1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
Foto: Reuters/Michaela Rehle

Demokrasi 2014

Andy Budiman
25 Desember 2013

Setelah enam belas tahun menghirup kebebasan dan melewati tiga kali pemilihan umum bebas, Indonesia memasuki tahap baru.

https://www.dw.com/id/demokrasi-2014/a-17289293

Inilah periode yang disebut para ilmuwan politik sebagai masa “konsolidasi demokrasi“, era dimana demokrasi mulai matang yang antara lain ditandai dengan terbentuknya aturan mengenai pemilu dan kesediaan para aktor politik berkompetisi di arena yang sama.

Dari sejumlah indikator, yang mungkin masih menyisakan pertanyaan adalah soal peradaban politik. Sejumlah political scientist percaya bahwa demokrasi tak melulu hanya soal prosedur, di luar itu harus ada “Trust” antar sesama anggota masyarakat.

Harapan dan kecemasan

Demokrasi harus tertulis di hati setiap warga dalam bentuk kepercayaan sosial.

Sederhananya, demokrasi hanya bisa berkembang dalam masyarakat yang warganya saling mempercayai, dan bertindak atas keyakinan bahwa kerjasama dengan warga lainnya, akan menghasilkan keuntungan bersama. Kepercayaan menjadi semacam alat perekat.

Inilah yang masih absen dalam demokrasi Indonesia. Survei mengenai kepercayaan sosial yang dilakukan CSIS dua tahun silam menunjukkan kurang dari tiga diantara sepuluh orang Indonesia, yang percaya terhadap tetangga mereka.

Di luar itu hanya 4 persen, sekali lagi 4 persen, orang Indonesia, yang mempercayai orang-orang dari keyakinan berbeda. Bahasa sederhananya: maaf, saya tidak percaya anda karena kita beda agama.

Tak hanya kepada sesama warga, sikap tidak percaya juga sangat kuat terhadap pemerintah. Kurang lebih hanya satu dari sepuluh orang Indonesia, yang mengaku percaya kepada pejabat Negara.

Ketidakpercayaan adalah sumber konflik, dan itu termanifestasi dalam bentuk kekerasan komunal yang dari tahun ke tahun statistiknya terus meningkat.

Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita bergerak ke arah yang salah?

Ekonomi menguat

Mari kita lihat gambaran besarnya. Indonesia kini telah berkembang menjadi kekuatan ekonomi terbesar Asia Tenggara, anggota kekuatan ekonomi besar dunia G-20 dan dianggap sebagai negara industri baru.

Sejak dua tahun silam, kita berhasil menggeser posisi India, dan menjadi kekuatan negara dengan pertumbuhan ekonomi nomor dua terbesar setelah Cina diantara anggota klub G-20. Di tengah krisis dunia, ekonomi kita bisa tumbuh rata-rata 6,5 persen.

Indeks Freedom House mengkategorikan Indonesia sebagai negara bebas. Kita, adalah satu diantara sangat sedikit negara berpenduduk mayoritas muslim yang menerapkan demokrasi.

Memang tentu saja ada masalah yang masih belum terselesaikan: masalah toleransi, korupsi dan juga kesenjangan sosial yang terus melebar bersamaan dengan “booming“ kelas menengah baru.

Tapi di luar itu, gambaran besar tentang kita sebetulnya cukup baik, dan itu modal penting untuk membangun demokrasi yang solid.

Peluang demokrasi

Adam Przeworski dan Fernando Lemongi pernah membuat riset mengenai korelasi antara ekonomi dengan umur demokrasi. Dari studi di seluruh dunia, mereka menemukan bahwa rezim demokratis di negara-negara dengan pendapatan per kapita pada kisaran US$1.500 hanya bisa bertahan rata-rata delapan tahun, sebelum akhirnya mereka kembali ke sistem otoritarianisme.

Sementara negara dengan pendapatan per kapita antara US$1.500-US$3.000, rezim demokrasinya bertahan rata-rata delapan belas tahun.

Studi lanjutan terbaru menemukan, dari 32 negara demokratis dengan pendapatan per kapita di atas US$9.000, tak satupun yang demokrasinya gagal. Sebaliknya, 69 negara demokrasi yang ekonominya miskin, lebih dari setengahnya yakni 39 negara, mengalami kegagalan.

Jika memakai ukuran ini, bisa dibilang kita sudah hampir tiba di setengah jalan. Dengan rata-rata pendapatan per kapita di atas US$3.500, demokrasi kita berpeluang untuk punya umur panjang sekaligus juga gagal. Semua itu akan tergantung pilihan anda di bilik suara.

Selamat memilih.