Disepakati, Pemerintahan Palestina Bersatu

Dua partai yang bertikai, Hamas dan Fatah, sepakat untuk membentuk pemerintahan bersama. Kamis (08/02) malam waktu Mekkah, kedua pihak menandatangani persetujuan damai di depan Raja Abdullah.

Kepala Pemerintahan Palestina baru tetap dipegang Perdana Menteri Ismail Haniyah dari Hamas. Selain itu Hamas memegang tujuh kementerian dan Fatah mendapatkan enam kementerian di pemerintahan. Sedangkan lima kementerian sisanya dipimpin oleh politisi atau pakar independen.

Hasil perundingan Hamas dan Fatah menghasilkan persetujuan mengenai dua kementerian penting. Menurut informasi dari kalangan delegasi, anggota parlemen dari kelompok independen Ziad Abu Amr akan menjadi menteri luar negeri dan politisi yang dikenal dunia Salam Fayad, kembali menjadi menteri keuangan.

Tapi keputusan mengenai siapa yang memimpin kementerian dalam negeri masih belum diambil. Sebelumnya, upaya membentuk pemerintahan persatuan nasional selalu gagal akibat sengketa perebutan kekuasaan di Kementerian Dalam Negeri. Kini keduanya sepakat, calon menteri dalam negeri dipilih Hamas dari kalangan netral yang harus mendapat persetujuan dari Presiden Mahmud Abbas.

Presiden Abbas meminta pemerintah baru untuk menghormati hasil perundingan dengan Israel. Sekretaris Jenderal Hamas Khaled Mashal menjamin Hamas tidak akan menggagalkan pembentukan pemerintahan persatuan nasional. Mashal juga mengimbau masyarakat internasional untuk mengakui kedaulatan pemerintah baru Palestina.

Kuartet Timur Tengah baru-baru ini menegaskan bahwa embargo terhadap Palestina tetap dilaksanakan hingga pemerintah Palestina mengakui hak eksistensi Israel, menghentikan aksi kekerasan dan menerima keputusan yang sudah disepakati.

Kesepakatan damai disambut dengan tembakan ke udara dan klakson. Warga berharap pembentukan pemerintahan persatuan nasional dapat menghentikan kekerasan antar warga Palestina. Beberapa pekan sebelumnya terjadi pertempuran sengit antara Hamas dan Fatah di Jalur Gaza, yang menewaskan puluhan warga dan melukai ratusan lainnya.

Sementara itu, pemerintah Israel mengamati serius perundingan Palestina di Mekkah. Tapi Israel secara diplomatis tetap menahan diri. Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Livni yang sedang mengadakan kunjungan ke Eropa, mengatakan di Madrid tuntutan utama masyarakat internasional terhadap Palestina belum terpenuhi.

Mantan menteri luar negeri Israel dari Partai Likud, Silvan Shalom, menilai, persetujuan di Mekkah sebagai ancaman besar bagi Israel. Dalam wawancara radio, Shalom mengkhawatirkan embargo ketat terhadap Palestina kini akan mulai dilonggarkan.