Indeks Demokrasi Indonesia Naik, Tapi Pemenuhan Hak Politik Masih Kurang

Pemerintah sukses memajukan kebebasan sipil dan mengembangkan lembaga demokrasi tapi kurang berhasil dalam memenuhi hak-hak politik masyarakat. Kesimpulan ini terungkap dari hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2009 yang baru dirilis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Selasa (28/06).

Sejak tahun 2007, Indeks Demokrasi Indonesia dipakai sebagai alat untuk mengukur maju mundurnya demokrasi di semua daerah. Penilaiannya menggunakan skor yang disusun melalui serangkaian diskusi dan pengumpulan data.

Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, Raden Siliwanti mengatakan indeks tahun 2009 ini mengalami kenaikan dibanding tahun dua tahun sebelumnya, "Tahun 2009 Indeks Demokrasi menunjukan angka 67,30. Kebebasan sipilnya 86,97. Hak-hak politiknya masih belum berimbang dibanding kebebasan sipil yang indeksnya 54,6. Indeks lembaga demokrasi 62,72. Jadi kalau dibandingkan dengan hasil indeks 2007 ada perbaikan. Jadi secara keseluruhan sebagian besar ada di tingkat tengah."

Raden Siliwati menyebut, rendahnya pemenuhan hak politik masyarakat antara lain tercermin dari rendahnya partisipasi rakyat dalam menggunakan hak pilih dan minimnya fasilitas yang disediakan pemerintah bagi penyandang cacat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana Pembangunan Nasional Armida Alisyahbana berharap, indeks ini akan memicu motivasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengembangkan demokrasi. Armida mengatakan, pemerintah menargetkan Indeks Demokrasi Indonesia akan mencapai rata-rata 75 pada akhir tahun 2014 dari angka 64,3 tahun 2011 ini.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, indeks ini penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi, “Kajian dan penilaian Tim Nasional Indeks Demokrasi ini menjadi sangat penting artinya untuk menentukan sejauh mana parameter capaian kehidupan demokratisasi kita, sehingga ke depan kita bisa mempertimbangkan dan menentukan strategi pembangunan dibidang demokratisasi atau bidang politik kita baik di tingkat nasional atau tingkat daerah."

Namun cendekiawan Muslim yang juga mantan ketua PP Muhamadiyah Syafii Maarif punya kritik atas pelaksanaan demokrasi. Menurut Buya Sayfii, begitu dia biasa dipanggil, demokrasi di Indonesia hanya sebatas prosedural alias pemilihan umum saja, belum mencapai substansi.

Indonesia kerap dipuji sebagai contoh negara yang sukses menjalankan demokrasi. Meski kenyataanya, sebagai negara demokrasi terbesar ke-tiga di dunia, Indonesia masih dibelit masalah korupsi, lemahnya penegakan hukum dan intoleransi beragama.

Zaki Amrullah

Editor: Andy Budiman