22 Oktober 2024
Iklan
Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto hujan kritik buntut pernyataannya yang menganggap peristiwa kerusuhan 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Amnesty International sebut pernyataan Yusril mengaburkan tanggung jawab pemerintah dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM.