Global Media Forum 2019: Kebebasan Pers Terkait Dengan Kredibilitas Media | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 01.06.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Global Media Forum 2019

Global Media Forum 2019: Kebebasan Pers Terkait Dengan Kredibilitas Media

Hilangnya kredibilitas jurnalis dan organisasi media berefek pada mudahnya pihak berwenang membatasi kebebasan pers. Di Global Media Forum, jurnaslis Asia mencari cara untuk mengatasi situasi ini.

Presiden AS Donald Trump telah berhasil mendiskreditkan banyak kritik yang diarahkan kepadanya. Bahkan gerai media mainstream pun dituduhnya menjajakan "berita palsu".  Dengan modusnya ini, rezim sayap kanan dan penguasa militer semakin membidik wartawan dan organisasi media, dalam hal kebebasan pers.

Para wartawan Asia yang berhimpun dalam acara Global Media Forum di Jerman pada pertengan Mei tahun ini beranggapan, kebebasan pers akhir-akhir ini berada di bawah ancaman yang lebih besar dari sebelumnya, dan tekanan terhadap media datang dari berbagai aktor negara dan non-negara.

Sebuah diskusi di Global Media Forum tahun ini, yang diselenggarakan oleh Deutsche Welle, mengurai sifat ancaman dan pembatasan yang dihadapi oleh jurnalis independen dan kelompok media di Asia dan menyarankan cara menghadapinya.

"Kebebasan pers sedang dibatasi di seluruh dunia, tidak hanya di Asia. Ini adalah tren global," papar Shahidul Alam, jurnalis dan aktivis Bangladesh kepada para peserta seminar.

Panelis dari Bangladesh, Hong Kong, India, Pakistan, dan Thailand sepakat bahwa pemerintah yang terpilih secara demokratis pun memberlakukan pembatasan pada media karena ruang untuk perbedaan pendapat semakin menyusut di Asia.

Tonton video 01:46

Anabel Hernández receives the DW Freedom of Speech Award

Mematuhi garis pemerintah

"Laporan yang bersifat kritis mengusik pemerintah dan perusahaan," kata Siddharth Varadarajan, mantan editor koran India The Hindu dan salah satu pendiri portal berita online The Wire.

"Sebagian besar media mengikuti garis pemerintah. Mereka menyensor sendiri beritanya dan meliput berita seperti yang diinginkan pemerintah. Di sisi lain, wartawan yang tidak mengikuti agenda pemerintah ditekan melalui kasus pencemaran nama baik, "Kata Siddhartha,  seraya menambahkan bahwa pemerintah juga melakukan taktik yang memaksa wartawan untuk menyensor laporan mereka sendiri.

Dalam kasus di  India, para jurnalis progresif terkejut dengan kemenangan besar partai nasionalis Hindu, Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi dalam pemilihan umum 2019. Mereka takut perdana menteri sekarang akan mencoba memperketat cengkeraman pemerintahannya pada media di negara Asia Selatan itu dengan lebih parah lagi.

The Wire menghadapi kemarahan BJP Modi, ketika portal berita online itu terus menerbitkan cerita investigasi yang mengungkap kesalahan pemerintah. Hal ini pulalah yang mendorong BJP untuk menuduh The Wire berkolusi dengan partai oposisi Kongres Nasional India (INC).

"Pemerintah menggunakan agen keamanan untuk menekan wartawan, yang mereka juluki 'anti-nasional'. Undang-undang baru diumumkan untuk memantau media sosial dan mengkriminalisasi kebebasan berbicara," demikian ditekankan Siddhartha.

Jurnalis Pakistan Shahzeb Jillani, juga salah satu panelis, mengatakan kebebasan pers di Pakistan telah dibatasi selama beberapa tahun terakhir. "Dalam dua tahun terakhir, Pakistan telah menyaksikan 'kudeta yang merayap.' Jika Anda menganalisis media kami, mungkin menurut Anda mendapatkan kebebasan. Anda dapat mengritik politisi dan bahkan perdana menteri, tetapi Anda tidak dapat mengatakan sepatah kata pun tentang tentara," kata Jillani.

"Tentara secara praktis mengambil kendali atas sejumlah saluran berita, yang secara tidak langsung telah dikooptasi." Jillani mengutip contoh gerakan Pashtun Tahafuz (PTM), sebuah kelompok hak-hak sipil yang aktif di wilayah barat laut Pakistan yang dilanda perang. PTM menuntut demiliterisasi wilayah tersebut dan meminta kebijakan keamanan militer Pakistan bertanggung jawab atas perang dan kehancuran di tanah mereka. "Tapi saya masih tidak pesimistis. Ada wartawan pemberani di Pakistan yang menolak tekanan-tekanan ini," tambah Jillani.

