DK PBB Tidak Berdaya Selesaikan Konflik Darfur

Berlawanan dengan sikapnya terhadap Iran dengan memberikan tenggat waktu 60 hari bagi pemberian sanksi baru, Dewan Keamanan PBB terlihat tidak tegas dalam melanjutkan resolusi terhadap pemerintah di Khartum. Saat ini Amerika Serikat dan Inggris memang ingin menyiapkan resolusi baru terhadap Sudan. Tapi blokade terbaru dalam Dewan Hak Azasi Manusia PBB oleh Cina, Rusia dan negara-negara Arab memberikan pertanda, nasib apa yang akan menimpa usulan resolusi baru di New York. Tak hanya Mesir yang memperingatkan tentang sanksi terhadap Sudan. Dumisani Kumalo, duta besar Afrika Selatan di PBB yang menjabat sebagai Ketua Dewan Keamanan mengomentari ketidakberdayaan Dewan Keamanan menangani masalah Darfur:

„Ini mengesalkan kami semua, karena prosesnya berlangsung sangat lambat dan ini semakin buruk karena di sana korban tewas berjatuhan. Kami sangat menyadari itu setiap saat.“

Kumalo menyadari, ucapannya itu sangat tidak diplomatis. Presiden Sudan Al Bashir sudah menjelaskan dalam surat jawabannya, bahwa pemerintahnya tidak mengizinkan pengiriman gabungan pasukan helm biru PBB dan pasukan Uni Afrika. Al Bashir terus mengulur waktu dan tidak mau bekerja sama. Secara terang-terangan Al Bashir mengingkari janjinya pada Sekjen PBB Ban Ki Moon, yang terus berupaya menyelesaikan konflik Darfur melalui cara politik:

“Saya tahu terdapatnya keputusasaan yang terus meningkat di antara para anggota PBB dan terutama dalam Dewan Keamanan. Tapi sekarang yang penting adalah, proses ini terus berlangsung.”

Beberapa kali Ban Ki Moon mengirimkan juru rundingnya ke Khartum namun mereka kembali dengan tangan hampa. Ketua Dewan Keamanan PBB Kumalo tahu bahwa dirinya tidak punya pilihan lain. Salah satu formulasi tanggung jawab warisan Kofi Annan yaitu melindungi umat manusia, dengan mengirimkan pasukan perdamaian PBB guna melindungi pengungsi di Darfur walau pun tidak disetujui pemerintah Sudan, menjadi tidak realistis bagi Kumalo. Karena tidak seorang pun yang siap untuk mengirimkan pasukan perang ke Sudan.

Saat ini masyarakat internasional menunggu pengiriman 22 ribu tentara gabungan ke Darfur karena jumlah pasukan Uni Afrika yang sudah berada di sana tidak mampu melindungi 2,5 juta pengungsi. Perundingan baru yang mulai dilakukan Senin kemarin di Dewan Keamanan, juga tidak akan mengubah apa pun. Hal yang dicemaskan semua pihak termasuk Kumalo adalah pemerintah Sudan akan terus mengabaikan tekanan dunia.