1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Hasil Survey: Warga Puas dengan Pembangunan Aceh

Zaki Amrullah22 Desember 2006

Tingkat kepuasan warga Aceh terhadap pembangunan kembali Aceh pasca Tsunami tahun ini meningkat dibanding tahun lalu.

https://p.dw.com/p/CPVj
Pekerja sedang memperbaiki atap Mesjid Agung Banda Aceh
Pekerja sedang memperbaiki atap Mesjid Agung Banda AcehFoto: AP

Sebuah survey yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukan, tahun ini jumlah yang puas terhadap pembangunan sarana umum dan rumah warga mencapai 40 persen atau meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 25 persen. Namun hal itu tidak dibarengi dengan kepuasan warga terhadap kinerja Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi BRR Aceh selaku pelaksana dan penanggung jawab pembangunan kembali Aceh pasca tsunami.

Dalam survey SLI yang dilakukan terhadap sekitar 400 orang, diketahui rata-rata warga Aceh mengaku ada kemajuan dalam pembangunan kembali sarana umum, seperti pembangunan jalan raya, kantor dan perumahan. Namun hasil survey juga menunjukan tingginya ketidakpuasan warga terhadap lembaga BRR itu sendiri. Menurut Peneliti LSI Anis Baswedan, ini ditunjukkan dengan hasil survey yang memperlihatkan 42 persen warga Aceh merasa puas dan 42 persen lainnya merasa tak puas dengan BRR.

Menurut Anggota DPR asal Aceh, Tengku M Nurlif, kondisi ini terjadi karena, BRR tidak mempunyai ukuran dan target yang jelas dalam membangun Aceh. Dia juga menganggap hasil survei LSI ini lebih bersifat psikologis daripada kualitatif.

Namun, Kepala BRR Aceh-Nias Kuntoro Mangkusubroto menolak anggapan bahwa BRR tidak mempunyai target yang jelas soal pembangunan kembali Aceh. Dia mencontohkan, BRR telah menyelesaikan pembangunan 57 ribu rumah dari 78 ribu rumah yang ditargetkan. Kuntoro juga menuding instansi lain ikut bertanggung jawab menghambat kerja BRR, misalnya mengenai peraturan pertanahan.

Sejak dibentuk pasca tsunami hampir dua tahun lalu, kinerja BRR Aceh-Nias sering dipertanyakan. Selain diprotes warga karena kinerjanya dianggap lambat, BRR Aceh juga pernah disorot oleh Lembaga Pemantau Korupsi ICW karena dugaan korupsi. Badan Pemeriksa Keuangan BPK bahkan pernah menyatakan bahwa besarnya gaji anggota BRR, tidak sebanding dengan kinerja yang ditunjukan lembaga itu dalam membangun Aceh.