1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
PolitikFilipina

Fokus Eropa saat Filipina Sahkan Kebijakan Keamanan Baru

David Hutt
20 Oktober 2023

Ketika Filipina berniat melawan aktivitas militer Cina yang meningkat di dekat Taiwan dan Laut Cina Selatan, sejumlah perusahaan Eropa berupaya memainkan peran pertahanan yang lebih besar bagi negara Asia Tenggara ini.

https://p.dw.com/p/4XmP2
Kapal penjaga pantai Cina memblokir BRP Cabra, penjaga pantai Filipina
Ketegangan semakin memburuk antara Cina dan beberapa negara Asia Tenggara yang bersengketa di Laut Cina SelatanFoto: Aaron Favila/AP Photo/picture alliance

Pada Agustus lalu, Ursula von der Leyen berjanji untuk memperkuat kerja sama keamanan maritim dengan Filipina. Ia merupakan Presiden Komisi Eropa pertama yang mengunjungi negara Asia Tenggara tersebut.

"Kami siap untuk memperkuat kerja sama dengan Filipina dalam hal keamanan maritim di wilayah ini dengan berbagi informasi, melakukan penilaian ancaman, dan membangun kapasitas penjaga pantai Anda," ujar Von der Leyen dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.

Namun, masih belum jelas apa yang sebenarnya dapat ditawarkan Uni Eropa kepada Filipina untuk melindungi diri dari tindakan Cina atas sengketa wilayah di Laut Cina Selatan.

Peran yang dapat dimainkan oleh negara-negara Eropa

Pertemuan baru-baru ini antara pejabat pertahanan Filipina dan Eropa menunjukkan bahwa Uni Eropa mengincar peran yang lebih mendukung dengan memberikan bantuan di bidang-bidang yang diuraikan oleh von der Leyen.

Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro membahas kesepakatan pertahanan baru dengan duta besar Belanda dan Norwegia awal bulan ini.

Beberapa hari sebelumnya, pada 27 September, Sub-Komite Kerja Sama Maritim Uni Eropa-Filipina, yang dibentuk atas permintaan Manila, kata para pejabat Eropa, bertemu di Brussels untuk pertama kalinya.

"Uni Eropa dan Filipina sepakat untuk terus bekerja sama secara erat dan membela tatanan internasional berbasis aturan dan prinsip-prinsip kedaulatan, integritas teritorial, dan non-agresi, seperti yang dilindungi oleh Piagam PBB," demikian bunyi pernyataan Komisi Eropa setelah dialog tersebut.

Peter Stano, juru bicara Uni Eropa, mengatakan bahwa kemajuan terbesar telah dicapai di bawah proyek Rute Maritim Kritis Indo-Pasifik (CRIMARIO).

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen bersama Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr
Ursula von der Leyen mengatakan bahwa kunjungannya ke Filipina akan membantu 'mempercepat era baru kerja sama' Foto: Rolex dela Pena/Reuters

Marcos Jr "mengarahkan" Filipina ke Eropa

Hubungan dengan Uni Eropa semakin membaik sejak Marcos Jr. terpilih sebagai presiden tahun lalu.

Strategi Keamanan Nasional Filipina yang baru, yang diluncurkan pada bulan Agustus, berupaya untuk memperluas kerja sama pertahanan dengan Uni Eropa dan negara-negara Eropa. Manila berencana menginvestasikan miliaran dolar dalam upaya modernisasi militer, dengan fokus pada akuisisi sistem persenjataan strategis, kapal perang, dan jet tempur yang canggih.

Meskipun tidak terlalu rinci, strategi baru ini mencatat bahwa Filipina "bercita-cita untuk mengoptimalkan keterlibatannya, memupuk hubungan baru, mencari kemitraan yang komprehensif dan strategis dengan negara-negara lain, dan memperkuat kemitraan dengan sekutunya."

Para analis mengatakan bahwa rincian yang sebenarnya sedang disempurnakan dalam pembicaraan antara pejabat keamanan Filipina dan rekan-rekan mereka di Eropa.

Meskipun Manila melihat negara-negara Eropa sebagai "salah satu dari banyak sumber prospektif untuk mengembangkan Angkatan Bersenjata Filipina”, ada dua masalah besar, kata Joshua Bernard Espena, peneliti di International Development and Security Cooperation, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Manila.

Pertama, Manila akan menderita karena "kurangnya imajinasi” dalam membelanjakan miliaran dolar yang telah dialokasikan untuk modernisasi militer, jelas Espena.

Meskipun mereka akan membeli peralatan mahal dari beberapa negara, mereka akan mencari penawaran dan mungkin menuntut kalibrasi ulang sistem keamanan tersebut. Perusahaan-perusahaan Eropa mungkin menerima permintaan Manila agar mereka "membodohi persyaratan sistem platform” untuk memenangkan kontrak dari Kementerian Pertahanan Nasional Filipina, kata Espena, tetapi hal ini dapat melemahkan reputasi persenjataan Eropa tersebut dalam jangka panjang.

Dragos Tudorache, seorang anggota parlemen dan anggota Komite Parlemen Eropa untuk Urusan Luar Negeri, mengakui bahwa Uni Eropa tidak memiliki banyak jejak politik atau operasional di Asia Tenggara. Namun, "dalam konteks geopolitik saat ini Uni Eropa telah mendesain ulang ambisi dan kemampuannya, dan Strategi Indo-Pasifik adalah cetak biru untuk itu," katanya.

Brussels harus fokus pada tiga bidang utama, yakni berbagi informasi, penilaian ancaman, dan membangun kapasitas penjaga pantai, di mana mereka telah "mengembangkan kredensial yang kuat dari waktu ke waktu sehingga mereka memiliki banyak hal untuk ditawarkan" kepada Filipina, demikian imbuh Tudorache.

(bh/ha)