1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Indonesia Yakin Terpilih Menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB

5 September 2006

Indonesia yakin memperoleh kursi dalam pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa PBB. Pemilihan untuk periode tahun 2007-2008 akan mulai digelar pada Oktober tahun ini di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat.

https://p.dw.com/p/CJbN

Keyakinan untuk menang dalam pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, disuarakan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Menurutnya Indonesia berhak untuk menduduki kursi tersebut, karena telah berperan aktif dalam misi perdamaian PBB sejak tahun 1957. Selain itu, Indonesia juga seringkali menjadi mediator untuk konflik-konflik regional. Juru bicara Departemen Luar Negeri Desra Percaya mengungkapkan peluang Indonesia cukup besar setelah salah satu saingan Indonesia dari kawasan Asia lainnya yaitu, Korea Selatan melirik posisi lain di PBB, mencalonkan menteri luar negrinya Ban Ki Moon sebagai kandidat Sekjen PBB.

Sebelumnya, di tahun ini, Indonesia juga telah terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB.

DK PBB beranggotakan 15 negara. 5 diantaranya adalah anggota tetap, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Cina dan Prancis. Sementara 10 anggota tidak tetap dipilih untuk setiap periode 2 tahun. Direktur International NGO Forum on Indonesian Development, Ivan Hadar, mengungkapkan, dalam pemilihan kali ini selain Indonesia, India dan Brasil juga cukup berpeluang. Kandidat kuat lainnya adalah Pakistan, Nigeria, Nepal, dan Jerman. Jerman dianggap oleh banyak negara kompeten untuk duduk dalam anggota tidak tetap DK PBB.

Dalam dua periode sebelumnya Jerman juga telah berkesempatan menduduki kursi tidak tetap DK PBB. Sementara Indonesia pernah juga menduduki posisi tersebut di tahun 1973-1974 dan dan 1995-1996. Bila kini Indonesia kembali terpilih, Indonesia memiliki posisi diplomatik yang akan disegani dunia internasional. Termasuk memainkan peranan penting untuk penyelesaian sengketa Palestina- Israel, dan juga sengketa nuklir Korea Utara.