Clinton: Mesir Harus Jaga Proses Demokratisasi

Dalam pertemuan pertamanya dengan presiden Mesir yang baru terpilih, Mohammed Mursi, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menegaskan bahwa Mesir harus sepenuhnya menjalankan proses demokratisasi. Sangat penting bahwa proses tersebut terus beralangsung, dikatakan Clinton. Dalam pembicaraan dengan Mursi, Clinton mengisyaratkan kesediaan Amerika Serikat untuk mendukung perekonomian Mesir.

Tempuh Jalan Dialog

Hari Minggu (15/07), Hillary Clinton direncanakan akan mengadakan pertemuan dengan pemimpin militer Hussein Tantawi. Satu sumber dari pemerintahan Amerika Serikat menyebutkan bahwa Clinton berupaya untuk menarik kedua pihak yang bertikai di Mesir ke meja perundingan. Mereka harus menghidarkan terjadinya konflik yang dapat melemparkan proses demokratisasi di Mesir keluar dari jalurnya.

Mohammed Mursi dari Partai Ikhwanul Muslimin terpilih sebagai presiden Mesir pertama hasil pemilu yang demokratis. Namun saat ini, Mursi tengah bersengketa memperebutkan kekuasaan dengan pihak militer, yang selama beberapa dekade menempati posisi sentral dalam politik dan memiliki hak yang luas. Hari Minggu lalu (08/07), Mursi membuka konfrontasi langsung dengan Dewan Militer, setelah ia memerintahkan parlemen yang telah dibubarkan untuk bertugas kembali.

Demonstrasi menentang Amerika

Sabtu (14/07) malam, sekitar 1.000 demonstran menggelar protes di depan Hotel di Kairo, tempat Menteri Luar Negari AS Clinton menginap. Mereka menuduh, pemerintah AS hanya memberikan dukungan kepada partai-partai Islam dan bukan kepada „revolusioner. Mereka meneriakan slogan „Menentang intervensi Amerika dalam politik Mesir“.

Aksi demonstrasi juga digelar oleh satu kelompok remaja aktivis Kristen di depan istana kepresidenan. Warga Kristen, yang minoritas, merasa khawatir bahwa mereka akan menjadi pihak yang paling dirugikan oleh rencana kelompok Islam untuk melakukan perubahan konstitusi dan hukum. Sebelum menjabat sebagai presiden, selama bertahun-tahun Mohammed Mursi merupakan anggota terkemuka Partai Ikhwanul Muslimin. Partai ini berupaya untuk melakukan “Islamisasi“ negara dengan cara damai.

Perbutan Kekuasaan

Dalam perang kekuasaan dengan pihak militer, Mursi baru saja menderita kekalahan hukum. Pengadilan banding menyatakan tidak dapat memutuskan keabsahan parlemen yang ada saat ini. Masalah ini berada di luar jangkauan mereka, demikian disebutkan pengadilan.

Akhir Juni lalu, Mahkamah Konstitusi Mesir menyatakan bahwa parlemen, yang dikuasai oleh islamis, sebagai tidak sah. Selanjutnya, Dewan Militer membubarkan parlemen. Latar belakang pembubaran ini adalah bahwa banyak anggota parlemen dipilih lewat mandat langsung, mandat yang sebenarnya diperuntukkan bagi kandidat independen. Hari Minggu (08/07), Mursi berusaha untuk mengaktifkan kembali parlemen dengan mengeluarkan satu dekrit. Namun Mahkamah Konstitusi menolaknya.

yf (dpa/rtr/dapd)