Deforestasi Penyebab Banjir Bandang Telan Korban di Papua | INDONESIA: Laporan topik-topik yang menjadi berita utama | DW | 18.03.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Bencana

Deforestasi Penyebab Banjir Bandang Telan Korban di Papua

Pengundulan hutan jadi penyebab banjir bandang menerjang Sentani, Papua, ungkap Walhi Papua kepada DW. Pemerintah lokal dianggap lalai sebab sudah ada peringatan dari otoritas bencana. 79 orang tewas akibat bencana ini.

79 jiwa meninggal dunia dan 43 orang belum ditemukan, demikian laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkini terkait proses evakuasi yang dilakukan hingga Senin  (18/03) petang di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.  Banjir bandang yang disertai longsor terjadi Minggu (17/03) menerjang sembilan kelurahan dan menyebabkan sekitar 4.728 jiwa mengungsi.

Wahana Lingkungan Hidup(Walhi) Papua mengindikasikan bahwa banjir bandang di Sentani bukan hanya disebabkan faktor alam melainkan disebabkan deforestasi atau pembalakan hutan di cagar alam Cycloop, Jayapura.

"Kayu gelondongan yang terbawa arus memperlihatkan kayu bukan dibawa karena longsoran. Pohon yang ditebang. Itu nampak sekali, sehingga dugaan kami ada terjadi pembalakan di atas," ungkap Direktur Walhi Papua Aiesh Rumbekwan. 

Ada korporasi terlibat pembalakan?

Sebelum bencana terjadi, BNPB mengaku telah memperingatkan pemerintah setempat terkait risiko banjir yang terjadi akibat aktivitas warga di sekitar pegunungan Cycloop, Jayapura.

"Kerusakan hutan di pegunungan telah meningkat karena digunakan sebagai kayu bakar dan untuk mengubah tanah menjadi perkebunan," kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB.

Indikasi akan adanya kerusakan hutan dari BNPB kepada pemerintah setempat menurut Walhi seharusnya sudah menjadi peringatan penting, meski pemicu kerusakan adalah aktivitas warga sekitar.

"Ada pembalakan namun itu bukan korporasi secara luas, tapi aktivitas manusia yang kecil juga sangat berpengaruh sebenarnya," kata Aiesh Rumbekwan kepada DW Indonesia sambil menambahkan, " "Peringatan ini dikeluarkan dan hari ini menuai bencana,  itu artinya dugaan kami ada kelalaian dan fungsi kontrol di lapangan tidak berjalan."

Pemerintah Jayapura lalai

Bupati Jayapura Mathius Awaitaouw mengaku sudah berulang kali mengingatkan warga agar tidak mendirikan bangunan di pegunungan Cycoop karena daerah itu masuk wilayah cagar alam. Namun peringatan tersebut diakui tidak diindahkan.

"Sebenarnya sudah ada perda terkait perlindungan kawasan penyangga Cagar Alam Cycloop sejak tiga tahun lalu dan telah disosialisasi atau disampaikan di berbagai kesempatan, tapi tidak didengarkan," kata Mathius di Kota Jayapura seperti dilansir Antara, Senin (18/03).

Bagi Walhi Papua peringatan yang dilakukan pemerintah setempat tidak cukup, seharusnya pasca adanya peringatan dari otoritas bencana, pejabat terkait di Jayapura segera mengintervensi dengan menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. 

"Dugaan kami sebenarnya fungsi kontrol dan pengawasan di lapangan, dengan sekali memberi peringatan, mereka percaya masyarakat sudah keluar dan tidak melakukan pembalakan lagi. Ternyata dengan kondisi ini membuktikan bahwa penegakan hukum tidak dilakukan. Fungsi kontrol tidak dilakukan secara masif sehingga praktik ini tetap berjalan hingga akhirnya menimbulkan bencana," kata Aiesh Rumbekwan. 

Sejumlah pemerhati lingkungan seperti jurnalis senior harian Kompas Ninuk Pambudy dan pendiri LSM Yayasan Pusaka, Franky Samperante juga menyoroti tentang pengabaian terhadap fungsi lingkungan serta adanya permukiman tanpa izin di Jayapura.

BNPB mengungkap bahwa kerusakan di Pegunungan Cycloop sudah terjadi sejak tahun 2003. Disebutkan pada tahun itu, tercatat sekitar 43.030 orang atau 753 keluarga merambah cagar alam dengan membuka lahan permukiman dan pertanian lahan kering pada daerah aliran sungai Sentani.

Namun selain masyarakat, Walhi juga menilai bahwa instansi pemerintah di Papua maupun pemerintah pusat jangan sampai mengeluarkan izin konsesi kepada korporasi atas nama negara yang gilirannya dapat merugikan masyarakat.

Pasca-banjir, Presiden Joko Widodo pun memerintahkan untuk segera melakukan penghijauan dan penanaman kembali hutan di hulu sungai yang bermuara di Danau Sentani.

Baca juga: Perang Sunyi Pemerintah Jokowi Melawan Aktivitas Lingkungan

ts/ap (Detik.com, Tirto.id)

Laporan Pilihan