Demi Kredibilitas, Hatta Rajasa Sebaiknya Mundur

Mendung belum akan beranjak dari langit Departemen Perhubungan (Dephub). Rangkaian musibah dalam industri transportasi di Indonesia, termasuk terbakarnya pesawat Garuda di Yogyakarta, semakin membuat orang nomor satu di Dephub, Hatta Rajasa, ketar-ketir.

Betapa tidak, besarnya desakan terhadap Istana Negara untuk memecat kader Partai Amanat Nasional itu memaksa Wakil Presiden Jusuf Kalla bersuara, dirinya dan Presiden Yudhoyono sedang mempertimbangkan pemecatan Hatta Rajasa. Tak pelak, kabar itu pun memunculkan gonjang-ganjing politik seputar pos di Dephub.

Menurut Sukardi Rinakit, pengamat politik dari Soegeng Soerjadi Syndicate, Hatta Rajasa sebaiknya mengundurkan diri demi memperbaiki budaya berpolitik dan menyelamatkan popularitasnya.

“Tidak perlu dituntut pun seharusnya dia mundur. Kalu diberhentikan oleh Presiden, maka Presiden Cuma menyelamatkan dirinya sendiri dan Wapres Yusuf Kalla. Tapi kalau Hata Rajasa mundur, dia bisa menyelamatkan citranya. Bahkan mungkin partainya PAN bisa terdongkrak. Dan itu justru bisa menurunkan kredibilitas Presiden dan Wakil Presiden. Artinya untuk image politik dalam negeri ya.”

Dari kandang Partai Amanat Nasional sendiri, Sekretaris Jendral Zulkifli Hasan menilai nasib Hatta Rajasa belum bisa dijadikan wacana. Menurutnya, budaya keselamatan di Indonesia-lah yang menjadi biang keladi.

Hasan menunjuk tragedi terbakarnya KM Levina I, yang meskipun sudah diatasi, tapi masih memakan korban jiwa ketika kapal tersebut ternyata tenggelam beserta wartawan dan penyidik kepolisian. Hasan juga mengatakan, Hatta Rajasa telah membuktikan kinerja yang baik selama menduduki pos Menteri Perhubungan.

Sebagian besar menteri yang mengisi kabinet Indonesia bersatu ditunjuk secara politis. Juga pos Kementrian Perhubungan diberikan oleh Presiden Yudhoyono kepada Hatta untuk mengamankan dukungan partai PAN terhadap pemerintahannya.

Jadi, kalau Hatta Rajasa diberhentikan, maka bisa diduga, kalau penggantinya lagi-lagi dari partai berlambang matahari itu. Meskipun demikian, Sukardi Rinakit, pengamat dari Soegeng Soerjadi Syndicate, menuturkan, Presiden Yudhoyono juga bisa mengamankan dukungan PAN tanpa harus memakai kadernya untuk mengisi pos Menteri Perhubungan.

“Kalau Presiden mempertimbangkan kekuatan-kekuatan politik di parlemen, ya kalau Presiden taku adanya oposisi yang menguat, maka ya dipilih saja orang profesional yang didukung oleh PAN.”