Darfur Terlupakan?

Wakil Sekjen PBB Mark Malloch Brown mengemukakan dengan keresahan, bahwa sesuatu yang buruk sedang bergolak.

Kondisi yang dramatis di Darfur, dimana terdapat 200.000 korban tewas dan sekitar dua juta pengungsi, jauh lebih meresahkannya daripada Libanon. Sebaiknya dunia internasional pun kembali memperhatikan Darfur. Dikemukakannya: "Kami sangat meresahkan semakin buruknya kondisi kemanusiaan dan keamanan di Darfur. Serta tidak adanya jalan politik untuk mengirimkan pasukan PBB.Tolong, jangan lupakan Darfur."

Dalam soal Sudan boleh dikatakan telah terjadi kegagalan. Akhir Juli lalu Sekjen PBB Kofi Annan mendesak agar pasukan Uni Afrika, yang tidak mampu melindungi warga sipil di barat Sudan, digantikan oleh missi PBB. Tetapi itu tidak digubris. Sebaliknya di bawah bayangan krisis-krisis lainnya, kawasan konflik Darfur kini jatuh lagi ke lembah kekacauan. Jumlah persediaan bahan pangan terus menyusut.

Missi Uni Afrika juga akan berakhir walaupun tidak digantikan oleh PBB, karena akhir September nanti, dana yang tersedia sudah habis. Kekerasan terus meningkat. Bulan lalu 11 petugas Program Pangan Dunia dibunuh oleh para pemberontak.

Dewan Keamanan PBB memang tidak melupakan Darfur, tetapi tersisihkan. Dan situasinya juga tidak akan berubah walaupun Inggris dan AS mengajukan resolusi baru tentang Sudan, dimana mereka meminta 17.000 prajurit helm biru bagi Darfur.
Presiden Sudan Omar Hasan al Bashir menolak tegas hal itu. Dikatakannya, tentaranya akan menundukkan setiap pasukan yang memasuki wilayah negaranya, seperti halnya Hisbullah menundukkan pasukan Israel.

Seperti halnya Libanon, sudan juga bersikeras hendak menyelesaikan krisis dengan kekuatan militernya sendiri. 10.000 tentara pemerintah kini ditugaskan untuk memulihkan ketenangan dan ketertiban. Bagi kaum pengungsi, Amnesty International dan Human Rights Watch, ini merupakan gambaran yang mengerikan. Milisi Janjaweed yang dekat dengan pemerintah adalah dalang pertumpahan darah dan pengusiran yang terjadi. Namun dutabesar AS, Jackie Walcott-Sanders tetap mengharapkan terjadinya perubahan di Khartum.

"Tiap anggota dewan dan tiap negara yang punya pengaruh pada pemerintah Sudan, hendaknya berupaya agar presidennya mau berubah pendapat. Kami sudah melakukan desakan sejak bulan Februari. Kini enam bulan kemudian kekerasan meruncing dan segi kemanusiaan terus memburuk. Kita harus mengupayakannya."

Tetapi kondisinya sulit, siapa yang harus menyediakan 17.000 tentara, siapa yang harus melucuti persenjataan milisi Janjaweed? Pertanyaan yang lebih sulit dijawab daripada kasus Libanon. Dan masalah yang lebih menyulitkan lagi dikemukakan oleh ketua Dewan Keamanan asal Ghana, Nana Effah-Apenteng: "Sebuah resolusi tidak dapat dilaksanakan kalau ditentang oleh pemerintah yang bersangkutan."