1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Demonstran Thailand Abaikan Situasi Darurat

9 April 2010

Pengunjuk rasa menyerbu stasiun satelit di Bangkok, Jumat (09/04), menembus penjagaan militer dan menuntut pencabutan sensor terhadap siaran televisi anti pemerintah. Inilah bentrokan besar pertama sejak situasi darurat

https://p.dw.com/p/MrfO
Para demonstran berhadapan dengan tentara ThailandFoto: AP

Ribuan pengunjuk rasa memanjati gulungan kawat berduri dan membuka paksa pintu gerbang. Tentara menembakkan peluru air dan gas air mata ke arah demonstran, namun gagal menghentikan mereka memasuki kompleks satelit Thaicom di Pathum Thani, sekitar 30 km sebelah utara Bangkok.

Sebagian besar tentara mundur sehingga lokasi itu terutama dikuasai para demontran, pendukung PM Thaksin Shinawatra yang dijatuhkan dalam kudeta militer tahun 2006.

Demonstran anti pemerintah secara terbuka menolak mematuhi situasi darurat yang diumumkan PM Abhisit Vejjajiva Kamis kemarin. Front bersatu untuk Demokrasi Menentang Kediktatoran, UDD, memimpin konvoi ratusan sepeda motor dan mobil bak terbuka ke stasiun satelit yang menyiarkan siaran People Channel, PTV, yang ditutup pemerintah. PTV adalah media utama UDD yang pendukungnya dikenal sebagai baju merah, warna pakaian yang mereka kenakan dalam aksi protes.

Pengunjuk rasa tidak memasuki gedung utama yang menyimpan fasilitas satelit yang digunakan untuk menyiarkan People Channel, PTV. Siaran televisi milik oposisi itu ditutup Kamis kemarin (08/04) di bwah situasi darurat yang diberlakukan di seluruh Bangkok. Pemerintah menuduh siaran tv itu menghasut terjadinya kekerasan.

"Kami ingin siaran tivi kami kembali, anda tidak bisa menutup mata dan telinga kami", kata Jatuporn Prompan, pemimpin baju merah, dari belakang sebuah truk setelah memimpin massa memasuki kompleks stasiun satelit tersebut.

PM Thailand Abhisit Vejjajiva mengatakan, penutupan PTV peerlu dilakukan karena stasiun televisi itu menyiarkan informasi palsu dengan mengklaim pemerintah bersiap mengobarkan perang kelas terhadap rakyat.

Kamis (08/04) Abhisit menetapkan Bangkok dan enam provinsi tetangganya berada di bawah hukum darurat sipil, guna mengakhiri protes baju merah yang sudah berlangsung setidaknya hampir satu bulan. Dekrit tersebut memberi wewenang pada pemerintah utnuk melarang pertemuan lebih dari lima oran, dan untuk menutup media yang dianggap seabgai ancaman keamanan, juga mengijinkan tentara membawa senjata dan menjamin imunitas bagi aksi mereka.

Media setempat melaporkan, sebanyak 13 orang, kebanyakan demonstran, cedera. Inilah kali pertama pemerintah menggunakan kekuatan dalam protes berbulan-bulan yang bertujuan menurunkan PM Abhisit Vejjajiva dan memaksa pemilu baru.

Abhisit menghadapi tekanan, baik untuk berkompromi dan menyerukan pemilu baru dimana ia bisa kalah dengan mudah, atau memerintahkan tindakan keras terhadap demonstran, kebanyakan datang dari pedesaan, yang dapat memicu masalah lebih besar.

dpa/rtr/RP/HP