Enam Bulan Pasca Kudeta di Thailand | dunia | DW | 19.03.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Enam Bulan Pasca Kudeta di Thailand

Dengan mengenakan baju berwarna hitam, mereka berdemonstrasi atas kudeta tanggal 19 September tahun lalu.

Militer mengambil alih kekuasaan di Thailand September 2006

Militer mengambil alih kekuasaan di Thailand September 2006

Kepada militer dan pemerintah Perdana Menteri Surayud Chulanont para demonstran menuntut segera dilakukannya pemilihan umum baru dan bebas. Setengah tahun setelah kudeta militer Thailand masih terpilah. Sebagian mengatakan terang-terangan, hal yang benar menggulingkan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dari jabatannya. Sebagian lainnya terutama mayoritas pemilih yang miskin, menganggapThaksin adalah pahlawan. Seperti pedagang tekstil Phannop: “Saya akan kembali memilih Thaksin! Anda kenal Thaksin khan? Ia sudah berbuat sesuatu bagi orang-orang, memajukan Thailand, ingin membantu para buruh.”

Sementara pendapat Dia, karyawati biro perjalanan tentang situasi politik ini:

“Sejumlah orang mengatakan pemerintah baru baik. Yang lainnya tidak menyukainya. Banyak komentar untuk itu. Jika anda menanyakan saya, kadang-kadang mereka tidak dapat melakukan apa yang mereka janjikan sebelumnya. Kelihatannya seperti mereka terperangkap dalam masalah.”

Alasan pihak militer melakukan kudeta tersebut, untuk membersihkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di era Thaksin. Tapi kritisi menuduh junta militer tidak ada bedanya dengan pemerintahan yang mereka gulingkan. Baru-baru ini di radio dan televisi dilarang memberitakan tentang Thaksin dan kegiatannya di pengasingan. Forum internet yang mengkritik perihal kudeta disensor atau ditutup, demi keamanan nasional. Sejauh ini penguasa baru di Thailand tidak berhasil menyodorkan bukti kongkrit dugaan korupsi, yang mampu mengajukan Thaksin ke pengadilan.

Pemilihan umum baru dijadwalkan akhir tahun ini dan konstitusi baru sedang diolah. Namun pengumuman usulan konstitusi saja sudah mengundang protes. Aktivis anti kudeta mengkritik rencana, dimana perdana menteri berikutnya tidak akan dipilih melalui pemilihan bebas, melainkan dapat ditentukan oleh elit politik negara itu. Jadi oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan uang.

Menurut Giles Ungpakorn dari Universitas Chulalongkorn di Bangkok

"Thaksin dulu dipilih dan dapat saja tidak dipilih lagi. Tapi ia tidak akan dapat tidak diturunkankembali oleh kelompok liberal dan rekanannya dari kelas menengah. Karena mereka hanya sebagian kecil dari para pemilih, yang mayoritas rakyat miskin. Tapi mereka dari kelas atas menganggap, warga miskin tidak cukup informasi, dengan kata lain bodoh.“

Sebaliknya rekan lainnya dari Universitas Chulalongkorn, Surat Horachaikul yakin Thailand tidak punya pilihan lain:

“Jika kita membiarkan pemerintahan Thaksin berlanjut, apa yang akan terjadi? Kita bukan lagi dihadapkan pada masalah bagaimana cara melepaskannya. Kita akan dikonfrontasi, bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat yang kian membesar. Ini untuk pertama kalinya dalam hidup saya, bahwa kami di sini mengalami perbedaan politik.”

Iklan