Erdogan: Libya Minta Bantuan, Turki Akan Segera Kirim Pasukan | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 27.12.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Krisis Libya

Erdogan: Libya Minta Bantuan, Turki Akan Segera Kirim Pasukan

Turki akan mengirim pasukan ke Libya bulan depan atas permintaan Tripoli, kata Presiden Erdogan hari Kamis (26/12). Konflik di Libya akan meluas menjadi ketegangan regional yang melibatkan Turki dan Rusia?

Seorang pejabat Libya di Tripoli mengkonfirmasi bahwa permintaan resmi telah dibuat untuk meminta dukungan militer Turki di udara, di darat dan di laut. Pejabat yang meminta namanya tidak disebutkan itu berbicara kepada kantor berita Reuters. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Libya, Fathi Bashagha, menegaskan kepada wartawan, tidak ada permintaan dari Pemerintahan Persatuan Nasional GNA kepada Turki.

Pemerintahan GNA (Government of National Accord) di Libya yang diakui secara internasional di Tripoli saat sedang terlibat perang dengan pasukan Jenderal Khalifa Haftar, yang mengklaim kepemimpinan atas kawasan itu. Jenderal ini didukung oleh Rusia, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA) dan Yordania.

Pasukan pimpinan Jenderal Khalifa Haftar dalam beberapa minggu terakhir melakukan serangan ke basis-basis pasukan pemerintah dan posisinya semakin mendekati ibukota Tripoli. Seorang diplomat mengatakan, pasukan itu mendapat bantuan serdadu Rusia dan Sudan, dan drone militer yang dikirim oleh UEA.

Drone buatan Cina itu memberikan jenderal Haftar "superioritas udara lokal". Pasalnya drone itu bisa membawa bahan peledak delapan kali lebih berat daripada drone yang diberikan kepada GNA oleh Turki; kata PBB dalam laporan yang dirilis November lalu.

Tonton video 01:54

Erdogan to send Turkish troops to Libya

Kerjasama militer Turki-Libya

Bulan lalu, Ankara menandatangani dua perjanjian terpisah dengan GNA, yang dipimpin oleh Fayez al-Serraj, yaitu perjanjian kerjasama keamanan dan militer dan kesepakatan maritim tentang perbatasan laut.

Kesepakatan maritim itu mengakhiri isolasi Turki di Laut Tengah, termasuk hak-hak eksplorasi energi lepas pantai. Sedangkan militer di Ankara menjamin bantuan kepada pemerintahan GNA di Tripoli. Itulah yang menjadi alasan bagi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk mengerahkan militernya.

"Karena sekarang ada undangan (dari Libya), kami akan menerimanya," kata Erdogan ketika berpidato di hadapan anggota partainya. "Kita akan mengajukan RUU tentang pengiriman pasukan ke Libya segera setelah parlemen dibuka." Undang-undang itu bisa disahkan sekitar 8-9 Januari dan memungkinkan pengerahan militer, kata Erdogan.

Türkei Militärparade in Istanbul (Getty Images/AFP/O. Kose)

Pasukan Turki berparade di Istanbul

Ketegangan dengan Rusia

Turki sebelumnya sudah mengisyaratkan kesiapan untuk melakukan misi militer di Libya, setelah hampir tiga bulan lalu melancarkan serangan ke Suriah timur laut terhadap milisi Kurdi. Militer Turki saat ini sudah mengirim bantuan persenjataan kepada GNA , sekalipun ada embargo senjata dari AS.

Rusia telah menyuarakan keprihatinannya atas rencana Turki mendukung GNA. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte hari Kamis (26/12) dan keduanya sepakat bahwa krisis di Libya harus diselesaikan secara damai, demikian sebuah pernyataan dari Kremlin.

Namun Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan, Turki tidak akan tinggal diam. "Mereka semua (Rusia cs.) membantu seorang baron perang (Jenderal Khalifa Haftar), sedangkan kami menerima undangan resmi dari pemerintah yang sah. Itulah perbedaannya," katanya.

Pasukan Jenderal Khalifa Haftar sejak April lalu berusaha merebut Tripoli dan sekitarnya. UEA, Mesir, dan Yordania sejak bertahun-tahun memberikan dukungan militer bagi pasukan Jenderal Haftar, kata laporan-laporan intelijen AS. Namun tidak ada satu negara pun yang mengkonfirmasi hal ini.

Pejabat Turki dan Rusia minggu ini mengadakan pembicaraan di Moskow untuk mencari kompromi tentang masalah Libya dan Suriah. Dalam konflik di Suriah, Rusia mendukung pemerintahan Presiden Bashar al-Assad.

hp/as (rtr, afp, ap)

 

Laporan Pilihan