1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Bloquons Tout: Prancis Diguncang Protes Nasional

Matt Ford Sumber: AFP, AP, Reuters
11 September 2025

Prancis diguncang aksi “bloquons tout” atau “blokir semua”. Ribuan orang turun ke jalan memprotes krisis biaya hidup dan kebuntuan politik yang bertepatan dengan hari pertama PM Sébastien Lecornu menjabat.

https://p.dw.com/p/50JJs
Unjuk rasa "Bloquons Tout" pada 10 September 2025
Para pengunjuk rasa dengan slogan "Mari Blokir Semuanya" berbaris di sepanjang jalur trem di Montpellier, Rabu (10/09)Foto: Manon Cruz/REUTERS

Prancis dilanda gelombang protes besar. Ribuan orang turun ke jalan pada Rabu (10/09) dalam aksi bertajuk bloquons tout atau "Blokir Semua”. Gerakan ini lahir dari kemarahan terhadap kondisi ekonomi, privatisasi layanan publik, dan kebuntuan politik di Paris.

Aksi tersebut bertepatan dengan hari pertama Perdana Menteri baru, Sébastien Lecornu, menjabat. Dia menggantikan François Bayrou yang lengser dua hari sebelumnya setelah kalah suara dalam mosi tidak percaya di Majelis Nasional. Lecornu adalah perdana menteri kelima dalam dua tahun masa jabatan kedua Presiden Emmanuel Macron.

Hal ini cukup merefleksikan rapuhnya stabilitas eksekutif Prancis. Namun, bagi banyak warga, pergantian nama di pucuk pemerintahan tidak menjawab persoalan mendasar.

Jalanan Paris diblokir

Sejak Rabu (10/09) pagi, demonstran berusaha menutup jalan lingkar périphérique di Paris, jalur lalu lintas paling sibuk di Ibu Kota Prancis tersebut. Polisi merespons dengan gas air mata dan penangkapan massal. Menurut kepolisian, lebih dari 150 orang ditahan di Paris, sementara seratus orang lainnya ditangkap di sejumlah kota.

Di beberapa titik, tumpukan sampah dan barikade dibakar. Jalan-jalan utama terganggu dan transportasi publik sempat melambat. "Ada banyak kelelahan, kelelahan bersama, frustrasi bahwa tidak ada yang bergerak maju. Alasan tersebut menjelaskan adanya blokade dan ketidakpuasan yang meluas ini," kata Lila, seorang pekerja kantoran di Paris, kepada Associated Press.

Demonstran dari gerakan "blokir semua" di luar stasiun kereta Gare du Nord di Paris pada 10 September 2025
Para demonstran menilai pemerintah Prancis mengabaikan kesejahteraan rakyatFoto: Ameer Alhalbi/Anadolu/picture alliance

Massa dari berbagai elemen menuntut hal serupa

Protes ini digerakkan oleh berbagai serikat pekerja, mahasiswa, dan kelompok aktivis. Mereka menyebut aksi "blokir semuanya” ini merupakan bentuk tekanan terhadap pemerintah yang dinilai mengabaikan kesejahteraan rakyat.

"Kami diperintah oleh perampok," kata Aglawen Vega, seorang perawat di sebuah rumah sakit umum Paris, kepada AP.

"Orang-orang semakin sulit bertahan hidup hingga akhir bulan, semakin sulit memberi makan keluarga mereka. Kami sedang menjadi bangsa yang makin miskin," tambahnya.

Di Marseille, keresahan serupa juga berkumandang. Daniel Bretones, anggota serikat pekerja, menyebut kemarahan rakyat sudah lama membara.

"Kemarahan ini sudah bergemuruh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kami sudah punya lima perdana menteri di masa jabatan kedua Macron, tapi tidak ada yang pernah berubah," ujarnya kepada Reuters.

Polisi mengangkat sebuah kontainer sampah yang terbakar yang diletakkan oleh para demonstran untuk menghalangi lalu lintas di Nantes, Prancis, 10 September 2025
Di kota Nantes bagian barat, para demonstran mencoba memblokir jalan dengan membakar kontainer sampahFoto: Stephane Mahe/REUTERS

Dari Lille hingga Lyon

Protes tidak hanya terjadi di Paris. Blokade jalan dan barikade dilaporkan terjadi di sejumlah kota, seperti Lille dan Caen di utara, Nantes dan Rennes di barat, hingga Lyon di tenggara. Kementerian Pendidikan Prancis mengatakan aktivitas sekitar seratus sekolah dan perguruan tinggi terganggu, dengan 27 di antaranya benar-benar ditutup.

