Afrika Selatan: Siklus Panjang Kekerasan Xenofobia

Lebih dari dua dekade, Afrika Selatan harus menghadapi rangkaian kekerasan antiimigran yang berulang. Insiden ini terutama menargetkan para migran dan pengungsi dari negara-negara tetangga serta berbagai belahan benua Afrika lainnya.

Para pengkritik menyatakan bahwa retorika politik seputar imigrasi, yang dipadukan dengan frustrasi ekonomi yang mendalam, turut menyuburkan rasa permusuhan terhadap orang asing; berulang kali warga negara asing dipukuli, diusir, dibunuh, dan bisnis mereka dijarah di berbagai wilayah negara tersebut.

DW menelusuri bagaimana xenofobia di Afrika Selatan telah berkembang dari waktu ke waktu.

1994–2007: Ketegangan yang meningkat setelah apartheid

Setelah berakhirnya apartheid pada 1994, Afrika Selatan menjadi tujuan utama para migran yang mencari pekerjaan dan stabilitas. Banyak yang datang dari negara-negara tetangga yang mengalami kehancuran ekonomi, konflik, atau penindasan politik.

Pada saat yang bersamaan, Afrika Selatan menghadapi masalah pengangguran yang melonjak, ketimpangan yang besar, serta memburuknya layanan publik, sementara pemerintah pada masa itu lebih berfokus pada pembangunan bangsa dalam babak sejarah yang baru.

Namun, meski struktur kekuasaan politik berubah, sebagian besar kekayaan, tanah, dan bisnis besar di negara itu tetap terkonsentrasi di tangan minoritas kulit putih, sehingga ketimpangan ekonomi yang diwariskan dari puluhan tahun segregasi tetap tidak banyak berubah.

Sebuah studi Bank Dunia tahun 2021 menemukan bahwa 10% orang terkaya di Afrika Selatan — yang didominasi kelompok kulit putih — masih menguasai lebih dari 85% kekayaan negara tersebut.

Serangan terhadap migran di kawasan permukiman mulai semakin sering terjadi pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Pemilik toko asing dituduh "merebut pekerjaan” atau merusak persaingan usaha lokal, terutama dalam sektor ekonomi informal.

2008: Ledakan pertama serangan terhadap orang asing

Pada Mei 2008, kekerasan xenofobia meletus di kawasan permukiman Alexandra dekat Johannesburg sebelum menyebar ke seluruh negeri.

Menurut badan pengungsi PBB UNHCR, sedikitnya 62 orang tewas, lebih dari 670 terluka, dan lebih dari 100.000 orang mengungsi akibat serangan tersebut. Banyak korban adalah migran dari Zimbabwe, Mozambik, Malawi, dan Somalia.

Salah satu gambar paling terkenal dari kekerasan itu memperlihatkan migran asal Mozambik, Ernesto Nhamuave, dibakar hidup-hidup oleh massa di permukiman informal Ramaphosa dekat Boksburg.

Presiden Afrika Selatan saat itu, Thabo Mbeki, mengutuk serangan tersebut dan mengatakan bahwa tidak seorang pun dalam masyarakat "memiliki hak untuk … menjelaskan tindakan kriminal telanjang dengan membungkusnya dalam jubah xenofobia.”

Namun, pemerintahan Mbeki dikritik keras karena pendekatan tersebut, dengan banyak pengamat menyebut bahwa pemerintah kerap menggambarkan serangan itu sebagai kejahatan oportunistik, bukan sebagai hasil dari sentimen antiimigran yang mengakar—sebuah sikap yang disebut sebagai "penyangkalan”.

Human Rights Watch kemudian menyatakan bahwa rangkaian serangan tersebut memperlihatkan "intoleransi yang mengakar dan buruknya tata kelola pemerintahan lokal.”

2015: Gelombang serangan di Durban dan Johannesburg

Gelombang kekerasan besar lainnya pecah pada 2015, terutama di kota Durban dan Johannesburg. Tak terhitung toko milik warga asing dijarah dan dibakar.

Menurut Human Rights Watch (HRW), sedikitnya tujuh orang tewas dan ribuan lainnya mengungsi dalam gelombang serangan ini.

Kekerasan tersebut dipicu oleh pernyataan kontroversial yang dikaitkan dengan Raja Zulu, Goodwill Zwelithini, yang dilaporkan mengatakan bahwa orang asing harus "mengemasi barang-barang mereka dan pergi.” Sang raja yang kini telah wafat sempat membantah telah mendorong aksi kekerasan tersebut.

