Hamas-Fatah Langgar Kesepakatan Gencatan Senjata

Hanya beberapa jam setelah perjanjian baru gencatan senjata di Jalur Gaza, Rabu (20/12) pagi waktu setempat terjadi kontak senjata antara dua kelompok bertikai. Menurut laporan radio Suara Palestina dua pejuang dari gerakan Fatah tewas dan setidaknya enam orang terluka akibat baku tembak tersebut.

Selasa (19/12) kemarin, Mahmud Abbas dan Ismail Haniya berbicara lewat telefon dan kedua sepakat untuk segera menghentikan tindakan kekerasan antara kedua milisi dari kelompok bertikai yang mereka pimpin.

Presiden Mahmud Abbas menyatakan kaum bersenjata tak lagi diizinkan untuk berkeliaran di Jalur Gaza. Kini yang terlihat berjaga-jaga adalah kepolisian Palestina yang berasal dari kelompok Fatah. Kedua pihak sepakat membentuk lembaga pusat krisis bersama dan petugas keamanan dari Hamas dan Fatah harus bekerja sama.

Namun kedua kelompok yang bertikai masih belum merencanakan solusi politis bagi pertarungan adu kekuasaan. Selasa malam (19/12) waktu setempat, dalam sebuah pidato di televisi Perdana Menteri Ismail Haniya secara rinci melawan pernyataan Mahmud Abbas untuk melaksanakan pemilihan parlemen baru. Menurut Haniya, langkah tersebut tidak berlandaskan undang-undang. Sejak 11 bulan lalu, Hamas memenangkan pemilu yang bebas dan demokratis.

„Kami dari kabinet pemerintahan menyimpulkan bahwa saudara kami Mahmud Abbas dan saudara-saudara lain tidak ingin Hamas duduk di kementerian luar negeri, kementerian dalam negeri, di departemen keuangan atau pun di kementerian informasi. Terdapat keputusan tidak resmi untuk mengganggu pemerintahan. Adalah orang Amerika yang melakukan tindakan seperti itu.“ Tuding Haniya.

Dalam pidatonya, Haniya terang-terangan melawan tuduhan Presiden Palestina bahwa Hamas bersalah dalam kegagalan pembicaraan mengenai pemerintahan nasional yang bersatu dengan pihak Fatah. Kepada pemirsa Palestina

„Rakyat Palestina tetap bersatu menghadapi pendudukan dan agresi. Kita tidak ingin terlibat perpecahan dalam politik dalam negeri. Kita sepakat untuk memikirkan kesempatan baru dengan tujuan menata kembali kemerdekaan kita dan harga diri kita sebagai rakyat Palestina.” Tandas Perdana Menteri Palestina itu.

Haniya juga berargumentasi bahwa sejak awal Amerika Serikat dan Israel melakukan blokade ekonomi dan bisnis terhadap Palestina. Namun Haniya tidak menjelaskan lebih lanjut tudingannya.

Sementara itu Mahmud Abbas berupaya menguatkan posisi politisnya melalui insitiatif diplomatik. Menurut laporan media Israel, dalam waktu dekat Abbas akan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert. Abbas mengharapkan, antara lain pembebasan tahanan Palestina dari penjara Israel.

Dengan itu Abbas dapat menarik simpati warga Palestina. Olmert sendiri dalam menanggapi kekerasan yang meningkat di wilayah Palestina Selasa kemarin melakukan pembicaraan dengan Raja Abdullah di Amman, Yordania.