Meski begitu, tingkat gangguan relatif lebih rendah dari yang diperkirakan. Pemerintah Prancis telah mengerahkan 80.000 polisi di seluruh negeri untuk mengendalikan situasi.

Kekacauan Landa Nepal: Demonstran Bakar Parlemen

Ketidakpuasan yang mengakar

Gerakan "bloquons tout” bukan sekadar protes terhadap figur perdana menteri baru. Aksi ini merefleksikan kekecewaan yang lebih luas terhadap arah kebijakan negara. Krisis biaya hidup, layanan publik yang dianggap semakin diprivatisasi, dan stagnasi politik membuat banyak warga merasa tidak didengar.

"Seorang perdana menteri baru saja dilengserkan dan langsung diganti dengan yang lain dari kubu kanan," kata Baptiste Sagot, mahasiswa berusia 21 tahun.

"Mereka mencoba membebani kaum pekerja, mahasiswa muda, para pensiunan, dan semua orang yang sedang kesulitan, alih-alih mengenakan pajak pada kekayaan."

Bagi sebagian warga, protes dianggap jalan satu-satunya. "Orang-orang menderita, dan mereka tidak lagi percaya pada parlemen yang terpecah belah," kata seorang pengunjuk rasa di Rennes.

"Kalau kami tidak turun ke jalan, tidak ada yang berubah."

Sebastien Lecornu
Sebastien Lecornu dilantik sebagai perdana menteri baru Prancis bertepatan dengan protes yang meluas di PrancisFoto: Thomas Samson/AFP

Namun, ada pula suara berbeda. Bertrand Rivard, seorang akuntan yang terjebak macet di Paris, dia menyebut aksi tersebut berlebihan. "Kita hidup dalam demokrasi dan rakyat tidak seharusnya memblokir negara hanya karena tidak setuju dengan keputusan pemerintah," ujarnya.

Tuduhan ada dukungan politisi lain dalam unjuk rasa

Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau menuduh sejumlah politisi sayap kiri diam-diam mendukung aksi ini dan mencoba menciptakan "iklim pemberontakan" di Prancis. Ia menilai sebagian pengunjuk rasa sengaja berkonflik dengan polisi.

Di sisi lain, Perdana Menteri baru Sébastien Lecornu mencoba menampilkan ketenangan. "Kita akan segera mencapai tujuan bersama. Tidak ada jalan yang mustahil," katanya dalam pernyataan resmi, sambil berfokus pada penyusunan rancangan anggaran yang harus diajukan sebelum 7 Oktober 2025 mendatang.

Masa depan yang makin tidak pasti

Gerakan "bloquons tout” menunjukkan bahwa jalanan kini menjadi arena politik utama di Prancis. Sementara parlemen terbelah antara sayap kanan Rassemblement National dan koalisi kiri Nouveau Front Populaire, masyarakat memilih tekanan langsung lewat aksi massa.

Pemerintahan Macron berada dalam posisi yang rapuh sejak pembubaran Majelis Nasional pada tahun 2024 lalu. Langkah politiknya tersebut memicu pemilu legislatif di luar jadwal yang seharusnya, membuat parlemen yang ada kini dipenuhi lawan politiknya.

Gerakan "blokir semua” kerap dibandingkan dengan pemberontakan rompi kuning pada 2018–2019 yang dipicu oleh kenaikan pajak dan biaya hidup, hingga memaksa Macron memberikan konsesi kebijakan senilai miliaran euro.

Namun, sosiolog Antoine Bristielle dari lembaga kajian Jean Jaurès Foundation menyoroti adanya perbedaan generasi antara kedua aksi ini.

"Dalam gerakan rompi kuning, kita melihat Prancis yang rentan, banyak pekerja dan pensiunan yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Sementara dalam gerakan kali ini, dari sisi usia, banyak didominasi anak muda," ujarnya.

Pengunjuk rasa saat ini, kata Bristielle, "memiliki visi tentang dunia dengan keadilan sosial yang lebih besar, ketimpangan yang lebih kecil, dan sistem politik yang berjalan berbeda, lebih baik."

"Anak muda adalah masa depan. Generasi lama mewariskan dunia yang kacau dan pemerintahan yang buruk kepada kami. Tugas kami adalah berjuang untuk mengubahnya dan menari di atas abu dunia lama itu," kata Alice Morin, mahasiswa berusia 21 tahun.

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Pratama Indra dan Muhammad Hanafi

Editor: Melisa Lolindu

 

Matthew Ford
Matt Ford Reporter dan editor DW Sports, spesial meliput sepak bola Eropa, budaya fans, dan politik olahraga.@matt_4d