Beberapa negara Afrika mengorganisasi evakuasi bagi warga mereka yang ingin meninggalkan Afrika Selatan pada masa itu: Zimbabwe mengirim bus untuk memulangkan warganya, sementara Malawi dan Mozambik juga membantu proses kepulangan.

2019: Warga Nigeria menjadi target di tengah ketegangan diplomatik

Pada bulan September 2019, kekerasan kembali melanda sebagian Johannesburg dan Pretoria. Menurut data kepolisian Afrika Selatan yang dikutip Reuters, sedikitnya 12 orang tewas, dan ratusan bisnis dijarah atau dihancurkan. Nigeria mengevakuasi lebih dari 500 warganya dari Afrika Selatan.

Serangan tersebut memicu krisis diplomatik di seluruh Afrika, bahkan Nigeria sempat memboikot sementara Forum Ekonomi Dunia untuk Afrika yang digelar di Cape Town.

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengutuk kekerasan itu, dengan mengatakan bahwa "tidak ada pembenaran bagi warga Afrika Selatan mana pun untuk menyerang orang dari negara lain.”

Namun para pengkritik kembali berpendapat bahwa pemerintah tetap menggambarkan kerusuhan itu sebagai masalah kriminalitas, bukan secara tegas menyebutnya sebagai xenofobia.

2021–2022: Munculnya Operation Dudula

Kelompok antimigran Operation Dudula muncul di kawasan Soweto pada tahun 2021 dan dengan cepat menarik perhatian nasional karena ambisinya.

Kelompok ini mengorganisasi aksi unjuk rasa menentang migran tidak berdokumen, melakukan penggerebekan usaha, dan menuduh orang asing merebut pekerjaan serta membebani layanan publik.

Organisasi HAM menuduh Operation Dudula memicu aksi main hakim sendiri dan xenofobia, serta menghalangi warga asing mengakses layanan kesehatan, sekolah, dan ruang perdagangan informal.

Zandile Dabula, pemimpin Operation Dudula, mengatakan kepada DW pada saat itu: "Peningkatan kejahatan, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, itu buruk,”

seraya mengaitkan fenomena tersebut dengan warga asing, namun menegaskan bahwa kelompoknya hanya ingin melawan imigrasi ilegal dan kejahatan.

Kelompok ini kemudian bahkan mendaftarkan diri sebagai partai politik menjelang pemilu 2024, dan terus berkembang bersama gerakan antimigran lainnya.

2024–2026: "Orang Afrika Selatan tidak xenofobia”

Ketegangan terkait imigrasi tetap tinggi, terutama di tengah krisis ekonomi yang semakin dalam: Tingkat pengangguran resmi Afrika Selatan mencapai hampir 33% pada kuartal pertama 2025, demikian menurut data statistik Afrika Selatan. Sementara pengangguran usia muda tetap di atas 45%.

Gelombang kekerasan baru pada 2026 memicu protes dari pemimpin Ghana dan Nigeria, disertai kritik baru terhadap penanganan xenofobia oleh Afrika Selatan. Menteri Luar Negeri Nigeria, Bianca Odumegwu-Ojukwu, menegaskan: "Nyawa dan bisnis warga Nigeria di Afrika Selatan tidak boleh terus-menerus dipertaruhkan.”

Nigeria kemudian memperluas respons resminya dengan mengumumkan program "repatriasi sukarela” bagi warganya setelah dua orang tewas dalam rangkaian kekerasan berulang tersebut.

Juru bicara kepresidenan Afrika Selatan, Vincent Magwenya, menolak klaim bahwa xenofobia meluas telah kembali muncul di negara itu, dengan menyatakan bahwa: "Orang Afrika Selatan tidak xenofobia.” Ia mengatakan bahwa yang terjadi hanyalah "kantong-kantong protes yang diperbolehkan dalam kerangka konstitusional kami.”

Mengapa orang asing kembali menjadi target?

Di seluruh dunia, migran sering dijadikan kambing hitam atas masalah struktural yang lebih dalam, mulai dari ketimpangan, korupsi, pertumbuhan ekonomi yang lemah, hingga kegagalan negara.

Di Afrika Selatan, penunjukan kambing hitam ini terutama menargetkan migran kulit hitam dan Afrika, yang membentuk lebih dari dua pertiga dari sekitar tiga juta penduduk asing di negara tersebut.

Banyak pengamat memperingatkan bahwa masalah kekerasan xenofobia di negara itu telah menjadi siklus: muncul kembali setiap kali tekanan ekonomi atau politik meningkat, dan memperlihatkan betapa cepatnya kesulitan dapat berubah menjadi permusuhan.

Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris.

Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

Editor: Rizki Nugraha