Haluan Politik Luar Negeri Jerman Bakal Berubah? | Pemilu Jerman | DW | 29.09.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Pemilu Jerman

Haluan Politik Luar Negeri Jerman Bakal Berubah?

Dalam pemerintah baru Jerman ketua Partai Demokratik Liberal FDP Guido Westerwelle ingin memangku jabatan menteri luar negeri. Sebuah jabatan yang secara tradisional selalu diserahkan pada kaum liberal.

Ketua Partai Demokrat Liberal FDP Guido Westerwelle

Ketua Partai Demokrat Liberal FDP Guido Westerwelle

Secara garis besar haluan politik luar negeri dan pertahanan Partai FDP dan Uni Kristen Demokrat CDU sama, tetapi tidak dalam semua hal, misalnya terkait politik Afghanistan. Ketua Partai FDP Guido Westerwelle mengatakan, secara mendasar haluan pemerintah koalisi sudah benar, namun pembangunan kembali di negeri itu kurang mendapat perhatian. Ia khususnya mengritik, janji pemerintah Jerman untuk membantu melatih polisi Afghanistan, yang tidak terpenuhi. "Kita hanya memenuhi setengah dari kewajiban kita di tingkat internasional. Tidak seharusnya pembangunan struktur polisi di Afghanistan dibiarkan tersendat-sendat,“ demikian dikatakan Westerwelle.

Ketika mengunjungi Afghanistan, Westerwelle terkejut melihat jumlah pendidik asing kepolisian di Afghanistan begitu sedikit. Seusai kunjungannya ia mengatakan, pasukan perdamainan NATO, ISAF, baru dapat ditarik dari Afghanistan, jika polisi dan tentara Afghanistan telah mendapat pelatihan yang baik. Kemudian ia menambahkan, bahwa penarikan pasukan Jerman yang tergesa-gesa dapat membahayakan Afghanistan, begitu juga keamanan Jerman. Kanselir Jerman Angela Merkel sepakat dengannya.

Namun haluan kedua mitra koalisi itu berlawanan jika menyangkut keterlibatan militer Jerman Bundeswehr di Libanon. FDP menentangnya di Parlemen Jerman Bundestag. Alasannya, tentara Jerman tidak ada urusan di Timur Tengah. Jadi, setelah tiga tahun ikut menjaga perairan Libanon, misi angkatan laut Jerman di Libanon bakal ditinjau kembali. Apalagi misi ini oleh sejumlah pengamat dinilai tidak efektif.

Tema lain yang bakal dapat menyulut konflik antara FDP dan CDU adalah rencana FDP untuk menghapus wajib militer. Sementara CDU bersikeras mempertahankannya. Dalam kampanye pemilu, FDP menyebut wajib militer sebagai "idak adil“, bahkan "tidak produktif.“ Partai itu hendak mengupayakan sebuah militer sukarela, tapi selalu ditolak oleh menteri pertahanan dari partai CDU, Franz Josef Jung. Diskusi terkait wajib militer, yang selama ini oleh pemerintah koalisi dipetieskan, nampaknya akan dimulai lagi.

FDP menilai politik luar negeri pemerintah Jerman terlalu lemah menyangkut tema pengurangan senjata. Sebelum pemilu Westerwelle dengan yakin mengumumkan, bahwa senjata atom Amerika Serikat yang masih ada di Jerman harus ditarik dalam periode legislatif berikutnya. Di bawah pimpinannya, politik pengurangan senjata kembali dijadikan sebagai ciri utama politik luar negeri Jerman.

Ketua partai FDP berusia 47 tahun itu memang terakhir ini selalu ikut dalam debat mengenai politik luar negeri Jerman, namun pengalamannya di panggung internasional masih kurang. Mungkin ia dapat berguru pada Kanselir Jerman Angela Merkel. Seperti yang dilakukan pendahulunya, mantan menteri luar negeri, Walter Scheel, bersama mantan kanselir dari partai Sosial Demokrat SPD Willy Brandt di tahun 70an. Keduanya mempelopori perluasan politik Eropa Timur. Atau Hans-Ditriech Genscher, menteri luar negeri terlama Jerman yakni dari tahun 1974 hingga 1992. Ia berperan besar dalam penyatuan kembali Jerman Barat dan Timur.

Nina Werkhäuser / Andriani Nangoy

Editor: Hendra Pasuhuk

Laporan Pilihan