Tekanan langsung

Sementara pihak berwenang di negara-negara seperti Bangladesh, India dan Pakistan berupaya mengendalikan media secara tidak langsung, negara-negara Asia lainnya seperti Cina dan Thailand lebih eksplisit dalam melakukan pendekatan mereka terhadap media.

"Cina berada di peringkat 177 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers. Partai Komunis yang berkuasa mengendalikan media Tiongkok, dan terlepas dari Financial Times, semua situs web media asing lainnya diblokir di Cina," ujar Raymond Peter Lee, mantan editor BBC. Chinese Service dan seorang profesor di Universitas Hong Kong, kepada para peserta panel.

"Organisasi media Tiongkok dimiliki oleh anggota partai yang berkuasa, dan Anda tidak dapat mengharapkan mereka untuk mengritik pemerintah," kata Lee.

Situasi di Hong Kong berbeda, tetapi dengan pengaruh Beijing yang semakin besar terhadap Hong Kong, lanskap media di wilayah tersebut berubah dengan cepat, kata Lee. "Pemilik kelompok media di Hong Kong memiliki hubungan bisnis dengan Cina daratan," kata Lee, dengan menambahkan bahwa 'self-censorship' makin meningkat di Hong Kong.

Pravit Rojanaphruk, seorang jurnalis Thailand, mengatakan bahwa situasi kebebasan pers secara substansial telah memburuk di negaranya dalam lima tahun terakhir. "Di Thailand, Anda tidak bisa mengritik monarki ," kata Rojanaphruk.

Sebagian wartawan Thailand menyalahkan Uni Eropa karena mentoleransi junta militer demi hubungan ekonomi. "Orang Eropa mungkin berpikir bahwa jika mereka memberi terlalu banyak tekanan pada negara-negara Asia Tenggara, mereka bisa jatuh di bawah pengaruh Cina."

Bagaimana dengan Indonesia?

Apa yang dialami di negara-negara tetangga Asia Tenggara menurut Direktur Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) Ahmad Junaidi juga tak jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, terutama setelah diterbitkannya Undang-undang Informasi  Transaksi Elektronik (UU ITE).  "Dengan adanya UU ITE, sudah banyak yang menjadi korbannya. Baik media maupun individu yang mengritik presiden misalnya. Kelompok-kelompok sipil kerap kalah menghadapi pemerintah. Yang terjadi akhirnya adalah 'self-censorship', ketakutan karena UU ITE itu 'draconian' sekali," tandasnya.

Akibat lanjutannya dijelaskan Ahmad Juniadi adalah persekusi, saling melapor satu sama lain dengan menggunakan undang-undang tersebut."Bahkan ada baru-baru ini mantan wartawan senior yang juga melakukan hal tersebut. Di media sosial ia diduga membuka data pribadi seseorang, yang sebenarnya salah datanya, orang yang disebutkannya bukan merupakan orang yang mengancam presiden."

Seorang akademisi Sumanto al Qurtuby yang juga merupakan influencer di media sosial menambahkan, bukan sekadar dari pihak berwenang, tekanan juga terjadi karena meningkatnya gerakan militan Islamis."Tekanan ini membuat media dan wartawan  juga mendapatkan batasan dalam melakukan pemberitaan."

Kritik dan introspeksi diri

Mahfuz Anam, editor dan penerbit surat kabar The Daily Star di Bangladesh, mengatakan bahwa pemerintah selalu berusaha untuk menaklukkan media. "Di masa lalu, mereka melakukannya secara diam-diam; sekarang mereka melakukannya secara terbuka," katanya, sambil menambahkan bahwa pihak berwenang semakin baik dalam menyensor karena kemajuan teknologi.

Namun Anam juga kritis terhadap peran media dan jurnalis. "Trump menyebut media arus utama sebagai 'musuh rakyat.' Kita perlu menganalisis apa yang telah terjadi. Jurnalis telah kehilangan kredibilitas mereka karena mereka telah melupakan pembaca dan pemirsa mereka. Media memberikan porsi lebih penting bagi pengiklan sekarang," kata Anam.

Wartawan veteran Bangladesh itu mengakhiri paparannya dengan mengatakan bahwa kegagalan media merupakan ancaman bagi demokrasi di seluruh dunia. "Sudah waktunya bagi jurnalis untuk berkumpul. Global Media Forum adalah platform yang sangat baik untuk itu. Kita perlu introspeksi. Kebebasan pers bukan untuk jurnalis tetapi untuk rakyat," tandasnya.

 

Laporan Pilihan

Audio dan Video Terkait