1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
BencanaAsia

Dilanda Banjir Maut, Afganistan Butuh Bantuan Jangka Panjang

Shabnam von Hein
20 Mei 2024

Setidaknya 300 orang meninggal dunia akibat banjir melanda Afganistan pada awal bulan Mei. Pemerintahan Taliban kewalahan memitigasi bencana yang semakin sering terjadi di Afganistan.

https://p.dw.com/p/4fzyO
Banjir di Afganistan
Banjir di AfganistanFoto: Atif Aryan/AFP/Getty Images

Setidaknya 315 orang tewas dalam banjir besar di utara Afghanistan pada awal bulan Meri. Pencarian terhadap orang hilang masih berlangsung. Menurut Taliban, lebih dari 1.600 orang mengalami luka-luka. Ribuan rumah dikabarkan rusak.

Banjir yang melanda diikuti oleh suhu panas. "Temperatur meningkat hingga lebih dari 30 derajat di beberapa daerah. Akibatnya, banyak kawasan tertutup lumpur yang mengering dan menjadi padat. Beberapa daerah sulit dijangkau karena jalan rusak,” lapor Thomas ten Boer melalui telepon percakapan dengan DW dari ibu kota Afganistan, Kabul. Dia adalah direktur lembaga bantuan kemanusiaan Jerman Welthungerhilfe di Afghanistan. "Kami berusaha menyediakan makanan dan air minum bagi para penyintas,” katanya.

Bencana banjir menghancurkan penghidupan banyak keluarga yang bergantung hidup pada pertanian. Mereka kini membutuhkan bantuan jangka panjang, kata ten Boer. "Menurut perkiraan awal kami, lebih dari 10.000 hektar lahan pertanian hancur akibat banjir,” kata Latif Nazari, wakil menteri perekonomian di pemerintahan Taliban, dalam wawancara dengan DW.

"Bantuan kemanusiaan tidak boleh dikaitkan dengan tuntutan politik,” tuntutnya, seraya menambahkan bahwa pemerintah di Kabul telah menghubungi PBB dan LSM internasional serta meminta dukungan finansial dan teknis dari semua donor internasional.

Taliban's poor response to flash floods criticized

Krisis iklim lazimkan bencana cuaca ekstrem

Bencana alam terbaru ini semakin memperburuk darurat kemanusiaan di Afganistan yang telah berlangsung sejak sebelum kekuasaan Taliban. Gempa bumi dan banjir melanda bertubi-tubi sejak awal tahun. Afganistan tidak siap menghadapi peristiwa cuaca ekstrem seperti kekeringan atau hujan lebat yang datang tiba-tiba. Menurut para ahli, hingga 80 persen penduduk Afganistan bergantung pada pertanian.

Kedaruratan diperparah dengan pemulangan paksa lebih dari setengah juta warga Afghanistan dari Pakistan dan Iran, serta lenyapnya bantuan keuangan menyusul penarikan organisasi internasional sejak Taliban berkuasa.

Menurut PBB, 97 persen penduduk Afghanistan hidup di bawah garis kemiskinan. Sekitar 23,7 juta dari 40 juta penduduk bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Sebanyak enam juta orang berada di ambang bencana kelaparan. Tahun ini saja, dibutuhkan dana sebesar USD3,06 miliar hanya untuk mendukung kebutuhan dasar, terutama bagi kelompok masyarakat rentan seperti anak-anak dan perempuan.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Memperkuat ketahanan masyarakat

"Sampai bulan April, hanya kurang dari delapan persen dari perkiraan kebutuhan darurat kemanusiaan dan bantuan bencana di Afghanistan pada tahun 2024 yang telah terpenuhi,” tulis Katja Mielke, pakar Afghanistan dari Pusat Studi Konflik Internasional Bonn, BICC, kepada DW.

Namun begitu, negara-negara donor menyadari perlunya berinvestasi dalam ketahanan masyarakat Afghanistan. Saat ini, sudah ada program ketahanan pangan, air dan kesehatan yang diterapkan secara lokal melalui organisasi internasional dan nasional.

Afghanistan: Thousands in need of aid after deadly floods

"Karena kekurangan dana, hanya sedikit dari penerima bantuan yang dapat dijangkau,” tutur Mielke. "Pada tingkat strategis, sanksi terhadap Afganistan harus segera dicabut dan devisa negara yang dibekukan harus segera dikucurkan untuk merangsang perekonomian. Hal ini dapat memberikan insentif sehingga pengusaha Afganistan dapat membangun struktur dan berinvestasi dalam jangka panjang.”

Pada tingkat operasional, prinsip dukungan yang jauh dari negara namun dekat dengan masyarakat, yang diinginkan oleh banyak negara donor, termasuk Jerman, dapat dilaksanakan dengan baik melalui kerja sama langsung dengan masyarakat.

"Perwakilan masyarakat lokal paling mengetahui kebutuhan mereka dan idealnya dapat memastikan bahwa distribusi didasarkan pada kebutuhan dan bahwa perempuan tidak dikucilkan,” kata pakar BICC tersebut. rzn/yf