dengan nilai dan budaya ketimuran.

Pemerintah Inggris didesak mempertimbangkan ulang kerjasama militer dan keamanan dengan Indonesia lantaran praktik tes keperawanan terhadap perempuan. Metode ini dideklarasikan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan oleh Dewan HAM PBB, UN Women dan Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada awal 2018 silam.

Tes keperawanan selama ini digunakan oleh TNI dan Polri untuk menjaring calon pegawai perempuan. Meski kedua institusi berulangkali membantah menggunakan metode tersebut, sejumlah organisasi hak asasi manusia masih menerima keluhan oleh calon pegawai yang mengaku menjalani tes keperawanan.

Baca juga: TNI dan Polri Diminta Hentikan Tes Keperawanan

Padahal tes dua jari seperti yang lazim dipraktikkan di Indonesia tidak memiliki dasar ilmiah. Metode itu malah dinilai cendrung mempermalukan perempuan yang ingin berkarya di kedua lembaga negara. Pada Mei 2015 silam, Panglima TNI  Jenderal Moeldoko, menjawab kritik, mengatakan kepada media, "Terus apa masalahnya? Kalau untuk kebaikan kenapa harus dikritik?"

Sebab itu kini sejumlah pegiat HAM Inggris mendesak pemerintah di London untuk ikut membantu menggusur praktik merendahkan itu. "Tes keperawanan adalah pelanggaran kasar hak perempuan untuk kesetaraan," kata Dr. Meghan Campbell, Wakil Direktur Pusat Hak Asasi Manusia Oxford dan dosen hukum di Universitas Birmingham, kepada harian Telegraph.

Tonton video 03:38

Tantangan Pemerintahan Baru Jokowi: Bereskan Persoalan HAM

"Praktik itu memperkuat prasangka miring bahwa nilai moral perempuan secara eksklusif bergantung pada aktivitas seksualnya, dan ini digunakan buat menjauhkan mereka dari kekuasaan," imbuh dia lagi. "Ketika Inggris sedang mencari tempatnya sendiri sebagai pemimpin global, maka pemerintah harus membantu melindungi hak perempuan di seluruh dunia."

Campbell menghimbau agar pemerintah di London menggunakan instrumen perdagangan dan kerjasama internasional untuk menekan pemerintah Indonesia agar mengakhiri praktik keji tersebut. "Pemberangusan tes keperawanan bisa menjadi syarat kerjasama perdagangan atau pemberian bantuan."

Inggris yang menghadapi Brexit sedang mengarahkan fokus kerjasama perdagangan ke Amerika dan Asia. Namun saat ini volume investasi Indonesia dengan negeri kerajaan itu masih tertinggal jauh dibandingkan Cina, Korea Selatan atau Singapura. Meski demikian pemerintah Joko Widodo yang ingin menghidupkan sektor kelautan membidik kerjasama di bidang kemaritiman dengan Inggris.

Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Dr. Rizal Sukma, pernah mengklaim dirinya mendapat tugas menjalin kerjasama untuk pembangunan pelabuhan dan memperkuat industri kapal dalam negeri. Selain itu Inggris diharapkan mau membantu Indonesia membangun pola manajemen kelautan dan pertahanan maritim yang lebih baik.

Jika menuruti tekanan pegiat HAM Inggris, kerjasama pertahanan dengan Indonesia sebaiknya ditangguhkan.

Kepada Telegraph, Kepala Protokol Kementerian Pertahanan, Iroth Sonny Edhie, pekan lalu membela praktik tes dua jari sebagai bagian tak terpisahkan dari proses perekrutan calon tentara. "Perempuan harus diuji berdasarkan keperawanannya, ini sudah sesuai dengan budaya dan nilai yang kami anut," kata dia.

"Karena di militer, kita memiliki protokol bahwa sebagai perempuan Anda harus menjaga keperawanan sebelum menikah. Pada dasarnya nilai ini sudah dirawat di angkatan bersenjata sejak pendirian 70 tahun lalu," imbuhnya lagi. Sejak 2018 silam terungkap TNI tidak hanya mewajibkan tes keperawanan terhadap calon pegawai, tetapi juga perempuan yang ingin menikah dengan tentara.

Baca juga:Mengapa Tes Keperawanan adalah Penghinaan Martabat 

Kepada harian Telegraph seorang jurubicara Kementerian Luar Negeri Inggris mengklaim pihaknya selalu mengedepankan isu HAM dalam setiap pertemuan internasional. "Pekan lalu menteri luar negeri menunjuk duta besar hak asasi manusia yang akan membantu mengadvokasi mereka yang tak punya suara di seluruh dunia."

"Tes keperawanan adalah praktik yang kejam dan merendahkan terhadap perempuan yang harus menjalani hal tersebut. Tidak ada pembenaran terhadap hal itu. Inggris akan terus bekerja keras melindungi nilai-nilai kami di dalam dan luar negeri."

rzn/ap (telegraph, jane's360, asiahouse, rtr, detikcom, kumparan)