Debat Pesawat Kepresidenan RI

Maruarar Sirait, wakil ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), pekan ini menyarankan agar pesawat Boeing 737-800 seharga 91 juta US Dollar itu dijual untuk menghemat anggaran.

Ia juga mengatakan bahwa reputasi Jokowi sebagai seorang yang merakyat bisa rusak jika ia terlihat bepergian dari suatu tempat ke tempat lainnya menggunakan pesawat jet mewah tersebut.

Namun sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang menyetujui pembelian pesawat itu pada 2010, mempertahankan keputusan mereka.

”Kami tidak setuju dengan usulan untuk menjual pesawat itu, dan pembelian pesawat itu dulu juga mendapat persetujuan dari PDI perjuangan,” kata Tantowi Yahya, seorang anggota parlemen Golkar dari komisi pertahanan dan urusan luar negeri.

“Tidak praktis dan efisien bagi presiden untuk mengggunakan pesawat komersil sewaan,“ kata dia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – yang akan segera mengakhiri masa jabatannya –membeli pesawat itu, yang baru tiba di Indonesia pada bulan April yang lalu.

Presiden Yudhoyono beralasan, memiliki sebuah pesawat kepresidenan khusus dalam jangka panjang lebih murah dibanding mengandalkan maskapai nasional Garuda Indonesia, untuk membawa presiden beserta rombongannya.

Jokowi, yang memenangkan pemilihan presiden 9 Juli lalu dengan 53 persen suara, akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.

Irman Gusman, ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), mengatakan Jokowi bisa menggunakan pesawat itu untuk mendukung kebiasaan khasnya melakukan kunjungan mendadak atau “blusukan“ ke berbagai wilayah negeri dalam rangka berdialog dengan warga lokal.

”Sangat efektif dan efisien jika menggunakan pesawat kepresidenan karena selalu siap kapanpun ia membutuhkannya,“ kata dia.

ab/hp (afp,ap,rtr)