Etnis Kurdi dan Turkmenistan di Utara Irak | Seri Uni Jerman | DW | 26.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Seri Uni Jerman

Etnis Kurdi dan Turkmenistan di Utara Irak

Pemerintah Turki berulang kali mengingatkan, integrasi Kirkuk ke wilayah otonomi Kurdi akan mencetuskan perang saudara.

Kirkuk kawasan kaya minyak

Kirkuk kawasan kaya minyak

Turki mengkhawatirkan, dikuasainya sumber minyak di kawasan itu akan menjadi langkah berikut menuju sebuah negara Kurdi yang berdaulat. Ankara hendak mencegahnya dengan segala daya.

Sementara AS mewujudkan rencana keamanan bagi Bagdad, serangan di wilayah Irak lainnya semakin gencar. Di Kirkuk tujuh bom meledak hampir bersamaan. Tetapi menurut Kak Adnan, pimpinan urusan remaja dan sosial dari Partai Demokrasi Kurdistan ada pengaruh lain yang memantapkan kaki di sana: "Semua indikasi menunjukkan keterlibatan pemerintah Turki pada semakin buruknya situasi di Kirkuk. Yakni dengan mempengaruhi partai minoritas, Front Turkmenistan."

Setelah berakhirnya perang Irak tahun 1991 warga Kurdi di utara Irak menciptakan zona otonomi berkat bantuan AS, dan secara de facto tidak tergantung pada pemerintah di Bagdad. Kecuali Provinsi Kirkuk, yang oleh warga Kurdi tetap dianggap menjadi bagian wilayahnya. Status otonomi itu terpateri dalam konstitusi baru setelah tumbangya Saddam Hussein. Selain itu dijanjikan pula, sampai akhir tahun ini akan diselenggarakan referendum mengenai masa depan Kirkuk. Karena warga Kurdi mendominasi wilayah itu, hasil referendum sudah dapat diperkirakan. Tetapi Turki berulang kali mengancam akan melakukan serangan militer, bila Kirkuk dijadikan bagian wilayah Kurdistan Irak. Alasannya, dengan adanya sumber minyak dan gas alam di Kirkuk, warga Kurdi Irak hanya ingin membiayai sebuah negara Kurdistan yang berdaulat. Hal mana akan memperkuat hasrat separatisme pada warga Kurdi di Turki. Di Washington Turki terus-menerus membeberkan posisinya dan menuduh etnis Kurdi hendak memecah belah Irak. Sebaliknya warga Kurdi menganggap Turki memperalat etnis Turkmenistan untuk melakukan serangan bom.

Pada Dewan Perwakilan Provinsi Kirkuk, 8 dari 41 orang anggotanya merupakan wakil dari Front Turkmenistan, yang mogok kerja karena menganggap anggota Dewan dari etnis Kurdi mendominasi semua jabatan penting. Turhan Hassan, salah seorang tokoh dari Front Turkmenistan di Kirkuk menanyakan: "Mana buktinya kalau kami adalah kepanjangan tangan dari Turki di Irak. Kami hanya menegaskan, Kirkuk bukan bagian dari Kurdistan. Tapi itu tak ada kaitannya dengan Turki."

Hanya saja etnis Turkmenistan sependapat dengan Turki bahwa integrasi Kirkuk ke dalam wilayah otonomi Kurdi akan memecah belah Irak.
Apa yang akan dihadapi oleh warga Turkmenistan di Kirkuk sudah dapat diramalkan. Lihat saja Erbil, ibukota Kurdistan Irak, dimana 15 tahun lalu etnis Turkmenistan masih merupakan kelompok mayoritas. Sekarang sudah tidak ada bekasnya. Oleh sebab itulah Front Turkmenistan berusaha mencegah referendum mengenai Kirkuk lewat perubahan konstitusi, atau lewat laporan Baker-Hamilton yang awal Desember lalu menuntut penangguhan pelaksanaan referendum. Para pakar AS itu pun berpendapat bahwa masalah Kirkuk dapat mencetuskan perang saudara. Tetapi kelompok radikal Turkmenistan juga merupakan bagian dari masalah itu.

"Kami tidak akan pernah menerima Kirkuk sebagai bagian dari Kurdistan. Kalau perlu kami akan berjuang mati-matian. Jumlah pejuang kami memang tidak sebanyak etnis Kurdi, tapi cukup. Kalau terjadi perang saudara di Kirkuk, kami tentu sambut baik bantuan dari Turki."

Etnis Kurdi menolak Laporan Baker-Hamilton sebagai campur tangan dalam urusan intern Irak. Mereka juga membantah tuduhan etnis Turkmenistan tentang pengusiran dan pembunuhan sebagai tidak benar. Etnis Turkmenistan juga menjadi anggota parlemen daerah. Ada sekolah dan media berbahasa Turki di wilayah Kurdi-Irak. Dan bagi pemerintah di Ankara pemimpin Partai Demokrasi Kurdistan juga punya pesan, yaitu sekurangnya 70.000 pejuang bersenjata yang siap merebut Kirkuk. Ketua partai itu Nejat Hassan mengemukakan: "Secara politis mereka coba campur tangan. Tapi secara militer…? Tidak ada orang yang segila itu, mau dengan sukarela ke neraka. Mereka tahu pasti siapa yang berkuasa disini."