Hubungan Thailand-Singapura Menegang | dunia | DW | 26.01.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Hubungan Thailand-Singapura Menegang

Pemerintah Thailand menuduh Singapura tidak sensitif terhadap masalah internalnya. Cekcok antara Thailand dan Singapura tidak terlepas dari masalah dalam negeri Thailand.

PM Thailand Surayud Chulanont

PM Thailand Surayud Chulanont

Kepada pers minggu lalu, Perdana Menteri Thailand Surayud Chulanont mengatakan bahwa negaranya sangat memperhatikan gerak-gerik politik Thaksin. Yang dimaksud di sini adalah bekas Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, yang minggu lalu bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Singapura, S. Jayakumar, dalam sebuah kunjungan yang tidak resmi. Di Singapura, Thaksin juga memberikan wawancara kepada media internasional.

Dalam wawancara yang disiarkan televisi CNN, Thaksin mengatakan bahwa warga Thailand pernah mengenyam demokrasi dan tidak menghendaki seorang diktator maupun pemerintahan yang tidak demokratis. Kontan saja junta militer Thailand yang tersinggung, naik pitam dan menuduh Thaksin berusaha menggoyahkan pemerintahan Thailand saat ini. Juga hubungan dengan Singapura menjadi tegang.

Selama ini Singapura dianggap sebagai negara yang mematuhi aturan tidak tertulis antara sesama negara ASEAN, yakni untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri sebuah negara ASEAN lainnya. Lalu mengapa Singapura menerima Thaksin sekarang? Profesor Jils Ungkaporn, dari Departemen Politik di Universitas Chulalangkorn mengatakan:

“Yang menjadi masalah itu sebenarnya junta militer Thailand, setiap bekas pejabat boleh berkunjung ke negara manapun dan juga memberikan wawancara.”

Kepekaan junta militer Thailand tampak jelas, ketika pekan lalu Panglima Militer Thailand. Jend Sondhi Boonyaratkalin menuduh Singapura menyadap pembicaraan telepon para pejabat Thailand. Singapura menyangkal tuduhan itu. Namun militer Thailand, tetap membentuk panel untuk menginvestigasi kasus penyadapan itu. Profesor Jils Ungpakorn menilai tindakan militer Thailand tidak masuk akal.

“Kudeta, walaupun tidak berdarah merupakan hal yang ilegal. Apa yang lebih ilegal? Melakukan kudeta atau penyadapan. Kan sama saja. Itu sih peribahasanya, namanya buruk muka cermin dibelah.”

Junta militer Thailand telah menjanjikan diselenggarakannya pemilihan umum. Menurut Profesor Jils Ungpakorn, militer Thailand khawatir karena Thaksin dan partainya Thai Rak Thai masih memiliki dukungan luas di Thailand. Sementara pemerintahan militer Thailand saat ini sedang mempersiapkan konstitusi baru, yang oleh masyarakat Thailand dikhawatirkan akan membuka peluang bagi seorang diktator atau pemerintahan yang tidak demokratis.

  • Tanggal 26.01.2007
  • Penulis Edith Koesoemawiria
  • Cetak Cetak halaman ini
  • Permalink https://p.dw.com/p/CP9O
  • Tanggal 26.01.2007
  • Penulis Edith Koesoemawiria
  • Cetak Cetak halaman ini
  • Permalink https://p.dw.com/p/CP9O
Iklan